Zulkifli Hasan Bela Bahlil Di Tengah Kisruh IUP Di Raja Ampat
- account_circle Nisrina
- calendar_month Sel, 10 Jun 2025
menalar.id- Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan angkat bicara dan memihak Bahlil Lahadaila, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai persoalan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Melansir dari CNBC Indonesia, “Pak Bahlil tadi tepuk tangannya banyak. Rame tadi saya dengar. Padahal izin-izin itu bukan Pak Bahlil yang keluarkan. Beliau ini tidak salah sebenarnya,” ucap Zulkifli Hasan dalam sambutannya di acara Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Pernyataan Zulkifli Hasan menyoroti berbagai tudingan yang sempat ditujukan ke Bahlil, terhadap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel di Raja Ampat. Ia menegaskan bukan Bahlil yang mengeluarkan izin tersebut.
“Lho betul, memang bukan Pak Bahlil kok. Cuma Pak Bahlil orang baik, semua dibela,” katanya.
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) menyatakan Prabowo mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat dari lima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Selasa (10/6/2025). Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, maka pemerintah memutuskan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan di Raja Ampat.
“Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau putuskan bahwa pemerintah akan cabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di kabupaten Raja Ampat,” jelas Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).
Bersamaan, Bahlil Lahadaila, Menteri ESDM mengumumkan empat perusahaan yang dicabut izin operasinya, yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Menurutnya, Izin perusahaan tersebut melanggar aturan yang ada, terutama aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Bahlil menegaskan, alasan yang membuat pemerintah mencabut empat IUP tersebut. Pertama, merusak lingkungan. Kedua, setelah pemeriksaan lapangan, kawasan tersebut harus dilestarikan dan memperhatikan kehidupan laut dan konservasi.
“Dan ketiga keputusan rapat terbatas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi,” jelas Bahlil saat Konferensi Pers di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).
“Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan Geopark,” tambahnya.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo mempunyai cara khusus agar Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan pemasukan negara.
- Penulis: Nisrina
