Breaking News

180 Dapur MBG di Jakarta Belum Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 6 Okt 2025

menalar.id – Dinas Kesehatan Jakarta mencatat sebanyak 180 dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di ibu kota belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini penting sebagai jaminan keamanan pangan, terutama setelah ribuan siswa di Bandung Barat keracunan dari program MBG.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan Daerah, Verry Adrian, mengatakan ratusan dapur masih dalam proses memenuhi syarat sertifikasi. Dari jumlah itu, 149 dapur sudah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan, 25 sedang menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, dan lebih dari 3.000 petugas dapur mengikuti pelatihan penjamah pangan.

“Sebagian besar dapur sudah masuk tahapan penting menuju sertifikasi, sisanya menyusul,” kata Verry dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2025). Pemerintah menargetkan semua dapur MBG bisa mengantongi SLHS paling lambat akhir Oktober, sesuai instruksi pusat.

SLHS merupakan bukti tertulis bahwa sebuah dapur telah memenuhi standar baku mutu, higienis, dan sanitasi. Usaha jasa boga yang memasak lebih dari 750 porsi per hari diwajibkan punya sertifikat ini. Awalnya, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mewajibkan dokumen ini untuk mitra MBG. Namun aturan berubah setelah lebih dari 6.000 penerima manfaat keracunan pada akhir September lalu.

Sementara itu, temuan investigasi BGN soal kasus keracunan di Bandung Barat memunculkan pertanyaan baru. Pakar kesehatan masyarakat Tjandra Yoga Aditama menyebut tim mendapati kadar nitrit sangat tinggi dalam sampel makanan, khususnya buah melon dan lotek. Nilainya mencapai 3,91 dan 3,54 mg/L, melampaui ambang batas aman.

“Informasi detail soal sumber pencemaran perlu dijelaskan agar kejadian tidak berulang,” kata Tjandra. Ia juga menyoroti perbedaan hasil laboratorium antara BGN dan Labkesda Jawa Barat. Menurut dia, penjelasan ini penting agar masyarakat percaya pada keamanan pangan program MBG.

Kasus keracunan MBG di Bandung Barat terjadi sejak 24/9/2025 dan menimpa ribuan siswa. Beberapa daerah lain bahkan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat kasus serupa. Pemerintah pusat menegaskan, tanpa sertifikasi dapur, potensi kasus serupa bisa terus terulang.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perjanjian Helsinki Kembali Disorot di Tengah Sengketa Empat Pulau

    Perjanjian Helsinki Kembali Disorot di Tengah Sengketa Empat Pulau

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Publik kembali menyoroti  Perjanjian Helsinki akibat sengketa kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Jusuf Kalla, Wapres ke-10 dan ke-12 RI, mengungkit Perjanjian Helsinki di tengah sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Jusuf Kalla menyampaikan bahwa batas wilayah Aceh yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Helsinki merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 […]

  • Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kepala BGN: Pegawai SPPG Dapat THR Sesuai UU

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena pegawai SPPG telah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kalau ASN (dapat), sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang ASN,” kata […]

  • purbaya

    Purbaya Digugat Kembali ke PTUN, Apa Alasannya?

    • calendar_month Sab, 1 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Keuangan Purbaya kembali digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kali ini, Marina Shankar dan Sarodja yang melayangkan, pada Selasa (30/10/2025). Para penggugat  pun menunjuk Heri Suryadi sebagai kuasa hukum. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor: 329/G/2025/PTUN.JKT dan telah memasuki tahap persidangan. Sebelumnya,  sidang pembacaan gugatan para Penggugat telah berlangsung, (29/10). Kemudian, […]

  • Setwapres Respons Surat Desakan Pemakzulan Gibran, Pimpinan DPR-MPR Angkat Bicara

    Setwapres Respons Surat Desakan Pemakzulan Gibran, Pimpinan DPR-MPR Angkat Bicara

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Pimpinan DPR dan MPR menanggapi surat yang diberikan Forum Purnawirawan TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (4/6/2025). Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR mengungkapkan belum membaca surat tersebut. Surat usulan tersebut masih di Sekretariat Jendral DPR sampai sekarang. “Ya ini kan kebetulan reses, saya kan datang, Pak Sekjen-nya enggak ada. Saya mau […]

  • Erupsi Gunung Semeru, Dampak dan Tindakan Pemerintah

    Erupsi Gunung Semeru, Dampak dan Tindakan Pemerintah

    • calendar_month Sen, 24 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Gunung Semeru kembali mengalami erupsi setinggi 2.000 meter di atas puncak, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (19/11/2025). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan bahwa sejak awal 2025 hingga akhir November, gunung tersebut telah meletus 2.812 kali. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) erupsi tersebut mengakibatkan tiga orang mengalami luka berat. Berdasarkan data […]

  • trump

    Tok! Trump TTD Aturan Tarif Impor Global, Berlaku Mulai 7 Agustus

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif baru, pada Kamis (31/7/2025) malam waktu setempat. Perintah tersebut berisi tarif impor antara 15% hingga 41% terhadap barang dari lebih dari 67 negara.  Aturan ini akan mulai berlaku pada 7 Agustus, setelah Trump memberikan batas waktu negosiasi hingga 1 Agustus. “Ini adalah momen bersejarah. […]

expand_less