Breaking News

Bahlil Hentikan Operasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Pemerintah Tunggu Hasil Cross-Check

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 5 Jun 2025

menalar.id- Bahlil Lahadaila, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menuai sorotan, ia menghentikan sementara operasi pertambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya (5/6/2025). Ia menyampaikan pihaknya sedang mengecek lokasi tambang nikel tersebut.

“Untuk sementara kita hentikan operasinya. Sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek. Nah, tetapi apapun hasilnya, nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” Ungkap Bahlil di Kantor ESDM, Kamis (5/6).

Bahlil menyampaikan ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat. Tetapi, yang beroperasi hanya milik PT GAG Nikel, anak perusahaan PT Antam Tbk. Ia juga terus terang belum pernah ke GAG.

“Saya juga belum pernah ke GAG. Jadi, dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, Ketua Umum HIPMI, belum masuk di kabinet,” Jelasnya.

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam merasa kesulitan menindak hal tersebut. Sebab, kewenangan penerbitan dan pencabutan izin berada di pemerintah pusat.

“Sembilan puluh tujuh persen Raja Ampat adalah daerah konservasi sehingga ketika terjadi persoalan pencemaran lingkungan oleh aktivitas tambang, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan kami terbatas,” Tutur Orideko di Sorong, Sabtu (31/5).

Sebelumnya, Julian Kelly Kambu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya menyatakan ada dua perusahaan aktif beroperasi di Raja Ampat, PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Aktivis Greenpeace Indonesia dan empat pemuda Papua sempat ditahan sementara ketika menyampaikan interupsi  dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025, Jakarta, Selasa (3/6).

Dalam pertanyaan tertulis Greenpeace menyebutkan, protes yang mereka suarakan saat pidato Arief Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri. Mereka memperlihatkan spanduk tentang penolakan terhadap pertambangan Nikel di Papua, khususnya di Raja Ampat. Spanduk itu bertuliskan, “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”. Selain spanduk, mereka melayangkan  banner  bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?”.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • MK Pertanyakan Jalur Legislasi UU TNI 2025

    MK Pertanyakan Jalur Legislasi UU TNI 2025

    • calendar_month Sen, 28 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan kejelasan proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Hal ini disoroti dalam sidang uji formil yang digelar pada Senin (28/7/2025), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak Presiden. Hakim konstitusi Arsul Sani menyoroti […]

  • Komardin Gugat UGM Rp1.000 Triliun Terkait Ijazah Jokowi

    Komardin Resmi Gugat UGM Rp1.000 Triliun Terkait Ijazah Jokowi

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komardin resmi mengajukan gugatan perdata senilai lebih dari Rp1.000 triliun terhadap Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait polemik ijazah Joko Widodo. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Selasa (24/6/2025), dengan agenda pembacaan gugatan. Sebagai penggugat, Komardin menuntut tujuh pihak UGM, termasuk rektor dan pejabat fakultas serta Kasmudjo sebagai tergugat. Dalam sidang, ia membacakan […]

  • Neve WordPress Theme Review: 1,200+ Five-Star Ratings Can’t Be Wrong…or Can They?

    Neve WordPress Theme Review: 1,200+ Five-Star Ratings Can’t Be Wrong…or Can They?

    • calendar_month Sen, 23 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Neve has long been considered one of the top ten WordPress themes in the official WordPress repository. It consistently gets high ratings and is active on hundreds of thousands of websites. It’s obvious that many people like it, but does that mean it’s a good choice for you? In this review we peel back the […]

  • KPU Ajukan Tambahan Anggaran hampir Rp1T untuk 2026

    KPU Ajukan Tambahan Anggaran hampir Rp1T untuk 2026

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan tambahan anggaran hampir Rp1 triliun untuk tahun 2026. Usulan ini disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR, Senin (7/7). Menurut Afif, tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar itu dibutuhkan untuk dua hal utama, yaitu membiayai belanja pegawai dan sejumlah program strategis yang belum tercover dalam pagu […]

  • Kemenkeu Usulkan RUU Redenominasi Rupiah, Dampak Ekonomi dan Sosialisasi Jadi Prioritas

    Kemenkeu Usulkan RUU Redenominasi Rupiah, Dampak Ekonomi dan Sosialisasi Jadi Prioritas

    • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyederhanaan nilai mata uang (redenominasi), pemerintah menargetkan rancangan ini selesai pada 2027. Kemenkeu menyatakan langkah ini bertujuan menyederhanakan transaksi, meningkatkan efisiensi sistem keuangan nasional, dan mempermudah pencatatan akuntansi. Mengutip Antara News, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan terhadap mata uang […]

  • Singgung Risiko Matahari Kembar

    Kapolri Sigit Tolak Kementerian Kepolisian, Singgung Dampaknya

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo mengklaim kedudukan polri yang ada di bawah Presiden merupakan wewenang dari Reformasi 1998. Sigit mengingatkan jika pasca Reformasi 1998, Polri telah berpisah dengan TNI. Sehingga polri memiliki kebebasan untuk membangun ulang struktur, akuntabilitas, doktrin, hingga mempersiapkan diri menadi civilian police. Bahkan, mandat ini telah […]

expand_less