Breaking News

Isu Munaslub Golkar Mencuat, Bahlil Didorong Mundur karena Dinilai “Terlalu Jokowi”?

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sen, 4 Agu 2025

menalar.id – Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di internal Partai Golkar kembali jadi perhatian. Mengutip dari akun instagram @rmol.id, kabar yang beredar menyebut ada upaya mengganti Ketua Umum Bahlil Lahadalia, bahkan disebut-sebut sudah ada restu dari Istana (31/7/2025).

Meski para elite partai memilih diam atau membantah, desas-desus ini semakin ramai dibahas terutama di media sosial. Mengarah ke kedekatan Bahlil dengan mantan Presiden Joko Widodo. Hubungan itu dianggap membebani Golkar di bawah pemerintahan Prabowo Subianto

Tak hanya soal kedekatan politik, beberapa kebijakan Bahlil saat menjabat sebagai Menteri Investasi juga ikut disorot. Mulai dari polemik izin tambang di Raja Ampat, hingga wacana larangan LPG 3 kilogram yang sempat menimbulkan kegaduhan. Di tengah situasi ini, sebagian kader mulai mempertanyakan arah kepemimpinan partai.

Di media sosial, muncul sejumlah unggahan yang secara terang-terangan mendesak pergantian ketua umum. Salah satu akun bahkan menulis, “Terlalu Jokowi, Bahlil didongkel dari Golkar. Golkar itu partai tua, mekanisme segala macam ada. Sudah saatnya Golkar melawan Jokowi! Sekarang.” Unggahan dari akun Artan**** di X.

Isu semakin menguat setelah muncul kabar bahwa Nusron Wahid politikus senior Golkar sekaligus Menteri ATR/BPN disebut sudah dipanggil ke Istana. Munaslub mengganti Bahlil disebut sedang disiapkan dan bisa digelar sebelum akhir tahun ini.

Respons dari Internal Golkar

Menanggapi isu tersebut, Bahlil Lahadalia memilih bersikap tegas. Ia memastikan kondisi internal Golkar baik-baik saja dan tidak ada rencana Munaslub. “Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” kata Bahlil dalam keterangannya, Minggu (3/8/2025).

Nusron Wahid, yang namanya ikut terseret dalam rumor juga membantah keras. “Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang Munaslub,” ujarnya.

Bantahan serupa datang dari Nurdin Halid, salah satu politikus senior Golkar. Menurutnya, isu Munaslub hanya gosip yang tak perlu direspons. “Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Itu isu murahan yang tidak perlu direspons,” katanya.

Fokus pada Pemerintahan Prabowo

Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Golkar lewat Munas XI pada Agustus 2024 lalu. Ia menggantikan Airlangga Hartarto dan terpilih secara aklamasi.

Wakil Ketua Umum Golkar Meutya Hafid, yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi Digital menegaskan bahwa Golkar kini sedang fokus mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

“Partai Golkar tengah fokus mengawal berbagai kebijakan dan program Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin seluruh program Bapak Presiden dapat berdampak langsung ke masyarakat serta tersampaikan dengan baik. Tidak ada rencana untuk mengadakan Munaslub,” tegas Meutya, Senin (4/8/2025).

Ia juga menambahkan, saat ini Golkar justru sedang melakukan penyegaran di tingkat daerah melalui Musyawarah Daerah (Musda).

“Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh Musda untuk 38 provinsi dapat selesai akhir tahun 2025 ini. Sehingga tidak ada hubungannya dengan Munaslub atau isu-isu lain yang berkembang,” pungkasnya.

(Sumber : suara.com, @rmol.id)

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Danantara Larang BUMN Lakukan Perombakan Direksi hingga Evaluasi Selesai

    Danantara Larang BUMN Lakukan Perombakan Direksi hingga Evaluasi Selesai

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara resmi melarang seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu perusahaan melakukan perubahan susunan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Larangan ini berlaku hingga Danantara atau PT Danantara Asset Management (Persero) menyelesaikan evaluasi menyeluruh. Surat bernomor S-049/DI-BP/VI/2025 tertanggal 23 Juni 2025 […]

  • cpu

    Usai Dikritik, KPU Batalkan 16 Pengecualian Dokumen Capres-Cawapres

    • calendar_month Sel, 16 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mencabut Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 mengenai penetapan dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan. Ada 16 jenis dokumen syarat pencalonan capres-cawapres yang tidak dapat diakses publik tanpa izin dari pihak bersangkutan. “Pada akhirnya, secara kelembagaan kami memutuskan […]

  • Prabowo Respons Kritik Penanganan Bencana Sumatera

    Prabowo Respons Kritik Penanganan Bencana Sumatera

    • calendar_month Kam, 1 Jan 2026
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan terbuka terhadap kritik masyarakat terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Ia mengatakan menerima berbagai kritik tersebut, meski menilai tidak semuanya sesuai fakta. Prabowo menyampaikan hal itu saat memimpin rapat penanganan bencana di Aceh bersama sejumlah pejabat pada Kamis (01/01/2025). Dalam rapat tersebut, ia menyinggung kritik yang […]

  • maroko

    Demonstrasi Guncang Maroko, 2 Orang Tewas dan 400 Lebih Ditangkap

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Maroko kembali diguncang oleh gelombang demonstrasi yang menuntut reformasi layanan publik dan pemberantasan korupsi, Kamis (2/10/2025). Demo saat ini menandai hari keenam sejak aksi dimulai akhir pekan lalu. Protes yang meluas di sejumlah kota besar ini dipicu kekecewaan masyarakat terhadap ketimpangan sosial serta buruknya layanan kesehatan dan pendidikan. Gerakan ini digerakkan oleh GenZ […]

  • Bupati Buol sekaligus eks Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan periode 2019–2024 Risharyudi Triwibowo siap mengembalikan uang sebesar US$10.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Korupsi RPTKA! Bupati Buol Diminta Kembalikan US$10 Ribu, Hakim: “Balikin Uang, Bukan Motornya”

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Bupati Buol sekaligus eks Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan periode 2019–2024 Risharyudi Triwibowo siap mengembalikan uang sebesar US$10.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyampaikan komitmen itu setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memerintahkannya untuk mengembalikan dana tersebut. Risharyudi Berdalih Meminjam Risharyudi meminjam uang itu dari terdakwa Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan […]

  • Anggota DPR yang Dinonaktifkan Tak Dapat Gaji dan Fasilitas

    Anggota DPR yang Dinonaktifkan Tak Dapat Gaji dan Fasilitas

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa anggota dewan yang sudah ditetapkan sebagai nonaktif tidak akan lagi menerima gaji maupun fasilitas kedewanan lainnya. Pernyataan itu ia sampaikan usai berdialog dengan perwakilan mahasiswa di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025). Menurut Dasco, surat terkait kebijakan ini sudah dikirimkan ke Sekretariat […]

expand_less