Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

menalar.id,. – Satu bulan yang lalu, Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di depan pejabat kabinet merah-putih, Rabu (8/4/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritikan terkait ia yang acap acap menyambangi banyak negara.

“Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Ya, saudara-saudara untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” tegas Prabowo.

Berdasarkan laporan BBC Indonesia pada april 2026, sepanjang satu tahun lebih masa jabatannya, Prabowo telah ke 28 negara dengan total 49 kali kunjungan ke luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor terbanyak yang pernah dilakukan oleh Presiden Indonesia.

Komunikasi Politik Prabowo

Ucapannya saat pidato justru mengundang kembali kritik dari publik. Kata “gue” dan intonasi yang keras dinilai bermasalah. Karena hal itu, muncul-lah kesan emosional alih-alih komunikatif.

Tak ayal, Prabowo kerap tidak mempertimbangkan kalimat yang akan ia keluarkan. Tak hanya itu, dirinya seringkali tidak konsisten saat memberikan pernyataan.

Sebagai contoh, saat banjir melanda pulau Sumatera, Prabowo mengklaim jika aktivitas perkebunan sawit di Sumatera lah menjadi penyebab utama musibah tersebut, Jumat (5/12/2025). Namun, beberapa hari kemudian pada Jumat (19/12/2025), Prabowo berencana memperluas perkebunan sawit di Papua.

Kesalahan-kesalahan tersebut-lah yang malah menjadi boomerang terhadap dirinya, sehingga menciptakan jarak dan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Serahkan Kepada Juru Bicara

Maka untuk mengurangi kesalahan yang sama, Prabowo itu harus memercayai segala urusan komunikasi publik kepada Juru Bicara (Jubir)-nya. Selama ini, dirinya bahkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang mengambil tanggung jawab tersebut.

Peran jubir sendiri telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 18 ayat (2) tentang utusan khusus presiden, staf khusus presiden, dan staf khusus wakil presiden. Jubir presiden bertanggungjawab langsung kepada presiden dan kepada Seskab jika menyangkut administrasi.

Perlu diingat, praktik kekuasaan dalam politik tidak akan pernah lepas dari media massa dan publik. Maka, setiap perilaku dan gerak gerik pemerintah termasuk Presiden bisa membentuk opini.

Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila Prabowo terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial.

Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden.

Teori Komunikasi Politik

Jika mengacu teori Constructing the Political Spectacle oleh Murray Edelman (1988), bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi. Melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan.

Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi.

Di sinilah Prabowo harus serahkan komunikasi politik pada jubirnya. Perlu diingat, jubir bukan sekadar “tameng”. Namun sebagai penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir.

Prabowo tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi boomerang politik.

Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya.

Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.