Breaking News

DPR Minta Gratiskan Tarif Tol Saat Mudik Lebaran 2025

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 13 Mar 2025

menalar.id,. – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Edi Purwanto, mendesak pemerintah untuk meningkatkan diskon tarif tol hingga 50% selama mudik Lebaran 2025. Bahkan, ia mengusulkan agar pemerintah menggratiskan tarif tol. Menurut Edi, pemilik tol telah memperoleh keuntungan yang besar selama ini.

“Kami mengapresiasi karena telah memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Namun, saya mendorong agar tahun ini diskon meningkat menjadi 50% atau bahkan gratis,” kata Edi dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (12/3/2025).

Edi berharap usulannya ini dapat terwujud oleh pemerintah. Untuk itu, ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menghitung ulang besaran diskon tarif tol tahun ini.

“Program ini hanya setahun sekali. Tidak ada salahnya kita lakukan pada momentum Lebaran 2025. Hitung saja ini sebagai bentuk zakat tol setelah 11 bulan mencari untung,” jelas Edi.

Edi yakin bahwa usulan ini akan meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi selama mudik Lebaran.

“Jika kebijakan ini terlaksana, selain meringankan beban masyarakat, juga dapat mendorong mobilitas dan mendukung aktivitas ekonomi serta sosial selama mudik,” ujarnya.

Mengenai durasi diskon, Edi mengusulkan agar diskon berlaku selama 7 hari, mencakup arus mudik dan arus balik.

“Idealnya, diskon berlaku dari H-4 hingga H+3 Lebaran. Momentum mudik pasti meningkatkan penggunaan jalan tol,” tambahnya.

Selain itu, Edi menyoroti harga tiket pesawat yang masih tinggi meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan penurunan harga sebesar 13-14% selama libur Lebaran. Ia meminta pemerintah memberikan transparansi terkait batas tertinggi harga tiket pesawat yang diperbolehkan.

“Pemerintah perlu membuka informasi secara transparan tentang batas tertinggi harga tiket pesawat. Masyarakat perlu tahu berapa sebenarnya batasan harga yang diperbolehkan,” tegas Edi.

Edi mencontohkan, harga tiket pesawat Garuda di H-3 Lebaran mencapai Rp9,5 juta, dengan harga termulai Rp4,1 juta. Ia meminta Menteri Perhubungan (Menhub) memeriksa hal ini secara serius.

“Menhub harus mengecek komitmen subsidi 6% dari APBN. Jangan sampai subsidi tidak berdampak pada penurunan harga tiket,” pungkasnya.

 

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Eks Kepala BPHL II Medan Jadi Tersangka Korupsi Penebangan Hutan

    Eks Kepala BPHL II Medan Jadi Tersangka Korupsi Penebangan Hutan

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menetapkan mantan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan Kusnadi sebagai tersangka kasus korupsi penebangan kayu di Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (14/1/2026). Korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp4,1 miliar. Melansir Detiksumut, Kasi Intelijen Kejari Karo Dona Martinus Sebayang menyatakan Kusnadi menerbitkan izin Sistem Informasi Penatausahaan […]

  • Nadiem Kecewa Majelis Hakim Tolak Eksepsi di Kasus Chromebook

    Nadiem Kecewa Majelis Hakim Tolak Eksepsi di Kasus Chromebook

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, pada Senin (12/1/2026). Nadiem terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Melansir Kompas, Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah membacakan penolakan eksepsi tersebut dalam amar putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Ia meminta agar […]

  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025.

    Child Grooming Merajalela, LPSK Catat 1.776 Korban Sepanjang 2025

    • calendar_month Ming, 1 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan sebanyak 1.776 permohonan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemohon merupakan korban anak, yakni sebanyak 1.464 orang. Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati pun menyampaikan data tersebut untuk menyoroti kerentanan anak yang kerap terjerat relasi dengan orang dewasa tanpa menyadari jika […]

  • Sidang Kasus Penyiraman Air Keras, Oditur Tak Hadirkan Saksi

    Sidang Kasus Penyiraman Air Keras, Oditur Tak Hadirkan Saksi

    • calendar_month Rab, 29 Apr 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus tengah menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026). Terdakwa merupakan empat prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS). Empat terdakwa dalam kasus ini meliputi Serda Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetia […]

  • pt gag

    Izin Tambang PT Gag Nikel Terbit Sejak 2017: Ulah Jokowi?

    • calendar_month Sab, 7 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHP) langsung merespons dan menindaklanjutin sejumlah pelanggaran operasional tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra, mengatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahaladia dan Menteri LHP Hanif Faisol telah mengambil langkah-langkah serius. Pemerintah akan memastikan akan menyelesaikan persoalan tambang ini […]

  • Modus Pemerasan RPTKA: Oknum Kemnaker Raup Rp53 Miliar dari TKA

    Modus Pemerasan RPTKA: Oknum Kemnaker Raup Rp53 Miliar dari TKA

    • calendar_month Sen, 9 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi dan modus operandi dugaan pemerasan serta gratifikasi dalam proses penerbitan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo menyatakan praktik ini menargetkan tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia. “Dengan cara yaitu para tenaga kerja asing ini […]

expand_less