Breaking News

Frustasi Tak Ditanggapi Polisi, Korban KDRT di Bekasi Lari ke Damkar

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sel, 24 Jun 2025

menalar.id,. – Seorang ibu rumah tangga berinisial D (26) di Bekasi Selatan terpaksa melapor ke petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) setelah laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukannya ke kepolisian tidak kunjung mendapat tindak lanjut. Perempuan itu bahkan mengaku sempat berniat bunuh diri akibat frustasi menghadapi proses hukum yang berlarut-larut.

D menceritakan bahwa dia telah melaporkan suaminya, berinisial I, ke Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat (20/6/2025).

“Saya sudah buat laporan polisi, tapi belum ada tanggapan. Akhirnya saya lapor ke Damkar karena kepala saya sakit, saya depresi, dan mau bunuh diri,” ujar D saat ditemui di Bekasi Selatan, Selasa (24/6/2025).

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1397/VI/2025. D juga telah menjalani pemeriksaan visum di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dan menyerahkan hasilnya ke polisi. Namun, hingga beberapa hari kemudian, tidak ada perkembangan berarti dari pihak berwajib.

“Setelah visum, tidak ada respons. Kata polisi nanti akan dikabari lagi, bahkan sempat bilang akan dihubungi via WhatsApp,” keluh D.

Damkar Berikan Pendampingan Psikologis

D mengaku sedikit lega setelah mendapat bantuan dari petugas Damkar. Tim Rescue Damkar Kota Bekasi menerima laporannya melalui call center 112 pada Selasa pagi pukul 06.30 WIB.

Eko Budi, anggota Tim Rescue Damkar Kota Bekasi, menjelaskan bahwa timnya segera bergerak setelah menerima laporan bahwa D ingin bunuh diri.

“Kami dapat pengaduan dari warga inisial D melalui 112 tentang KDRT. Dia menyatakan ingin bunuh diri, jadi kami langsung verifikasi dan mendatangi alamatnya,” kata Eko.

Sesampai di lokasi, petugas menemukan bekas luka lebam di paha kiri dan telinga D yang mengeluarkan cairan. Mereka pun memberikan pendampingan psikologis untuk menenangkannya.

“Alhamdulillah, setelah dapat bantuan dari Damkar, saya merasa lebih tenang. Mereka juga membantu saya untuk pengobatan ke rumah sakit,” ucap D.

Polres Metro Bekasi Kota Belum Beri Tanggapan

Hingga berita ini diturunkan, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro belum merespons permintaan konfirmasi dari awak media terkait kelambanan penanganan kasus ini.

Kasus ini menyoroti pentingnya respons cepat dari aparat penegak hukum dalam menangani laporan KDRT. Sebagai institusi yang dibiayai oleh masyarakat, kepolisian seharusnya memberikan pelayanan yang efisien dan tidak berbelit-belit, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mengancam nyawa korban.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo Hapus Kuota Impor untuk Permudah Akses Komoditas Pokok

    Prabowo Hapus Kuota Impor untuk Permudah Akses Komoditas Pokok

    • calendar_month Rab, 9 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan jajaran menterinya untuk menghapus kebijakan kuota impor, khususnya untuk komoditas vital yang menyangkut hajat hidup rakyat. Instruksi ini telah disampaikan langsung kepada Menko, Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, hingga Ketua DEN Luhut Pandjaitan. Kebebasan Impor Daging Sapi Salah satu komoditas yang langsung terkena dampak kebijakan ini […]

  • RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026, DPR: ” Fokus UU Pemilu Dulu”

    RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026, DPR: ” Fokus UU Pemilu Dulu”

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi II DPR RI menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak akan pakai skema kodifikasi bersama Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan saat ini DPR hanya memfokuskan pembahasan pada revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI […]

  • Dosen FIS-H UNM Diduga Melecehkan Mahasiswa, Masih Tersangka

    Dosen FIS-H UNM Diduga Melecehkan Mahasiswa, Masih Tersangka

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Dosen FIS-H UNM berinisial K dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H) Universitas Negeri Makassar (UNM) diduga melecehkan seorang mahasiswa. Saat ini, K sudah berstatus tersangka. “Penetapan tersangka sudah. Dikenakan Pasal 6 Huruf A dan C terkait TPKS (tindak pidana kekerasan seksual),” ujar Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Sulsel Kompol Muhammad Zaki, melansir dari detikSulsel, […]

  • Gates Foundation Tunjuk Sri Mulyani Jadi Anggota Dewan Direksi

    Gates Foundation Tunjuk Sri Mulyani Jadi Anggota Dewan Direksi

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id., – Gates Foundation menunjuk Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Direksi, pada Selasa (13/1/2026). Miliarder sekaligus pendiri Microsoft Bill Gates mendirikan Gates Foundation yang merupakan yayasan filantropi global. Mengutip CNBC Indonesia, CEO dan anggota dewan pengurus Gates Foundation Mark Suzman mengumumkan pengangkatan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota dewan pengurus melalui siaran persnya. […]

  • DPR dan Pemerintah Targetkan Revisi UU Haji Rampung Agustus 2025

    DPR dan Pemerintah Targetkan Revisi UU Haji Rampung Agustus 2025

    • calendar_month Rab, 6 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menargetkan penyelesaian pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Agustus 2025. Lewat revisi ini, pengelolaan haji akan dialihkan dari Kementerian Agama kepada Badan Pengelola (BP) Haji mulai 2026. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan bahwa RUU Haji akan memperkuat […]

  • Ahok-Jonan Masuk Daftar Saksi

    Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Ahok Absen Sidang Hari ini

    • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali memanggil sembilan orang saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) beserta Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018-2023. Adapaun JPU menggelar sedang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (20/1/2026). […]

expand_less