Breaking News

Idul Adha, BPJPH Gelar Pengawasan Terpadu Penyembelihan Hewan Kurban

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Ming, 8 Jun 2025

menalar.id,. – Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali menggelar pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) pada perayaan hari raya Idul Adha tahun 2025 atau 1446 H ini. Pengawasan dilaksanakan secara terpadu bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, penyembelihan hewan kurban pada perayaan hari raya Idul Adha merupakan bentuk aktivitas peribadatan bagi umat Muslim. Pengawasan JPH oleh pemerintah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dalam rangka menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat, termasuk daging hasil pemotongan, memenuhi standar kehalalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Pengawasan terpadu oleh pemerintah ini penting dilaksanakan, sebab penyembelihan hewan menjadi bagian krusial yang tidak dapat dipisahkan dari sistem jaminan produk halal, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan aspek kehalalan,” kata Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Sabtu (7/5/2025).

“Penyembelihan hewan kurban ini juga momentum yang sangat tepat untuk menumbuhkan kesadaran kolektif di tengah masyarakat akan pentingnya Jaminan Produk Halal terutama terkait standar penyembelihan hewan. Juga, terkait ketahanan dan keamanan pangan ” lanjut Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.

“Karenanya, BPJPH bersama Kementan dan Organisasi Perangkat Daerah secara kolaboratif melaksanakan pengawasan terpadu penyembelihan hewan kurban ini, termasuk yang berasal dari bantuan Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI,” sambungnya.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, E.A Chuzaemi Abidin, mengatakan pengawasan terpadu tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya pihaknya berkoordinasi dengan Kemeterian Pertanian dan juga OPD khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Selama perayaan Idul Adha tahun ini kami menugaskan 50 orang Pengawas JPH di 22 titik lokasi penyembelihan hewan kurban di Jabodetabek, yakni di RPH Ruminansia, masjid, atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan kurban. Termasuk penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta yang dilaksanakan pada hari ini,” kata Chuzaemi Abidin.

“Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan, kami juga telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pengawasan Pemotongan Hewan Kurban, sebagai acuan yang harus dipedomani oleh para pengawas JPH dalam melaksanakan pengawasan pemotongan hewan kurban sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjutnya.

Lebih lanjut Chuzaemi Abidin menjelaskan bahwa obyek pengawasan pemotongan terdiri atas dua hal. Pertama, kesesuaian pelaksanaan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) oleh RPH Ruminansia. Kedua, terkait kesesuaian pengelolaan pemotongan hewan kurban yang meliputi kegiatan pra penyembelihan, proses penyembelihan dan pasca penyembelihan.

“Mulai dari pemeriksaan kesesuaian persyaratan hewan ternak, Juru Sembelih Halal, serta lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam penyembelihan. Lalu, kesesuaian proses penyembelihan dengan ketentuan syariat Islam dan/atau penyelenggaraan SJPH, hingga kesesuaian penanganan pasca penyembelihan, pengemasan, penyimpanan dan distribusi hasil sembelihan.” sambung Chuzaemi menjelaskan.

“Semua tahapan pengawasan tersebut penting dilasanakan agar daging hasil penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat dipastikan kehalalannya.” tegasnya.

Senada, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan pihaknya juga menurunkan jajarannya untuk memastikan bahwa daging kurban yang didistribusikan ke masyarakat dinyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi.

“Jadi petugas kami melakukan pemeriksaan antemortem sebelum disembelih dan juga nanti pemeriksaan postmortem untuk menjamin agar daging yang akan diberikan kepada dibagikan itu dinyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi,” kata Agung Suganda.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • What’s the Best Cache Plugin for WordPress? 5 Options Compared for 2025

    What’s the Best Cache Plugin for WordPress? 5 Options Compared for 2025

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Your site is slow. People leave. Google shrugs. You tweak your theme, compress your images, scream into the void. Still slow… The problem might be your cache plugin, or rather the cache plugin you’re not using yet.

  • Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?

    Aksi Kamisan Ke-887 Soal RKUHAP, Negara Jadi Alat Penguasa?

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menggelar aksi kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Aksi kamisan ke-887 lebih mengedepankan tentang penolakan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang kini telah sah menjadi Undang-Undang. Aksi kamisan tetap konsisten meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998. […]

  • Pemda Hentikan Sementara Produksi

    132 Murid di Manggarai Barat Keracunan MBG, Ini Respons Dinkes

    • calendar_month Sab, 31 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Satuan Petugas (Satgas) Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus Sekretaris Daerah Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo, akhirnya memberikan pernyataan terkait keracunan massal yang menimpa ratusan murid SD hingga SMA setelah mengonsumsi menu MBG. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun spekulasi yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Saat ini, […]

  • Komardin Gugat UGM Rp1.000 Triliun Terkait Ijazah Jokowi

    Komardin Resmi Gugat UGM Rp1.000 Triliun Terkait Ijazah Jokowi

    • calendar_month Sel, 24 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komardin resmi mengajukan gugatan perdata senilai lebih dari Rp1.000 triliun terhadap Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait polemik ijazah Joko Widodo. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Selasa (24/6/2025), dengan agenda pembacaan gugatan. Sebagai penggugat, Komardin menuntut tujuh pihak UGM, termasuk rektor dan pejabat fakultas serta Kasmudjo sebagai tergugat. Dalam sidang, ia membacakan […]

  • hybe

    Agensi BTS Buka Cabang di India, Siap Geser Bollywood?

    • calendar_month Sen, 7 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Agensi raksasa Korea Selatan, yaki Hybe yang menaungi BTS hingga New Jeans akan membuka kantor cabang di India pada September atau Oktober 2025. Langkah ini menjadi bagian dari ekspansi global kelima Hybe setelah sebelumnya merambah Amerika Serikat, Jepang, Amerika Latin, dan China. Pembukaan kantor di India merupakan bagian dari strategi “Multi-home, Multi-genre” yang […]

  • DPP IMM Desak Pemerintah dan DPR Tolak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    DPP IMM Desak Pemerintah dan DPR Tolak Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    • calendar_month Sel, 5 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) meminta DPR dan pemerintah untuk tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXIII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah. Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP IMM Muhammad Habibi pada senin (4/8/2025). Habibi menyebut permintaan tersebut berdasarkan hasil kajian akademik DPP IMM […]

expand_less