Breaking News

Setahun Program MBG: Capaian Puluhan Juta Penerima dan Catatan Evaluasi

  • account_circle Farrel Aditya
  • calendar_month Kam, 1 Jan 2026

menalar.id,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dan publik paling soroti sepanjang 2025. Diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini menargetkan peningkatan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejak awal bahwa MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi anak-anak dan diyakini dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Prabowo yakin bahwa keberhasilan program ini akan terukur di akhir 2025.

“Saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita,” ucapnya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (05/05/2025).

Capaian Penerima dan Anggaran

Sepanjang 2025, MBG terlaksana secara bertahap di berbagai daerah. Berdasarkan data pemerintah, hingga Desember 2025, program ini telah menjangkau sekitar 50,7 juta penerima manfaat.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, penerima manfaat program MBG ini sudah sebanyak 50,7 juta orang, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil.

“MBG sampai dengan 15 Desember sudah Rp52,9 triliun, atau 74,6 persen dari anggaran di APBN yang sebesar Rp71 triliun,” ucap Suahasil dalam APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).

Suahasil menjelaskan, program MBG ini sudah dilaksanakan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menyerap sebanyak 741.985 pekerja.

“Dilaksanakan oleh 17.555 SPPG dan sudah menyerap 741.985 pekerja,” tambah Suahasil.

Dari sisi anggaran, realisasi belanja MBG mencapai sekitar Rp52,9 triliun dari pagu APBN 2025. Data tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial dengan anggaran terbesar tahun ini.

Implementasi dan Dampak di Lapangan

Selain menyasar penerima manfaat, MBG juga melibatkan UMKM, dapur umum, dan petani lokal sebagai bagian dari rantai pasok pangan. Pemerintah menilai skema ini dapat memberikan dampak ekonomi tambahan di daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut MBG dirancang sebagai ekosistem yang menggerakan ekonomi negara, bukan hanya distribusi makanan semata.

“MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan membuka peluang baru bagi usaha makanan dan minuman,” ucapnya kepada Antara melalui pesan teks, Rabu (9/4/2025).

Kritik dan Tantangan

Di sisi lain, pelaksanaan MBG sepanjang 2025 juga menuai beragam kritik. Sejumlah laporan dugaan keracunan makanan di sekolah memicu evaluasi terhadap standar keamanan pangan dan pengawasan program.

Beberapa media internasional juga mencatat tantangan besar pelaksanaan program MBG tahun ini. Analis di East Asia Forum menyebut bahwa “the crisis has exposed poor leadership of the National Nutrition Agency… while professional nutritionists are largely absent,” menggambarkan kekhawatiran soal manajemen program yang belum matang.

Lowy Institute menambahkan bahwa “grand promises… have fallen foul of rushed implementation,” menunjukkan risiko dari pelaksanaan yang terburu-buru tanpa adaptasi dari praktik global.

Sementara itu, Asia Sentinel mencatat bagaimana program ini “has triggered anxiety among parents and students,” memperlihatkan bagaimana ambisi besar itu juga menimbulkan keresahan publik.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah juga mengatakan bahwa meski tujuan program MBG baik, evaluasi tata kelola secara menyeluruh tetap diperlukan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip awalnya.

“Menurut saya, tidak harus dihentikan, tapi beberapa hal memang perlu dievaluasi, terutama soal hubungan antara Badan Gizi Nasional (BGN), yayasan pelaksana, dan mitra dapur,” ucap Trubus pada Kontan, Senin (21/4/2025).

Catatan Akhir Tahun

Menutup 2025, pemerintah menyatakan komitmennya untuk memperbaiki pelaksanaan MBG pada 2026, mulai dari kualitas menu, pengawasan, hingga tata kelola distribusi.

Setahun berjalan, Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan ambisi besar negara dalam menjawab persoalan gizi nasional. Namun, di balik capaian puluhan juta penerima, MBG juga meninggalkan catatan evaluasi penting tentang kesiapan kebijakan publik berskala besar di lapangan.

Penulis

Seorang pemuda dengan minat terhadap banyak hal dan penuh pertanyaan dalam benaknya. Berharap mampu memberikan dampak positif melalui tulisannya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • anak di aceh

    Basarnas Evakuasi 2 Jenazah Anak di Pantai Lhoknga Aceh Besar

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Tim Basarnas berhasil mengevakuasi dua jenazah anak yang sebelumnya hilang setelah terseret arus laut saat berenang di Pantai Lhoknga, Aceh Besar. Kepala Basarnas Banda Aceh, Ibnu Harris Al Hussain, mengatakan tim menemukan kedua korban pada hari ketiga pencarian, Senin (30/6/2025). “Kedua korban dilaporkan hilang terseret arus pada Sabtu (28/6) sekitar pukul 17.00 WIB. […]

  • minyak

    Iran Serang AS Hingga Sebabkan Harga Minyak Turun 6%

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer AS Al Udeid di Qatar. Serangan itu sebagai respons kuat terhadap serangan Amerika Serikat pada akhir pekan lalu terhadap fasilitas nuklir Iran. Hal ini menyebabkan harga minyak anjlok lebih dari enam persen, Senin (23/6/2025). Menjelang pukul 18.15 GMT, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate turun […]

  • Nadiem Makarim Dicekal Terkait Kasus Korupsi

    Nadiem Makarim Dicekal Terkait Kasus Korupsi

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Hotman Paris, kuasa hukum eks Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, mengonfirmasi bahwa kliennya belum mendapat kabar setelah dicekal ke luar negeri terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Rp9,9 triliun (27/6/2025). Namun, Hotman tak banyak berkomentar. Ia memilih menunggu perkembangan selanjutnya. “Klien belum tahu tentang itu. Menunggu saja what next,” ucap Hotman (27/6). Hotman juga menegaskan, Nadiem […]

  • Prabowo: Cita-Cita Kita Masih Jauh, 29 Juta Rakyat Belum Punya Rumah

    Prabowo: Cita-Cita Kita Masih Jauh, 29 Juta Rakyat Belum Punya Rumah

    • calendar_month Ming, 21 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa sebanyak 29 juta warga Indonesia belum memiliki rumah, pada Sabtu (20/12/2025). Hal tersebut menandakan banyaknya tunggakan tugas pemerintah pusat dalam sektor perumahan. Prabowo menyatakan data tersebut saat menghadiri akad massal 50.030 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Melansir Tirto, ia mengungkapkan kegembiraan sekaligus kesadarannya terhadap cita-cita […]

  • jepang

    Jepang Peringati 80 Tahun Bom Hiroshima, Serukan Perdamaian di Tengah Krisis Global

    • calendar_month Rab, 6 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Jepang memperingati 80 tahun tragedi pengeboman atom di Hiroshima, Rabu (6/8/2025). Peringatan tersebut diwarnai dengan upacara yang ditujukan untuk mengingatkan dunia akan dahsyatnya kehancuran akibat senjata nuklir. Tepat pukul 08.15 waktu setempat, yakni momen ketika bom atom “Little Boy” dijatuhkan oleh pesawat militer Amerika Serikat Enola Gay pada 6 Agustus 1945. Seluruh peserta […]

  • Yusril: Wapres Gibran Tidak Akan Berkantor di Papua

    Yusril: Wapres Gibran Tidak Akan Berkantor di Papua

    • calendar_month Rab, 9 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua, walaupun ditugaskan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, Rabu (9/7/2025). Yusril menjelaskan pemerintah akan menempatkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua secara permanen di Papua. Badan ini dibentuk untuk […]

expand_less