Breaking News

Delcy Rodriguez di Kursi Kekuasaan, Stabilitas Venezuela Dipertanyakan

  • account_circle Farrel Aditya
  • calendar_month Rab, 7 Jan 2026

menalar.id,.- Kendali pemerintahan Venezuela beralih ke Wakil Presiden Delcy Rodriguez setelah Presiden Nicolas Maduro ditahan di Amerika Serikat, memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas politik negara itu.

Berdasarkan laporan CNN, Iria Puyosa, Peneliti senior Atlantic Council’s Democracy+Tech Initiative, menilai Rodriguez tidak mampu menjamin stabilitas politik yang diharapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Sejak periode pertamanya memimpin Amerika Serikat, Donald Trump tidak pernah mengakui pemerintahan Nicolas Maduro sebagai resmi. Dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan dan tindakan Trump terhadap Venezuela bahkan dilihat sebagai upaya untuk menggulingkan Maduro dari kekuasaan.

Trump disebut memiliki ambisi untuk menguasai Venezuela dan memanfaatkan cadangan minyak negara tersebut demi kepentingan Amerika Serikat.

“Rodriguez tak bisa menjamin stabilitas yang dibutuhkan untuk operasi bisnis yang ditekankan Trump beberapa kali selama pidatonya soal operasi tersebut,” kata Puyosa.

Ia juga menilai bahwa Rodriguez tidak memperoleh dukungan penuh dari seluruh faksi di dalam partai penguasa.

Selain itu, Puyosa menilai Rodriguez tetap merupakan bagian dari rezim yang sedang berkuasa. Ia dikenal sebagai pendukung garis keras Maduro sekaligus sosok kepercayaannya selama bertahun-tahun.

Menurutnya, rakyat Venezuela tidak akan begitu saja menerima kondisi tersebut. Mereka diyakini akan terus melanjutkan perlawanan hingga kebebasan dan demokrasi benar-benar dapat dipulihkan sepenuhnya.

Skenario Terburuk

Kepala Proyek Kontraterorisme di lembaga think tank Atlantic Council, Alex Plitsas, menyatakan bahwa perkembangan situasi ke depan akan sangat ditentukan oleh kalkulasi para elite berpengaruh dalam pemerintahan Maduro.

Kelompok yang dinilai paling penting mencakup para komandan militer, pimpinan intelijen, serta basis pendukung politik yang saat ini dihadapkan pada keputusan yang tidak mudah.

“Menegosiasikan jalan keluar yang tertib atau menghadapi kehancuran bersama sistem yang runtuh,” kata Plitsas, dikutip Atlantic Council.

Skenario Terbaik

Dalam skenario paling baik, ia melanjutkan, penangkapan Maduro berpotensi memicu pembelotan di kalangan elite. Para pejabat di lingkaran kekuasaan presiden Venezuela itu akan dihadapkan pada ancaman hukum, sanksi, serta hilangnya dukungan politik.

Sebagai langkah antisipasi, mereka dapat mengupayakan jaminan perjalanan yang aman, amnesti terbatas, atau pengasingan ke negara ketiga sebagai imbalan atas penyerahan kekuasaan kepada oposisi yang terpilih secara sah.

“Penyerahan kekuasaan melalui negosiasi semacam itu akan mencegah kekerasan massal, menstabilkan institusi, dan membuka jalan yang sempit tetapi layak menuju pemulihan ekonomi dan reintegrasi internasional,” ucap Plitsas.

Plitsas juga menjelaskan kemungkinan lain, yakni Amerika Serikat telah menjalin kerja sama secara tertutup dengan sejumlah unsur dalam pemerintahan Venezuela yang dipersiapkan untuk mengambil alih kekuasaan.

Namun demikian, Venezuela juga menghadapi kemungkinan skenario terburuk yang berpotensi jauh lebih kelam.

“Jika sisa-sisa rezim menolak negosiasi dan terpecah belah, Venezuela bisa terjerumus ke dalam konflik gerilya yang berkepanjangan,” tutur peneliti senior itu.

Kelompok bersenjata, satuan militer yang terjerat aktivitas kriminal, serta faksi-faksi yang terkait dengan jaringan narkoba berpotensi melancarkan perang asimetris. Jika skenario ini terjadi, Plitsas menilai sejumlah wilayah di Venezuela dapat berubah menjadi kawasan konflik.

Pada akhirnya, warga sipil tetap akan menanggung penderitaan yang semakin berat, sekalipun rezim Maduro secara resmi tumbang.

Penulis

Seorang pemuda dengan minat terhadap banyak hal dan penuh pertanyaan dalam benaknya. Berharap mampu memberikan dampak positif melalui tulisannya.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 memperkenalkan indikator pembangunan baru.

    APBN 2026: Penghasilan Warga Bisa Tembus Rp7,7 Juta

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 memperkenalkan indikator pembangunan baru. Alasan pemerintah memasukkan indikator ini untuk memastikan pengelolaan APBN berjalan lebih terukur dan berkualitas. Kemudian, pemerintah menetapkan gross national income (GNI) per kapita atau pendapatan nasional bruto per orang per tahun sebagai indikator […]

  • Layanan KRL dan Transjakarta Kembali  Normal

    Layanan KRL dan Transjakarta Kembali Normal

    • calendar_month Sen, 1 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Aktivitas warga Jabodetabek hari ini bisa berjalan lebih lancar. Layanan KRL Commuter Line dan Transjakarta sudah kembali normal sejak Senin (1/9/2025) pagi. KAI Commuter menjalankan 1.063 perjalanan KRL dari pukul 04.00 sampai 24.00 WIB. “KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat,” kata VP Corporate Secretary […]

  • Gula BUMN Tak Laku di Pasaran, ID Food Keluhkan Harga Naik

    Gula BUMN Tak Laku di Pasaran, ID Food Keluhkan Harga Naik

    • calendar_month Sab, 4 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau biasa dikenal ID Food membocorkan bahwa sekitar 427 ribu ton gula pasir menumpuk di gudang lantaran tidak laku terjual. Direktur Utama ID Food Ghimoyo, turut memberi alasan mengapa banyak stok gula yang tidak laku, lantara gula produksi BUMN menjadi opsi terakhir yang dipilih pedagang. Hal tersebut disebabkan […]

  • Buntut RKUHAP, Publik Demo di Tiga Titik

    Buntut RKUHAP, Publik Demo di Tiga Titik

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Para demonstran kembali turun ke jalan untuk aksi unjuk rasa terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Sebanyak 1.895 personel polisi akan mengawal titik unjuk aksi di wilayah Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025). “Pengamanan untuk unjuk rasa pada selasa ini ada 1.895 personil,” ucap Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat […]

  • 3.337 Warga Ditangkap Saat Demo Sepekan, Kapolri Klaim Jalani Prosedur

    3.337 Warga Ditangkap Saat Demo Sepekan, Kapolri Klaim Jalani Prosedur

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam atas penangkapan sewenang-wenang serta kriminalisasi oleh aparat kepolisian terhadap warga selama gelombang demonstrasi. YLBHI mencatat lebih dari 3.000 orang ditangkap polisi dalam rentang waktu, (25/8/2025) sampai (31/8). “Setidaknya 3.337 massa aksi telah ditangkap sepanjang tanggal 25-31 Agustus 2025 di 20 kota, yaitu Jakarta, Depok, Semarang, Cengkareng, […]

  • halim kalla

    Proyek PLTU Kalbar Mangkrak, Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi

    • calendar_month Sen, 6 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi menetapkan Presiden Direktur PT BRN Halim Kalla, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat yang berlangsung pada periode 2008–2018. Sebagai informasi, Halim Kalla merupakan adik kandung dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Selain Halim, mantan Direktur […]

expand_less