Sabtu, 9 Agu 2025
Tag Populer

DPR Minta Gratiskan Tarif Tol Saat Mudik Lebaran 2025

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Kam, 13 Mar 2025

menalar.id,. – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Edi Purwanto, mendesak pemerintah untuk meningkatkan diskon tarif tol hingga 50% selama mudik Lebaran 2025. Bahkan, ia mengusulkan agar pemerintah menggratiskan tarif tol. Menurut Edi, pemilik tol telah memperoleh keuntungan yang besar selama ini.

“Kami mengapresiasi karena telah memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Namun, saya mendorong agar tahun ini diskon meningkat menjadi 50% atau bahkan gratis,” kata Edi dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (12/3/2025).

Edi berharap usulannya ini dapat terwujud oleh pemerintah. Untuk itu, ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menghitung ulang besaran diskon tarif tol tahun ini.

“Program ini hanya setahun sekali. Tidak ada salahnya kita lakukan pada momentum Lebaran 2025. Hitung saja ini sebagai bentuk zakat tol setelah 11 bulan mencari untung,” jelas Edi.

Edi yakin bahwa usulan ini akan meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi selama mudik Lebaran.

“Jika kebijakan ini terlaksana, selain meringankan beban masyarakat, juga dapat mendorong mobilitas dan mendukung aktivitas ekonomi serta sosial selama mudik,” ujarnya.

Mengenai durasi diskon, Edi mengusulkan agar diskon berlaku selama 7 hari, mencakup arus mudik dan arus balik.

“Idealnya, diskon berlaku dari H-4 hingga H+3 Lebaran. Momentum mudik pasti meningkatkan penggunaan jalan tol,” tambahnya.

Selain itu, Edi menyoroti harga tiket pesawat yang masih tinggi meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan penurunan harga sebesar 13-14% selama libur Lebaran. Ia meminta pemerintah memberikan transparansi terkait batas tertinggi harga tiket pesawat yang diperbolehkan.

“Pemerintah perlu membuka informasi secara transparan tentang batas tertinggi harga tiket pesawat. Masyarakat perlu tahu berapa sebenarnya batasan harga yang diperbolehkan,” tegas Edi.

Edi mencontohkan, harga tiket pesawat Garuda di H-3 Lebaran mencapai Rp9,5 juta, dengan harga termulai Rp4,1 juta. Ia meminta Menteri Perhubungan (Menhub) memeriksa hal ini secara serius.

“Menhub harus mengecek komitmen subsidi 6% dari APBN. Jangan sampai subsidi tidak berdampak pada penurunan harga tiket,” pungkasnya.

 

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • marketplace

    Pemerintah Terapkan PPh 22 di Marketplace, Shopee Tunggu Aturan Resmi

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah mewajibkan marketplace memungut PPh Pasal 22 untuk setiap transaksi perdagangan online. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih menyusun aturan tersebut. Shopee Indonesia pun belum mengambil langkah lebih lanjut karena masih menunggu regulasi resmi oleh para merchant di e-commerce. Deputy Director of Government Relations Shopee Indonesia Balques Manisang, menegaskan bahwa pihaknya […]

  • Skandal Minyakita dan Krisis Korupsi Pangan

    Skandal Minyakita dan Krisis Korupsi Pangan

    • calendar_month Rab, 12 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Publik heboh setelah menemukan volume Minyakita tidak sesuai dengan takaran pada kemasan. Temuan ini pertama kali terungkap melalui video yang warganet posting di sosial media. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung menindaklanjuti dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ia menemukan Minyakita kemasan 1 liter hanya berisi 750-800 […]

  • Dari PUPR ke Satpol PP: Kisah Mobil Dinas Baru Pemkab Bogor

    Dari PUPR ke Satpol PP: Kisah Mobil Dinas Baru Pemkab Bogor

    • calendar_month Kam, 8 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Saat Presiden Prabowo Subianto gencar mendorong efisiensi anggaran pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor justru mengoperasikan enam unit mobil dinas baru bermerek Suzuki Jimny Allgrip warna hitam. Empat di antaranya terlihat parkir di area Pendopo Bupati Bogor dengan stiker dinas terkait dan plat merah. Enam unit Suzuki Jimny yang menjadi kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Bogor […]

  • Pramono Tetap Naikkan Dana RT/RW Meski Beratkan APBD

    Pramono Tetap Naikkan Dana RT/RW Meski Beratkan APBD

    • calendar_month Rab, 23 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa kenaikan dana operasional untuk pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebesar 25 persen akan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. “Karena naik 25 persen saja dengan sejumlah RT/RW yang begitu banyak, beban anggarannya juga cukup besar,” ujar Pramono, rabu 24/7/2025. Pemerintah […]

  • Aksi Penolakan Revisi UU TNI Berujung Ricuh, Aparat Diduga Lakukan Pelanggaran HAM

    Aksi Penolakan Revisi UU TNI Berujung Ricuh, Aparat Diduga Lakukan Pelanggaran HAM

    • calendar_month Sen, 24 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Masyarakat sipil di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, hingga Manado serentak menggelar demonstrasi menolak pengesahan revisi UU TNI pada Kamis (20/3/2025). Namun, seperti biasa, aksi ini kembali diwarnai kekerasan dari aparat kepolisian. Kekerasan Aparat di Depan Gedung DPR Di Jakarta, massa aksi berusaha menerobos pagar Kompleks Parlemen. Polisi […]

  • sekretaris pbb

    PPB Akan Pangkas 6.900 Karyawan Gegara Efisiensi Besar AS

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antoni Guterres kan memangkas anggaran sebesar 20% atau sekitar US$ 3,7 miliar. Karena kebijakan tersebut, sekitar 6.900 karyawan berpotensi akan di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah tersebut tertuang dalam memo internal yang telah disampaikan kepada seluruh karyawan. PBB telah memerintahkan setiap unit untuk menyerahkan rencana efisiensi paling lambat 13 […]

expand_less