Breaking News

Komardin Resmi Gugat UGM Rp1.000 Triliun Terkait Ijazah Jokowi

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sel, 24 Jun 2025

menalar.id,. – Komardin resmi mengajukan gugatan perdata senilai lebih dari Rp1.000 triliun terhadap Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait polemik ijazah Joko Widodo. Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Selasa (24/6/2025), dengan agenda pembacaan gugatan.

Sebagai penggugat, Komardin menuntut tujuh pihak UGM, termasuk rektor dan pejabat fakultas serta Kasmudjo sebagai tergugat. Dalam sidang, ia membacakan tuntutan detail.

“Pertama, meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan. Kedua, menyatakan tindakan tergugat melawan hukum. Ketiga, menghukum UGM membayar kerugian materiel Rp69,073 triliun secara tanggung renteng ke negara,” tegas Komardin.

Tuntutan lain mencakup:

– Pembayaran kerugian immateriel Rp1.000 triliun oleh UGM

– Kasmudjo membayar Rp10 miliar untuk kerugian materiel dan immateriel

– Penyerahan duplikat ijazah Jokowi untuk uji keaslian

– Pengumpulan dokumen akademik lengkap (daftar mahasiswa, KRS, KKN, skripsi)

– Pembuktian Kasmudjo sebagai pembimbing skripsi Jokowi

Dasar Gugatan

Komardin menilai polemik ijazah Jokowi telah menimbulkan kegaduhan nasional. Ia menuduh UGM gagal membuktikan keaslian dokumen akademik tersebut secara transparan.

“Ijazah yang diduga palsu tersebut diberikan oleh UGM, namun para tergugat tidak memberikan bukti otentik yang terverifikasi,” ujarnya di persidangan.

Ia mengaku tergerak secara moral untuk mengungkap kebenaran status ijazah tersebut, sekaligus mencegah erosi kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Jadwal Sidang

Majelis Hakim yang dipimpin Cahyono memutuskan sidang berikutnya akan digelar secara daring pada Selasa (1/7/2025).

“Sidang dilanjutkan pekan depan secara e-court. Para tergugat harus mengunggah jawaban sebelum pukul 12.00 WIB,” jelas Hakim Cahyono.

Gugatan ini menambah daftar panjang kontroversi ijazah Jokowi yang telah berlangsung sejak 2019. UGM sebelumnya telah menyatakan keabsahan dokumen akademik presiden tersebut, namun tetap menjadi perdebatan publik.

Kasus ini menguji sistem peradilan dan dunia pendidikan Indonesia. Nilai gugatan fantastis tersebut juga memantik pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik gugatan ini.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov Jatim Berikan Santunan Rp100 Juta untuk Korban Longsor Pacet-Cangar

    Pemprov Jatim Berikan Santunan Rp100 Juta untuk Korban Longsor Pacet-Cangar

    • calendar_month Ming, 6 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan sebesar Rp100 juta kepada korban bencana longsor di Jalur Pacet-Cangar, Mojokerto. Longsor yang terjadi di jalur penghubung antara Kota Mojokerto dan Kota Batu ini menewaskan 10 orang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung menyampaikan takziah dan menyerahkan santunan kepada keluarga korban di Sidoarjo dan […]

  • Prabowo Panggil 1.200 Rektor dan Guru Besar, Dana Riset Jadi Rp12 T

    Prabowo Panggil 1.200 Rektor dan Guru Besar, Dana Riset Jadi Rp12 T

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Presiden Prabowo memanggil 1.200 rektor dan guru besar untuk berkumpul di Istana Kepresidenan, pada Kamis (15/1/2026). Prabowo mengatakan akan menambah dana riset untuk perguruan tinggi menjadi Rp12 triliun. Melansir Kompas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Prabowo berharap riset-riset di seluruh perguruan tinggi menjadi lebih kuat. Ia menambahkan bahwa dana riset untuk […]

  • Anggota Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse. Pengumuman atas kembali dirinya muncul dalam rapat pleno pelantikan pimpinan Komisi III DPR RI, Kamis (19/2/2026).

    Sanksi Diringankan? Ahmad Sahroni Balik ke Komisi III DPR

    • calendar_month Kam, 19 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Anggota Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse. Pengumuman atas kembali dirinya muncul dalam rapat pleno pelantikan pimpinan Komisi III DPR RI, Kamis (19/2/2026). “Ahmad Sahroni akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse. Untuk itu kami sebagai pimpinan rapat akan […]

  • Polres Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp7,1 Miliar

    Polres Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp7,1 Miliar

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Polisi Resor (Polres) Metro Bekasi mengumumkan dua pengurus inti National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi sebagai tersangka kasus korupsi. Tersangka melakukan tindak korupsi dana hibah senilai Rp7,1 miliar tahun anggaran 2024. Tersangka merupakan Ketua NPCI Kabupaten Bekasi Kardi Leo (KD) dan Mantan Bendahara Norman Julian (NY). Polisi menduga terjadi penyalahgunaan dana hibah […]

  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan diskon tarif listrik bagi warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Bahlil Janji Beri Diskon Tarif Listrik Bagi Warga Terdampak Banjir Sumatera

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan diskon tarif listrik bagi warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan tersebut ada setelah Kementerian ESDM menerima permohonan resmi dari sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak. Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan penghitungan terkait […]

  • swasta

    MK Rencanakan Tahun Depan Sekolah Swasta Bebas Biaya

    • calendar_month Sel, 10 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Mahkamah Konstitusi (MK) pertimbangkan sekolah swasta gratis masuk ke dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). “Keputusan MK untuk gratis pendidikan dasar, terutama SD-SMP, itu adalah keputusan yang sudah final dan mengikat. Maka segera harus kita atur di dalam RUU Sisdiknas maupun juga kita atur di dalam regulasi yang lain dan […]

expand_less