Breaking News

Prabowo: Cita-Cita Kita Masih Jauh, 29 Juta Rakyat Belum Punya Rumah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Ming, 21 Des 2025

menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa sebanyak 29 juta warga Indonesia belum memiliki rumah, pada Sabtu (20/12/2025). Hal tersebut menandakan banyaknya tunggakan tugas pemerintah pusat dalam sektor perumahan.

Prabowo menyatakan data tersebut saat menghadiri akad massal 50.030 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Melansir Tirto, ia mengungkapkan kegembiraan sekaligus kesadarannya terhadap cita-cita bangsa masih jauh.

“Hari ini saya merasa gembira walaupun saya sadar perjalanan masih jauh, cita-cita kita masih jauh. 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah,” ungkapnya.

Prabowo menilai pemerintah perlu menyelesaikan persoalan perumahan secara menyeluruh dan tidak bisa dalam waktu cepat. Ia meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk mencari solusi atas masalah tersebut.

“Jadi, Pak Ara, kerja keras ya, semua menteri, kita kompak. Kita cari jalannya. Kalau ada kehendak pasti ada jalan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sumber daya alam. Ia menyebut negara belum mengelola kekayaan tersebut secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

“Negara kita kaya, tapi kita kadang-kadang harus koreksi diri, kadang-kadang kita kurang pandai mengelola kekayaan kita. Sekarang harus kita kelola dengan baik,” pungkasnya.

Prabowo menekankan bahwa negara perlu menjalankan penegakan hukum secara tegas dan membangun pemerintahan yang bersih. Ia menyebut langkah tersebut menjadi fondasi utama pembangunan, termasuk di sektor perumahan.

“Kita harus tegakkan hukum, tegakkan peraturan. Negara harus hadir tapi negara juga harus bersih. Pemerintah harus bersih, pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korupsi,” ucapnya.

Mengutip Detik, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menertibkan aparat yang melakukan penyelewengan. Ia memastikan bahwa kekayaan Indonesia akan memberi manfaat nyata bagi rakyat.

“Saya bertekad berusaha untuk membersihkan aparat, karena aparat adalah yang akan meneruskan dan memberi pelayanan kepada rakyat, kalau yang memberi pelayanan tidak baik dan tidak jujur, saya kita kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat,” tegasnya.

Mengutip Kompas, Prabowo menegaskan bahwa para menteri tidak perlu menunjukkan kesetiaan kepadanya secara pribadi. Ia menekankan agar mereka mengutamakan kesetiaan kepada Republik dan rakyat.

“Saya minta ke mereka (para menteri), jangan setia kepada Prabowo. Prabowo datang, Prabowo bisa pergi. Prabowo manusia. Setia kepada Republik, setia kepada rakyat!” tegasnya.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • airlangga

    Airlangga Ancam “Pagari Laut” Jika UE Tak Adil soal Tuna Indonesia

    • calendar_month Sab, 14 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, meminta Uni Eropa memberi perlakuan khusus pada komoditas ikan dari Indonesia. Ia menyampaikan hal itu kepada Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic. Pertemuan tersebut membahas Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Kemitraan tersebut membuka peluang pasar Indonesia ke Eropa. Bahkan, ada harapan untuk bebas tarif […]

  • 3 wali kota

    Pemerintah Turki Tangkap Tiga Wali Kota Atas Tuduhan Korupsi

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kontroversi politik di Turki kembali memanas setelah aparat menahan tiga wali kota besar dari partai oposisi, pada Sabtu (5/7/2025). Mengutip dari Reuters, aparat menindak para pemimpin daerah tersebut bagian dari perluasan penyelidikan hukum. Namun, para pengamat dan oposisi menilai penyelidikan dugaan korupsi ini bermuatan politis. Penahanan terbaru menimpa wali kota dari kota besar […]

  • KPK Sampaikan 17 Poin RUU KUHAP ke Presiden dan DPR

    KPK Sampaikan 17 Poin RUU KUHAP ke Presiden dan DPR

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menyampaikan kajian internal yang menyoroti 17 poin bermasalah di Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Presiden dan DPR (17/7/2025). “Ini tujuh belas poin masih terus kami diskusikan dan tentu nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR,” ucap Juru Bicara KPK […]

  • Presiden Partai Buruh Sebut Kemenaker Sarang Korupsi, Singgung Kasus Noel

    Presiden Partai Buruh Sebut Kemenaker Sarang Korupsi, Singgung Kasus Noel

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melontarkan kritik keras ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ia menyebut lembaga itu jadi sarang korupsi, dan kasus dugaan suap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel hanya contoh kecilnya. “Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Kemenaker itu gudangnya korupsi. Izin agen outsourcing, izin tenaga kerja asing, sampai sertifikasi […]

  • mbg

    Menkes soal MBG: Ada 8 Bakteri, 2 Virus dan Zat Kimia

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, memaparkan sejumlah faktor medis yang menjadi penyebab kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025). Menurut Budi, identifikasi laboratorium menemukan delapan jenis bakteri, dua virus, dan dua zat kimia yang memicu […]

  • KLH Tegaskan PT GAG Nikel Dapat Hak Istimewa di Raja Ampat

    KLH Tegaskan PT GAG Nikel Dapat Hak Istimewa di Raja Ampat

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan jika PT GAG Nikel memiliki hak spesial untuk memanfaatkan kekayaan Raja Ampat, di Papua Barat Daya (8/6/2025). Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang keras kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung. Tetapi, PT GAG Nikel dan 13 perusahaan mendapat hak […]

expand_less