Komnas Perempuan Kecam Pernyataan Fadli Zon, Pemerkosaan Mei 1998 Diakui Negara

menalar.id,. – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan peringatan tegas kepada negara menyusul pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998. Komnas Perempuan mengingatkan bahwa negara pernah secara resmi mengakui terjadinya pemerkosaan massal dalam peristiwa tersebut, berdasarkan hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tahun 1998.

Dalam pernyataan resminya, menegaskan bahwa TGPF mencatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus pemerkosaan, yang terjadi selama kerusuhan Mei. Data tersebut disampaikan langsung kepada Presiden BJ Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara atas pelanggaran HAM terhadap perempuan. Salah satu tindak lanjutnya adalah Presiden mengesahkan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998.

Komnas Perempuan mengecam keras pernyataan Fadli Zon karena dianggap menyakiti para penyintas dan mengancam keberlanjutan upaya pemulihan mereka. Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyatakan bahwa penyangkalan atas kekerasan seksual tersebut menambah luka bagi para penyintas yang telah lama menanggung beban penderitaan dalam diam.

“Penyintas sudah terlalu lama memikul beban dalam diam. Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas,” ujar Dahlia Madanih dalam keterangan tertulis dilansir Tempo pada Minggu, (15/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa negara membentuk TGPF pada 23 Juli 1998 melalui keputusan bersama lima pejabat tinggi, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Tim ini bekerja atas mandat resmi untuk mengungkap kebenaran terkait kerusuhan, termasuk dugaan pelanggaran HAM berat terhadap perempuan.

Komisioner lainnya, Yuni Asriyanti, menekankan pentingnya pengakuan kebenaran sebagai landasan dalam proses pemulihan penyintas. Ia mendesak Menteri Kebudayaan untuk menarik pernyataannya dan secara terbuka meminta maaf kepada para penyintas serta masyarakat luas.

“Sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen terhadap prinsip hak asasi manusia,” kata Yuni.

Sementara itu, Wakil Ketua Transisi Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, menilai bahwa tindakan menyangkal keberadaan dokumen TGPF berarti mengabaikan upaya pendokumentasian resmi serta menolak perjuangan kolektif bangsa dalam menegakkan keadilan.

“Komnas Perempuan menyerukan kepada semua pejabat negara untuk menghormati kerja-kerja pendokumentasian resmi, memegang teguh komitmen HAM, dan mendukung pemulihan korban secara adil dan bermartabat,” ujarnya.

Komnas Perempuan memperingatkan bahwa pemerintahan saat ini tidak boleh mundur dari pengakuan dan tanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu. Termasuk di dalamnya kekerasan seksual yang dialami perempuan dalam Tragedi Mei 1998, yang hingga kini masih meninggalkan luka yang belum sepenuhnya pulih.