Breaking News

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum
PSI Jadikan Jokowi sebagai 'Roh Politik' untuk Bertahan Hidup

PSI Jadikan Jokowi sebagai ‘Roh Politik’ untuk Bertahan Hidup

  • calendar_month Ming, 20 Jul 2025
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terbuka mengakui ketergantungannya pada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya sebagai penopang eksistensi partai. Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovanie mengungkapkan, partai tersebut pernah berada di ambang kehancuran sebelum Kaesang Pangarep bergabung. Dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah (19/7/2025), Jeffrie menceritakan bagaimana partai nyaris menguburkan ambisinya […]

Minuman Keras dan Daging Babi AS Tetap Kena Tarif Impor

Minuman Keras dan Daging Babi AS Tetap Kena Tarif Impor

  • calendar_month Ming, 20 Jul 2025
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Pemerintah Indonesia memastikan tidak semua produk impor dari Amerika Serikat akan mendapatkan tarif bea masuk 0 persen. Meski mayoritas barang dari AS akan dibebaskan dari bea masuk, beberapa komoditas tertentu tetap dikenakan tarif impor. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan detail kebijakan ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/7/2025). “Dari total 11.552 […]

Pakar Hukum Nilai Vonis 4,5 Tahun untuk Tom Lembong Salah Kaprah

Pakar Hukum Nilai Vonis 4,5 Tahun untuk Tom Lembong Salah Kaprah

  • calendar_month Ming, 20 Jul 2025
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Albert Aries, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, menilai pertimbangan hakim yang menyatakan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong lalai dalam kasus impor gula mengandung kekeliruan hukum. Menurutnya, putusan ini seharusnya dapat dibatalkan di tingkat banding. Albert menyoroti pertimbangan hakim yang menyebut penerbitan persetujuan impor (PI) gula kristal mentah untuk PT PPI dan tidak dilakukannya […]

Vonis Kontroversial untuk Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun

Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Walau Terbukti Tidak Ada Aliran Dana

  • calendar_month Sab, 19 Jul 2025
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula, Jumat (18/7/2025). Putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa 7 tahun ini memicu polemik, terutama terkait pertimbangan hakim yang menyebut kebijakan Lembong terlalu kapitalistik. Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika bersama hakim anggota Alfis […]

Laporan Membongkar Hasil Kekayaan Hakim Tom Lembong Rp4,3 M

Laporan Membongkar Hasil Kekayaan Hakim Tom Lembong Rp4,3 M

  • calendar_month Sab, 19 Jul 2025
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Ketua Majelis Hakim persidangan Tom Lembong, Dennie Arsan Fatrika, melaporkan total kekayaan sebesar Rp4,3 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024. Kekayaan tersebut merupakan gabungan dari harta pribadi dan istrinya yang berprofesi sebagai advokat. “LHKPN hakim Dennie Arsan Fatrika adalah jumlah kekayaan hakim Dennie Arsan Fatrika dengan istri,” […]

Indonesia Masih Negosiasi Komoditas Strategis dengan AS Meski Tarif 19% Sudah Disepakati

Indonesia Masih Negosiasi Komoditas Strategis dengan AS Meski Tarif 19% Sudah Disepakati

  • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan kepentingan ekspornya melalui jalur diplomasi dagang dengan Amerika Serikat, meskipun kedua negara telah menyepakati tarif resiprokal final sebesar 19%.  Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Morgiarso mengungkapkan masih terbuka ruang negosiasi untuk beberapa komoditas unggulan Indonesia. “Ada beberapa produk komoditas kita yang sangat dibutuhkan Amerika karena tidak bisa diproduksi di sana, tapi […]

MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

MK Tegaskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan di BUMN

  • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menegaskan bahwa seorang wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketegasan ini tertuang dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon untuk menguji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Berdasarkan Pasal 23 UU […]

Prabowo Negosiasi Soal Tarif Trump Berjalan Alot

Prabowo Negosiasi Soal Tarif Trump Berjalan Alot

  • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan detik-detik negosiasi tarif dagang antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump yang berlangsung serius namun tetap hangat. Percakapan telepon selama 17 menit antara kedua pemimpin itu akhirnya menghasilkan kesepakatan penurunan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. “Setelah proses negosiasi yang alot dengan […]

Konflik Lahan Sawit Duta Palma Group: Masyarakat Tak Pernah Terima 20% Bagian

Konflik Lahan Sawit Duta Palma Group: Masyarakat Tak Pernah Terima 20% Bagian

  • calendar_month Sel, 15 Jul 2025
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Hendrizal, mengungkapkan bahwa lima perusahaan di bawah Duta Palma Group milik Surya Darmadi memicu konflik harian dengan masyarakat. Kelima perusahaan tersebut PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani diduga menyerobot lahan hutan negara untuk perkebunan sawit. […]

Komnas Perempuan Desak Perlindungan Khusus bagi Perempuan dalam RUU KUHAP

Komnas Perempuan Desak Perlindungan Khusus bagi Perempuan dalam RUU KUHAP

  • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
  • account_circle Sayida
  • 0Komentar

menalar.id,. – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong dimasukkannya aturan khusus dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang mewajibkan penggeledahan terhadap perempuan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum berjenis kelamin perempuan. Anggota Komnas Perempuan Sri Agustini menyampaikan usulan ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, […]

expand_less