Breaking News

Gibran Tanggapi Pemecatan dari PDI-P: Kita Move-On

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sel, 8 Jul 2025

menalar.id- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai soal pemecatan ia dari PDI Perjuangan. Ia mengaku tak mempermasalahkan hal itu dan memilih fokus mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Gibran saat menghadiri HUT ke-19 Persatuan Simbolon seluruh Indonesia (PSBI) di Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025). Dalam sambutannya, Gibran menyinggung Ketua Umum PSBI Effendi Simbolon, yang juga dipecat dari PDI-P karena perbedaan sikap politik.

“Pengorbanan Pak Ketua ini besar ya, sampai dipecat. Mau tidak mau, harus dukung program Presiden,” ucap Gibran.

Ia lalu menyamakan nasibnya dengan Effendi. “Kok bisa berurutan gitu ya (dipecat),” ucapnya dalam sambutan.

Gibran menegaskan dirinya ingin melangkah ke depan tanpa menoleh ke belakang. Ia juga meminta keluarga besar Simbolon untuk menjaga kekompakan dan tidak larut dalam konflik internal.

“Enggak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan di internal keluarga besar Simbolon,” tegasnya.

Ia menilai proses pemilu sudah selesai, sekarang saatnya semua pihak bersatu mendukung pemerintahan.

“Kita sudah melewati semua proses, termasuk pilpres dan nanti pilkada. Sekarang waktunya bergandengan tangan dan mendukung visi Presiden,”ujarnya.

Tanggapan PDI-P

Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengajak Effendi Simbolon untuk “move on” usai pemecatan dari partai. Menurutnya, Gibran telah memberikan nasihat yang cukup bijak.

“Effendi Simbolon dapat nasihat yang bijak supaya mengurus keluarga Simbolon, jangan sampai muncul gesekan,” ujar Andreas, Senin malam (7/7/2025). Melansir dari Kompas.

Andreas juga menyindir kedekatan Effendi dan Gibran. Ia menyebut, kedua tokoh itu kini bersatu sebagai sesama pemimpin dari keluarga politik.

“Keluarga Simbolon bersatu dengan keluarga Solo, sesama pemimpin keluarga. Pemimpin dinasti,” ujar Andreas.

Alasan pemecatan kader PDI-P

Pada Desember 2024, PDI Perjuangan resmi memecat 27 kader yang dianggap melanggar disiplin partai. Sanksi diberikan karena mereka dinilai tidak menjalankan instruksi partai, terlibat politik dua kaki, atau memberikan dukungan kepada calon dari partai lain.

Beberapa nama yang ikut diberhentikan termasuk Eks Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Effendi Simbolon.

PDI-P memecat Gibran karena ia maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lewat dukungan partai lain. Padahal, saat itu PDI-P sudah menetapkan jagoannya sendiri.

Sementara itu, Effendi Simbolon kehilangan keanggotaan karena memilih mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari luar partai, meski PDI-P telah mengusung kandidat sendiri.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • puan

    Puan Angkat Suara Soal Demo: DPR Siap Nampung Seluruh Aspirasi

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya siap menampung seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Ia juga mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan dengan tetap saling menghormati. ”Ya kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu […]

  • TikTok Diperiksa UE, Diduga Simpan Data Eropa di Server China

    TikTok Diperiksa UE, Diduga Simpan Data Eropa di Server China

    • calendar_month Jum, 11 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – TikTok kini diselidiki oleh otoritas Uni Eropa di Irlandia terkait praktik penyimpanan datanya. Penyelidikan ini muncul di tengah upaya Amerika Serikat memaksa pemisahan operasional TikTok dari induk perusahaannya, ByteDance, yang berbasis di Tiongkok. Investigasi dilakukan karena adanya dugaan bahwa data pengguna TikTok di Eropa disimpan di Tiongkok. TikTok sendiri membantah tuduhan tersebut. Namun, […]

  • Menu MBG Jadi Biang Keracunan Massal 213 Siswa di Bogor

    Menu MBG Jadi Biang Keracunan Massal 213 Siswa di Bogor

    • calendar_month Sen, 12 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah Kota Bogor mengonfirmasi bahwa keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru disebabkan oleh menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terkontaminasi bakteri E. coli dan salmonella. Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa telur ceplok bumbu barbeque dan tumis tahu toge mengandung bakteri berbahaya tersebut. “Dari hasil […]

  • Era Kripto Dimulai! Trump Sahkan UU GENIUS Act, Dolar Kian Merajalela

    Era Kripto Dimulai! Trump Sahkan UU GENIUS Act, Dolar Kian Merajalela

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmikan undang-undang baru yang mengatur stablecoin, yaitu aset kripto yang nilainya dipatok pada dolar AS. Regulasi ini bernama GENIUS Act dengan perolehan suara 308 melawan 122, Jumat (18/7/2025). Dukungan tersebut separuh datang dari anggota Demokrat serta mayoritas Republik. Menurut Reuters, rancangan undang-undang tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan […]

  • Dua Warga Binaan Rutan Kebumen Dibebaskan Lewat Amnesti Presiden

    Dua Warga Binaan Rutan Kebumen Dibebaskan Lewat Amnesti Presiden

    • calendar_month Ming, 3 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kebumen resmi dibebaskan pada Sabtu 2/8/2025, sekitar pukul 14.40 WIB. Keduanya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Kepala Rutan Kelas IIB Kebumen, Pramu Sapta, mengatakan bahwa pembebasan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 yang diteken […]

  • Perpol Polri Langgar Putusan MK, Jimly: Hanya Tiga Pejabat yang Bisa Batalkan

    Perpol Polri Langgar Putusan MK, Jimly: “Hanya 3 Pejabat yang Bisa Batalkan”

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 harus dihormati. Penilaian itu berlaku meski Perpol tersebut secara formal bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Perpol ini mengatur bila polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga. Jimly menyebut asas presumtio iustae causa berlaku […]

expand_less