Selasa, 16 Des 2025

Kunjungan Kilat Prabowo ke Kuala Lumpur Bahas Tarif Trump?

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Ming, 6 Apr 2025

menalar.id,. – Presiden RI Prabowo Subianto akan terbang dari Jakarta menuju Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu malam untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahmi dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Pak Presiden Prabowo sangat menghormati PM Anwar sebagai seorang pemimpin senior di ASEAN yang mempunyai pengalaman panjang. Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,” kata Teddy kepada wartawan di Jakarta, Minggu (6/4/2025).

Teddy yang akan mendampingi Presiden Prabowo menyatakan bahwa usai bertemu PM Anwar, Presiden akan segera kembali ke Jakarta.

“(Presiden Prabowo, red) langsung kembali ke Jakarta malam ini juga,” jelasnya.

Pembahasan Isu Tarif Trump

Ketika ditanya apakah kedua pemimpin akan membahas kebijakan tarif impor AS, Teddy menegaskan bahwa akan membahas banyal hal.

“Tentunya, kalau kedua pimpinan negara sudah bertemu, pastinya akan membahas banyak hal ya,” tegas Teddy.

Koordinasi ASEAN Hadapi Tarif AS

Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama PM Anwar, Sultan Brunei, Presiden Filipina, dan PM Singapura telah berdiskusi via telepon untuk menyusun strategi menghadapi kebijakan tarif impor AS.

PM Anwar dalam pernyataannya menyebutkan akan memperoleh pandangan bersama mengenai tarif timbal balik oleh Amerika.

“Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN… untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat.”  ujar Anwar.

Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN

PM Anwar mengumumkan rencana pertemuan menteri ekonomi ASEAN pekan depan adalah memabahas masalah ini.

“Insyaallah pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini, dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,”  tuturnya.

Detail Kebijakan Tarif Trump

Kebijakan tarif AS yang diumumkan 2 April 2025 akan berlaku bertahap:

– 5 April 2025: Tarif umum 10%

– 9 April 2025: Tarif khusus untuk Indonesia (32%), Filipina (17%), Singapura (10%), Malaysia (24%), Kamboja (49%), Thailand (36%), dan Vietnam (46%)

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Senat Gagal Sepakati Anggaran, Pemerintah AS Resmi Shutdown

    Senat Gagal Sepakati Anggaran, Pemerintah AS Resmi Shutdown

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown setelah Senat gagal menyetujui rancangan anggaran belanja tahunan pada Selasa (30/9/2025) malam. Pemungutan suara yang digelar berakhir dengan hasil 55-45, angka yang masih kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU pendanaan. Kebuntuan anggaran itu muncul karena Partai Demokrat tetap bersikeras memperpanjang subsidi layanan kesehatan di bawah […]

  • Tantangan Indonesia-Malaysia Sepakat Kelola Bersama Sengketa Blok Ambalat

    Tantangan Indonesia-Malaysia Sepakat Kelola Bersama Sengketa Blok Ambalat

    • calendar_month Ming, 29 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai langkah Indonesia dan Malaysia mengelola bersama wilayah Laut Ambalat melalui skema joint development sebagai solusi pragmatis. Namun, pakar hukum ini mengingatkan tantangan utama terletak pada pembagian keuntungan ekonomi yang adil antara kedua negara. Hikmahanto menyampaikan pandangannya menanggapi kesepakatan eksplorasi bersama sumber daya alam di wilayah […]

  • rokok ilegal

    Bea Cukai Usut Rokok Ilegal Akibat Industri Tembakau Menurun

    • calendar_month Rab, 18 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kini, industri tembakau dalam negeri sedang merosot jatuh akibat maraknya rokok ilegal. Direktoral Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah hal itu. “Insyaallah saya akan melakukan membentuk satgas, satgas pencegahan rokok ilegal dan cukai rokok,” ujar Djaka pada konferensi pers APBN KITA Juni 2025 di Kantor […]

  • Bahlil Hentikan Operasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Pemerintah Tunggu Hasil Cross-Check

    Bahlil Hentikan Operasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Pemerintah Tunggu Hasil Cross-Check

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Bahlil Lahadaila, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menuai sorotan, ia menghentikan sementara operasi pertambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya (5/6/2025). Ia menyampaikan pihaknya sedang mengecek lokasi tambang nikel tersebut. “Untuk sementara kita hentikan operasinya. Sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek. Nah, tetapi apapun hasilnya, nanti kami […]

  • Pemilihan Ketua Umum PSI, Serba-serbi dan Kejutan

    Pemilihan Ketua Umum PSI, Serba-serbi dan Kejutan

    • calendar_month Ming, 13 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merampungkan proses pemungutan suara hari pertama untuk calon ketua umum dalam pemilihan raya partai, Sabtu ( 12/7/2025) dan masih berlangsung hingga (18/7) mendatang. Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman, menyampaikan bahwa hasil sementara menunjukkan nama Ronald Aristone Sinaga alias Broron berada di posisi teratas. Ia unggul dari dua kandidat […]

  • Tambang Ilegal Di IKN Terbongkar, Negara Rugi Rp5,7 Triliun

    Tambang Ilegal Di IKN Terbongkar, Negara Rugi Rp5,7 Triliun

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Kegiatan tambang batu bara ilegal di kawasan Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, akhirnya terbongkar. Operasi pengungkapan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, bekerja sama dengan tim gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, dan otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN). Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin […]

expand_less