Senin, 15 Des 2025

Israel Hadiri Perundingan Gencatan Senjata di Qatar: Hamas Minta 3 Tuntutan

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Ming, 6 Jul 2025

menalar.id – Israel akan turut serta dalam perundingan gencatan senjata Gaza yang akan digelar di Qatar. Keputusan ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah Hamas merespons positif terhadap proposal yang dimediasi oleh Amerika Serikat.

Netanyahu telah menginstruksikan delegasi Israel akan menghadiri perundingan tertutup di Doha, pada Minggu (6/7/2025). Namun, Israel juga menolak perubahan yang diajukan Hamas terhadap isi proposal.

“Perubahan yang diminta Hamas disampaikan kepada kami tadi malam dan tidak dapat diterima,” bunyi pernyataan resmi dari kantor Netanyahu, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Meski begitu, pihak Israel tidak merinci apa saja perubahan yang dimaksud. Proposal mediasi AS mencakup rencana gencatan senjata selama 60 hari di Gaza.

Hamas Ajukan Tiga Tuntutan

Adanya tanggapan terbuka dari kedua pihak meningkatkan harapan akan berakhirnya genosida yang telah menimbulkan banyak korban jiwa. Sementara itu, Hamas mengajukan tiga tuntutan utama.

Pertama, mereka ingin perundingan fokus pada penghentian total perang. Kedua, Hamas mendesak distribusi bantuan kemanusiaan dilakukan oleh badan internasional yang dipimpin PBB. bukan dari Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang mendapat dukungan dari AS dan Israel.

Sejak GHF mulai beroperasi akhir Mei, lebih dari 700 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka saat mencoba mengakses bantuan dari yayasan tersebut. Tuntutan ketiga berkaitan dengan posisi pasukan militer Israel di Jalur Gaza. Hamas meminta kejelasan dan pengaturan ulang mengenai penempatan tersebut.

Di tengah wacana perundingan, serangan Israel ke Gaza masih berlangsung. Menurut laporan Al Jazeera, pada Minggu (6/7), sedikitnya 78 warga Gaza tewas dalam 24 jam terakhir akibat serangan udara, termasuk serangan terhadap sekolah dan permukiman warga.

Kondisi Gaza

Zahwa Salmi, salah satu korban selamat dari serangan di sekolah al-Shafi, menggambarkan kekacauan saat pemboman terjadi.

“Orang-orang berteriak: ‘Tidak ada Tuhan selain Allah! Tolong kami, seseorang!’ Tapi kemudian suara mereka hilang,” ucapnya.

Kondisi di Gaza semakin memburuk. Warga tewas tidak hanya akibat bom, tetapi juga karena kelaparan dan dehidrasi. Banyak keluarga tak mampu mendapatkan makanan.

Wakil Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) Charles Skau, mengatakan situasi di Gaza adalah yang terburuk yang pernah ia saksikan

“Sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkan tingkat keputusasaan yang saya lihat. Orang-orang sekarat hanya karena berusaha mendapatkan makanan,” pernyataannya dalam konferensı resmi.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • halim kalla

    Proyek PLTU Kalbar Mangkrak, Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi

    • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi menetapkan Presiden Direktur PT BRN Halim Kalla, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat yang berlangsung pada periode 2008–2018. Sebagai informasi, Halim Kalla merupakan adik kandung dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Selain Halim, mantan Direktur […]

  • Koalisi Sipil dan BEM UI Turun ke Jalan Tolak RUU KUHAP

    Koalisi Sipil dan BEM UI Turun ke Jalan Tolak RUU KUHAP

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id -, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengumumkan aksi penolakan terhadap RUU KUHAP yang masuk agenda sidang paripurna DPR hari ini, Selasa (18/11/2025). Mereka menilai sejumlah pasal dalam rancangan tersebut memberi ruang penyalahgunaan kewenangan aparat. Selain itu, koalisi mengkritik aturan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan yang dianggap terlalu longgar. Menurut koalisi, ketentuan itu membuka peluang […]

  • MK Pertanyakan Jalur Legislasi UU TNI 2025

    MK Pertanyakan Jalur Legislasi UU TNI 2025

    • calendar_month Sen, 28 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan kejelasan proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Hal ini disoroti dalam sidang uji formil yang digelar pada Senin (28/7/2025), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak Presiden. Hakim konstitusi Arsul Sani menyoroti […]

  • Senator Sherry Rehman,

    Pakistan Dilanda Hujan Monsun, Lebih dari 170 Orang Tewas

    • calendar_month Sab, 19 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Banjir dahsyat kembali melanda Pakistan timur hingga menewaskan lebih dari 170 orang, separuhnya anak-anak. Manajemen Bencana Nasional Pakistan (NDMA), menunjukkan angka korban terus naik seiring hujan monsun yang ekstrem, Kamis (18/7/2025). Sampai 24 jam terakhir, 54 orang dilaporkan tewas di provinsi terpadat, Punjab. Akibatnya, banyak rumah roboh dan melumpuhkan infrastruktur jalan. Sejak banjir […]

  • DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    • calendar_month Sel, 8 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR saat ini sedang mempersiapkan naskah akademik untuk merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Rancangan perubahan ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024-2029. Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk memperbaiki, bukan mengurangi kewenangan MK. “Tidak ada kaitan dengan putusan pemisahan pemilu,” […]

  • DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

    DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendesak pemerintah agar menetapkan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi status darurat bencana nasional, pada Kamis (27/11/2025). Permintaan tersebut muncul karena besarnya dampak yang terjadi di Aceh dan sekitarnya. DPR menegaskan bahwa banjir di tiga provinsi itu sudah memenuhi kriteria […]

expand_less