Senin, 15 Des 2025

Golkar Usul Kasino, Susi Dukung: Solusi Ekonomi atau Bencana Moral?

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sab, 17 Mei 2025

menalar.id,. – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastutiiii mengejutkan publik dengan memberikan dukungan terhadap wacana legalisasi kasino yang diusulkan anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita dari Fraksi Golkar. Melalui akun Twitter pribadinya, Susi menyatakan bahwa kasino lebih terkendali dampaknya dibandingkan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang saat ini marak.

“Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol & Pinjol harus dihentikan,” tulis Susi dalam cuitannya yang langsung viral.

Argumen Pro-Legalisasi Kasino

Galih Kartasasmita sebagai pengusul utama menjelaskan alasan di balik gagasannya saat rapat dengan kementerian terkait sumber alternatif.

“Selama ini kita terlalu bergantung pada sumber daya alam. Padahal banyak negara, seperti Uni Emirat Arab, sudah mulai beralih ke sektor lain setelah krisis minyak. Kita juga harus berpikir ke sana,” ujar Galih.

Ia menekankan bahwa legalisasi ini bisa menjadi sumber alternatif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dengan syarat ada pengelolaan profesional dan transparan. Beberapa warganet mendukung dengan alasan kasino di negara seperti Singapura dan Malaysia telah terbukti terkontrol.

“Aku belum pernah ke kasino, tapi dari cerita teman, itu lebih terukur. Masuk harus tukar uang, penampilan harus rapi. Dan bukan sembarang orang yang masuk,” tulis akun @marcerrrinn.

Kekhawatiran Kontra-Legalisasi Kasino

Di sisi lain, banyak pihak menolak dengan alasan potensi peningkatan praktik korupsi, kesenjangan sosial akibat akses terbatas pada kalangan tertentu, dan dampak negatif terhadap masyarakat rentan.

Polarisasi Opini di Media Sosial

Debat sengit terjadi di platform digital antara pendukung dan penentang. Kelompok pro melihat ini sebagai solusi ekonomi, sementara kontra menganggapnya sebagai ancaman nilai sosial.

Analisis Kebijakan

Pengamat ekonomi politik dari UI, Dr. Rimawan Pradiptyo, memberikan catatan untuk mencegah money laundry.

“Legalisasi kasino ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberi pemasukan negara, tapi di sisi lain butuh pengawasan ekstra ketat untuk mencegah money laundry dan dampak sosial,” ungkapnya.

Tantangan Implementasi

Jika wacana ini diteruskan, pemerintah perlu menyiapkan regulasi ketat termasuk pembatasan akses lembaga pengawas independen dan program mitigasi dampak sosial.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov DKI Berkomitmen Tertibkan Juru Parkir Ilegal

    Pemprov DKI Berkomitmen Tertibkan Juru Parkir Ilegal

    • calendar_month Sab, 5 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik juru parkir (jukir) liar. Meski demikian, ia mengakui bahwa aktivitas jukir liar tidak berlangsung setiap hari. Pernyataan Tegas Wagub DKI “Kami tidak memberikan toleransi. Namun, saya minta maaf sekaligus memberikan sedikit penjelasan bahwa mereka [jukir liar] […]

  • Tak Hanya Mamdani, Hashmi Jadi Wakil Gubernur Muslimah Pertama

    Tak Hanya Mamdani, Hashmi Jadi Wakil Gubernur Muslimah Pertama

    • calendar_month Rab, 5 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Ghazala Hashmi memenangkan pemilihan wakil gubernur (lieutenant governor) negara bagian Virginia, Amerika Serikat, Selasa (4/11) waktu setempat. Anggota Partai Demokrat itu mencatat sejarah sebagai perempuan Muslim pertama yang menduduki jabatan tersebut di Virginia. Menurut hasil penghitungan suara, Hashmi memperoleh 55,6% suara dari 96,5% suara yang masuk, mengungguli kandidat Partai Republik John Reid. Ia juga […]

  • Kejagung Periksa  Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina

    Kejagung Periksa Ahok Terkait Kasus Korupsi Pertamina

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Subholding Pertamina. Ahok tiba di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/3/2025) sekitar pukul 08.36. Ahok datang satu setengah jam lebih awal dari jadwal yang […]

  • KPU dan Bawaslu Bahas Putusan MK dan PSU Pilkada

    KPU dan Bawaslu Bahas Putusan MK dan PSU Pilkada

    • calendar_month Sel, 5 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertemu di Kantor Bawaslu RI, Senin sore (4/8/2025). Pertemuan itu juga dihadiri oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan membahas beberapa hal penting menjelang pemilu dan pilkada mendatang. Salah satu yang jadi pembahasan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Putusan ini […]

  • Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan MBG, Buntut Keracunan Massal

    Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan MBG, Buntut Keracunan Massal

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini karena telah banyak murid yang menjadi korban keracunan di berbagai daerah. Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025). Adapun demonstrasi itu dilakukan oleh sekelompok ibu, anak muda, […]

  • Pemprov DKI Tak Akan Lindungi Pelaku Kasus Beras Oplosan

    Pemprov DKI Tak Akan Lindungi Pelaku Kasus Beras Oplosan

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tidak akan memberikan perlindungan kepada PT Food Station Tjipinang Jaya jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan beras oplosan atau pelanggaran mutu. Menurutnya, keterbukaan dan transparansi dalam persoalan ini sangat penting. “Kalau ada kesalahan, kesengajaan, siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan […]

expand_less