Breaking News

Update Korban MBG: 449 Siswa Mulai Berguguran di Bandung Barat

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 16 Okt 2025

menalar.id – Korban dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali tercatat. Kali ini jumlah korban di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah, Rabu (15/10/2025). Hingga pukul 14.22 WIB, total korban yang terdata mencapai 449 siswa dari sejumlah sekolah.

Dari jumlah itu, sebanyak 54 korban masih menjalani perawatan medis di berbagai fasilitas kesehatan. Kendati demikian, situasi di lapangan telah terkendali.

Koordinator Posko SMPN 1 Cisarua, Aep Kunaefi, mengatakan bahwa kondisi di posko utama sudah mulai membaik dan tidak sepadat sebelumnya.

“Posko di sini sudah mulai reda kedatangan yang terdampak. Kita tetap siaga,” ujar Aep saat ditemui di lokasi, Rabu (15/10).

“Update korban sampai dengan pukul 14.22 WIB ada 449. Dirawat ada 54,” sambungnya.

Asep menjelaskan, siswa-siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, dan pusing. Kemudian, langsung ditangani cepat oleh petugas medis yang disiagakan di sekolah, posko, maupun puskesmas sekitar.

Ia juga memastikan bahwa tim kesehatan masih terus memantau perkembangan kondisi para siswa hingga benar-benar pulih.

“Alhamdulillah sebagian besar korban sudah mulai membaik setelah mendapatkan perawatan. Kami tetap siaga jika ada tambahan siswa yang datang untuk diperiksa,” katanya.

Pihak sekolah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (Dinkes KBB), tengah menelusuri sumber makanan yang terduga menjadi penyebab keracunan massal tersebut. Penelusuran dilakukan dengan memeriksa sampel makanan dan rantai distribusi menu MBG yang dikonsumsi siswa.

Mengutip dari CNNIndonesia, pukul 16.00 WIB, situasi di lingkungan SMPN 1 Cisarua mulai berangsur tenang. Ruangan perawatan sementara mulai kosong.

Beberapa ambulans yang sejak pagi berjaga di halaman sekolah juga terlihat mulai berkurang. Area parkir sekolah tampak lebih lenggang dibandingkan suasana pada pagi hari saat puncak kedatangan korban.

Meski begitu, petugas medis dan relawan tetap bersiaga di sekitar posko utama guna mengantisipasi kemungkinan adanya laporan tambahan siswa yang mengalami gejala lanjutan.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    Menteri ATR Ungkap 60 Keluarga Kuasai 48% Lahan Bersertifikat di Indonesia

    • calendar_month Ming, 13 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa 60 keluarga di Indonesia menguasai 48 persen dari total 55,9 juta hektar lahan bersertifikat dan terpetakan. Ia menyoroti kebijakan struktural di masa lalu sebagai penyebab utama ketimpangan penguasaan tanah ini. “48 persen dari 55,9 juta hektar itu dikuasai hanya […]

  • Gugatan Warga ke Khofifah: Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Siapa?

    Gugatan Warga ke Khofifah: Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Siapa?

    • calendar_month Sen, 5 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id – Seorang warga Lamongan, Alfiyah Nimah, mengambil langkah hukum dengan menggugat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Aksi ini berawal dari harapannya agar Jatim menerapkan kebijakan serupa dengan program pengampunan tunggakan pajak yang telah dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Namun, hingga kini Alfiyah belum melihat komitmen Khofifah […]

  • Pemprov Jatim Berikan Santunan Rp100 Juta untuk Korban Longsor Pacet-Cangar

    Pemprov Jatim Berikan Santunan Rp100 Juta untuk Korban Longsor Pacet-Cangar

    • calendar_month Ming, 6 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan sebesar Rp100 juta kepada korban bencana longsor di Jalur Pacet-Cangar, Mojokerto. Longsor yang terjadi di jalur penghubung antara Kota Mojokerto dan Kota Batu ini menewaskan 10 orang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung menyampaikan takziah dan menyerahkan santunan kepada keluarga korban di Sidoarjo dan […]

  • Arsul Tunjukkan Ijazah Asli ke Publik

    Arsul Tunjukkan Ijazah Asli ke Publik

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani menjawab tuduhan tentang ijazah palsu oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi (AMPK) ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim), Senin (17/11/2025). Ia menunjukkan bukti keaslian ijazahnya di Gedung MK. Mengutip Detik, Arsul Sani menegaskan bahwa ia menuntaskan studi doktoralnya di Warsaw Management University (WMU) pada 2023 dan Duta Besar […]

  • Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen

    Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Setelah menuai banyak penolakan dari warga, Bupati Pati Sudewo akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025). Ia menyampaikan bahwa keputusan ini diambil demi merespons aspirasi masyarakat yang berkembang. “Kami […]

  • DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    • calendar_month Sel, 8 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR saat ini sedang mempersiapkan naskah akademik untuk merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Rancangan perubahan ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024-2029. Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk memperbaiki, bukan mengurangi kewenangan MK. “Tidak ada kaitan dengan putusan pemisahan pemilu,” […]

expand_less