Kamis, 30 Okt 2025

Baznas Sebut Potensi Zakat Fitrah 2025 Capai Rp8 Triliun

  • account_circle Alfa
  • calendar_month Sen, 24 Mar 2025

menalar.id – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengungkapkan bahwa potensi zakat fitrah nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 604,81 juta ton beras atau setara Rp8 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada harga rata-rata beras medium di setiap provinsi, yaitu Rp14.337 per kilogram, serta jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang mencapai 244,41 juta jiwa.

Dalam acara Zakat Fitrah Baznas 2025 di Jakarta, pimpinan Baznas mengungkapkan bahwa sekitar 91,43% penduduk Muslim di Indonesia berada di luar garis kemiskinan. Jika seluruh umat Islam menunaikan kewajiban zakat fitrah, jumlah beras yang terkumpul bisa mencapai ratusan ribu ton. Hal ini menunjukkan bahwa zakat fitrah bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan Baznas Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Zainulbahar Noor, menekankan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat sangat penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para penerima (mustahik). Berdasarkan tren pertumbuhan zakat fitrah dari 2021 hingga 2024 yang rata-rata meningkat 21,28% per tahun, pengumpulan zakat fitrah 2025 diproyeksikan mencapai Rp631,77 miliar. Dengan pemanfaatan teknologi digital serta koordinasi yang lebih baik dengan lembaga zakat lainnya, angka ini bisa meningkat hingga Rp758,13 miliar.

Baznas juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat. Mereka berkomitmen untuk memperketat pengawasan agar dana yang terkumpul benar-benar tersalurkan sesuai syariah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menyalurkan zakat fitrah melalui lembaga resmi agar distribusinya lebih efektif dan tepat sasaran.

Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas RI, Muhammad Hasbi Zaenal, menambahkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan potensi zakat fitrah terbesar. Lima provinsi penyumbang utama adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten, dengan total potensi lebih dari Rp5 triliun. Sementara itu, wilayah Indonesia Timur dan Papua memiliki potensi lebih kecil karena jumlah penduduk Muslim yang lebih sedikit serta faktor sosial-ekonomi yang berbeda.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, Baznas berencana memperkuat regulasi, menerapkan standar akuntansi PSAK 409, mewajibkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menyusun laporan keuangan konsolidasi, serta berkolaborasi dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan tokoh masyarakat dalam distribusi zakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran zakat juga akan diperluas agar masyarakat semakin mudah menunaikan kewajibannya.

Baznas berharap zakat fitrah tidak hanya dianggap sebagai kewajiban tahunan di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi solusi sosial yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

  • Penulis: Alfa

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Bahas Revisi UU Polri Usai RUU TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Usulan Kontroversial

    Usai Dwifungsi RUU TNI, Terbitlah RUU Pori Multifungsi

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menutup kemungkinan akan segera membahas revisi UU Polri setelah mereka menyelesaikan pengesahan RUU TNI. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa DPR masih menunggu surat presiden (surpres) mengenai RUU Polri sebelum memulai pembahasannya. “Kami belum menerima surpres. Kami akan meninjau kembali,” ujarnya secara singkat di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, […]

  • Dari FBR hingga GRIB: 52 Personel Gabungan Amankan Atribut Ormas di Jaktim

    Dari FBR hingga GRIB: 52 Personel Gabungan Amankan Atribut Ormas di Jaktim

    • calendar_month Sel, 13 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,.  – Polres Jakarta Timur menurunkan 14 bendera organisasi kemasyarakatan (ormas) di empat lokasi berbeda sebagai bagian dari Operasi Brantas Jaya 2025. Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan menertibkan atribut ormas yang terpasang di ruang publik. “Sebagai bagian dari Operasi Brantas Jaya 2025, kami gelar penertiban dan penurunan 14 […]

  • DPR Kawal Penulisan Ulang Sejarah Lewat Tim Gabungan Komisi

    DPR Kawal Penulisan Ulang Sejarah Lewat Tim Gabungan Komisi

    • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- DPR RI memutuskan untuk ikut turun tangan dalam proses penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR, dan memastikan penulisan sejarah dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan pembentukan tim ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Ketua […]

  • Eks Wali Kota Palembang Terima Dana Proyek Cinde

    Eks Wali Kota Palembang Terima Dana Proyek Cinde

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menemukan aliran dana yang mengalir ke mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo dalam kasus mangkraknya proyek revitalisasi Pasar Cinde. Saat ini ia menyandang status tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Umaryadi, menjelaskan bahwa Harnojoyo memotong 50 persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) […]

  • Dari TPPO hingga Dugaan Perdagangan Organ: Misteri Kematian Pekerja Migran di Kamboja

    Dari TPPO hingga Dugaan Perdagangan Organ: Misteri Kematian Pekerja Migran di Kamboja

    • calendar_month Sab, 12 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sedang mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa Soleh Darmawan, pekerja migran asal Indonesia yang meninggal di Kamboja pada Kamis (3/3/2025). Respons Menteri P2MI Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyatakan pihaknya sedang mengevaluasi aspek hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Kalau celah hukumnya memungkinkan […]

  • LBHM Desak Kasus Anak Bunuh Bapak dan Nenek di Lebak Bulus Selesai Di Luar Peradilan

    LBHM Desak Kasus Anak Bunuh Bapak dan Nenek di Lebak Bulus Selesai Di Luar Peradilan

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mendorong penyelesaian kasus pembunuhan yang melibatkan seorang anak berinisial MAS melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Perkara tersebut saat ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maruf Bajammal, pengacara publik LBHM sekaligus kuasa hukum MAS, menjelaskan bahwa selama persidangan, terungkap bukti bahwa MAS mengalami disabilitas mental. Kondisi ini […]

expand_less