Breaking News

Bahlil Hentikan Operasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Pemerintah Tunggu Hasil Cross-Check

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 5 Jun 2025

menalar.id- Bahlil Lahadaila, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menuai sorotan, ia menghentikan sementara operasi pertambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya (5/6/2025). Ia menyampaikan pihaknya sedang mengecek lokasi tambang nikel tersebut.

“Untuk sementara kita hentikan operasinya. Sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek. Nah, tetapi apapun hasilnya, nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” Ungkap Bahlil di Kantor ESDM, Kamis (5/6).

Bahlil menyampaikan ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat. Tetapi, yang beroperasi hanya milik PT GAG Nikel, anak perusahaan PT Antam Tbk. Ia juga terus terang belum pernah ke GAG.

“Saya juga belum pernah ke GAG. Jadi, dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, Ketua Umum HIPMI, belum masuk di kabinet,” Jelasnya.

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam merasa kesulitan menindak hal tersebut. Sebab, kewenangan penerbitan dan pencabutan izin berada di pemerintah pusat.

“Sembilan puluh tujuh persen Raja Ampat adalah daerah konservasi sehingga ketika terjadi persoalan pencemaran lingkungan oleh aktivitas tambang, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan kami terbatas,” Tutur Orideko di Sorong, Sabtu (31/5).

Sebelumnya, Julian Kelly Kambu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya menyatakan ada dua perusahaan aktif beroperasi di Raja Ampat, PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Aktivis Greenpeace Indonesia dan empat pemuda Papua sempat ditahan sementara ketika menyampaikan interupsi  dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025, Jakarta, Selasa (3/6).

Dalam pertanyaan tertulis Greenpeace menyebutkan, protes yang mereka suarakan saat pidato Arief Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri. Mereka memperlihatkan spanduk tentang penolakan terhadap pertambangan Nikel di Papua, khususnya di Raja Ampat. Spanduk itu bertuliskan, “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”. Selain spanduk, mereka melayangkan  banner  bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?”.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polisi Selidiki Kerusakan Properti Pemda Akibat Aksi Unjuk Rasa di Surabaya

    Polisi Selidiki Kerusakan Properti Pemda Akibat Aksi Unjuk Rasa di Surabaya

    • calendar_month Sel, 25 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id – Polrestabes Surabaya sedang menyelidiki perusakan sejumlah properti milik pemerintah daerah (Pemda) yang terjadi saat unjuk rasa menanggapi pengesahan Undang-Undang (UU) TNI di Jalan Gubernur Suryo, tepat di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Menurut AKP Rina Shanty Dewi, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, sejumlah tiang bendera milik Pemprov Jawa Timur rusak, dengan jumlah sekitar empat […]

  • MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Mulai 2029

    MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan anggota Polri tidak bisa lagi menempati jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Anggota polisi yang ingin menempati jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau telah pensiun sebelumnya. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 berkaitan dengan gugatan terhadap Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tenten Kepolisian. “Mengabulkan permohonan […]

  • Columbia

    Imbas Pro-Palestina, Columbia Bayar Rp3,6 Triliun ke Pemerintah AS

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Universitas Columbia telah menyetujui pembayaran lebih dari US$220 juta (Rp3,6 triliun) kepada pemerintahan Presiden Donald Trump. Pembayaran ini merupakan bentuk kompensasi untuk mengembalikan pendanaan federal di bidang riset yang sebelumnya ditangguhkan. Hal ini, dilakukan karena kekhawatiran pemerintah terkait meningkatnya kasus antisemitisme di lingkungan kampus. Alasan lain, kampus menegaskan komitmen untuk terciptanya atmosfer universitas […]

  • BPJS Kesehatan

    Final! Pemerintah Sepakat Tanggung Iuran BPJS Kes Selama 3 Bulan

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR RI telah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah untuk membahas polemik penonaktifan peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang belakangan menuai sorotan publik, Senin (9/2/2026). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi pemimpin. DPR turut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menteri Keuangan […]

  • mbg

    180 Dapur MBG di Jakarta Belum Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi

    • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dinas Kesehatan Jakarta mencatat sebanyak 180 dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di ibu kota belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini penting sebagai jaminan keamanan pangan, terutama setelah ribuan siswa di Bandung Barat keracunan dari program MBG. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan Daerah, Verry Adrian, mengatakan ratusan dapur […]

  • Santri Pondok Pesantren di Depok Diduga Keracunan, 32 Masih Dirawat di RS

    Santri Pondok Pesantren di Depok Diduga Keracunan, 32 Masih Dirawat di RS

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 135 santri dari Pondok Pesantren Baitul Qur’an di Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, diduga mengalami keracunan makanan pada Senin (1/9/2025). Para santri langsung dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati, membenarkan kejadian ini. “Sudah ditangani baik di rumah sakit maupun oleh puskesmas,” kata […]

expand_less