Breaking News

Heboh Tarif Bus Transjakarta akan Naik, Apa Alasannya?

  • account_circle Farrel Aditya
  • calendar_month Rab, 29 Okt 2025

menalar.id.- Masyarakat saat ini tengah heboh dengan wacana kenaikan tarif bus Transjakarta.  Setelah dua dekade lebih bertahan di angka Rp3.500, tarif Transjakarta akhirnya akan mengalami kenaikan.

Anggota KOMISI C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menjelaskan rencana kenaikan tarif bus Transjakarta merupakan kebijakan strategis baru yang perlu masyarakat pahami. Terkhususnya dalam perihal untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan penggunaan transportasi publik.

“Keputusan ini bukan semata soal menaikkan tarif, tetapi tentang memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas sistem transportasi publik kita,” ungkap Kenneth di Jakarta, mengutip  Antara, Rabu (29/10/2025).

Subsidi yang membengkak, serta upaya untuk meningkatkan kualitas layanan umum merupakan alasan utama dari kenaikan tarif Transjakarta.

Hardiyanto menjelaskan bahwa saat ini sistem transportasi publik, seperti Transjakarta, masih menerima subsidi yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, besaran subsidi per tiket bahkan telah melampaui Rp9.000 untuk setiap penumpang.

“Model tarif seperti ini kurang mencerminkan pemulihan biaya yang sehat dalam jangka panjang. Jika subsidi terus dibiarkan tanpa evaluasi, khawatirnya akan mengganggu kemampuan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan, memperluas jaringan, dan menambah armada baru,” ujar Hardiyanto.

Mengutip dari laman instagram @garudatv, Beban subsidi Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp9.000 hingga Rp11.500 per penumpang, sedangkan biaya operasional sebenarnya Rp15.000 perorangnya. Tarif sebelumnya hanya menutup sebagian biaya operasional, sisanya pemerintah yang menutupi.

Selain itu, ekspansi rute Transjabodetabek mengakibatkan besarnya subsidi, sebab penumpang dari luar Jakarta menikmati tarif murah. Tarif Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) konsisten di harga Rp3.500 sejak 2005, meskipun sudah ada usulan untuk meningkatkan tarif sebelumnya.

Hardiyanto juga mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjunjung transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, agar warga dapat memahami alasan di balik perubahan tarif yang dilakukan.

“Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi untuk memperkuat sistem, mulai dari peremajaan armada, termasuk bus listrik, pemeliharaan halte, peningkatan frekuensi layanan, hingga perluasan rute ke wilayah yang belum terjangkau,” katanya.

 

Penulis

Seorang pemuda dengan minat terhadap banyak hal dan penuh pertanyaan dalam benaknya. Berharap mampu memberikan dampak positif melalui tulisannya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bom Bunuh Diri Ledakan Masjid di Pakistan: Apa yang Terjadi?

    Bom Bunuh Diri Ledakan Masjid di Pakistan: Apa yang Terjadi?

    • calendar_month Sab, 7 Feb 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Sebanyak 31 orang meninggal dan 169 lainnya terluka akibat ledakan bom di sebuah masjid di Ibu Kota Pakistan, Islamabad, Jumat (5/2/2026). “Sebanyak 31 orang telah meninggal dunia. Jumlah korban luka yang dibawa ke rumah sakit telah meningkat menjadi 169,” kata Wakil Komisaris Islamabad Irfan Memon, dikutip CNN, Sabtu (6/2/2026). Bom Bunuh Diri Ledakan bom […]

  • Guru PNS Desak Mahkamah Konstitusi, Perpanjang Usia Pensiun

    Guru PNS Desak Mahkamah Konstitusi, Perpanjang Usia Pensiun

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Sri Hartono, seorang guru berstatus PNS, meminta Mahkamah Konstitusi menambah batas usia pensiun guru, seperti halnya dosen. Sri menyampaikan hal itu saat sidang pendahuluan gugatan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, Selasa (24/6/2025). “Ketentuan yang membedakan usia pensiun antara guru dan dosen tidak mencerminkan prinsip meritokrasi,” ungkap Hartono […]

  • Gus Ipul Ungkap Kendala Sarana Prasarana Jelang Peluncuran Sekolah Rakyat

    Gus Ipul Ungkap Kendala Sarana Prasarana Jelang Peluncuran Sekolah Rakyat

    • calendar_month Ming, 13 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dalam persiapan peluncuran program Sekolah Rakyat. Masalah utama terletak pada kelengkapan fasilitas dan peralatan pendukung pembelajaran meskipun tenaga pengajar dan calon siswa sudah siap. “Untuk siswa dan guru memang sudah siap. Tetapi sarana dan prasarana yang masih belum lengkap,” jelas […]

  • Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Upah Kepala Daerah

    Gaji Rp6 Juta Dinilai Tak Memadai, KPK Desak Pemerintah Naikkan Gaji Kepala Daerah

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H. Harefa mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan gaji kepala daerah. Menurutnya, peningkatan penghasilan para pemimpin daerah dapat mengurangi potensi korupsi yang kerap melibatkan pejabat setempat. “Nah ini memang tugas bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini,” tegas Cahya dalam […]

  • Bank Syariah Muhammadiyah Akan Dirilis Tahun 2025

    Bank Syariah Muhammadiyah Akan Dirilis Tahun 2025

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Muhammadiyah akan segera memiliki bank syariah sendiri dalam waktu dekat. Haedar Nashir, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, menyatakan bahwa organisasi tersebut memang sedang merencanakan pendirian bank syariah. Namun, ia menegaskan bahwa saat ini Muhammadiyah masih dalam tahap konsolidasi dengan salah satu bank syariah yang sudah ada untuk memastikan langkah ini berjalan dengan […]

  • DPR Siap Membahas RUU Perampasan Aset

    DPR Siap Membahas RUU Perampasan Aset

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR siap membahas RUU Perampasan Aset setelah revisi KUHAP diselesaikan. Menurut Dasco, isi RUU Perampasan Aset banyak bersinggungan dengan UU Tipikor, KUHP, dan KUHAP. Dasco mengatakan, RUU Perampasan Aset akan menggabungkan materi dari sejumlah aturan yang ada. Ketua Baleg DPR Bob Hasan membuka opsi merevisi Program Legislasi […]

expand_less