Breaking News

Prabowo Ingin Tanam Sawit di Papua, PDIP Alex: “Harus Dikaji Dulu”

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Kam, 18 Des 2025

menalar.id., – Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi PDIP Alex Indra Lukman merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menanam sawit di Papua. Tujuannya agar ekonomi Papua berkembang dengan mendorong produksi dalam negeri.

Alex pun memperingati untuk meninjau kembali dampak lingkungan yang akan terjadi. Menurutnya, langkah itu perlu agar tata ruang tetap terjaga.

Hutan juga harus tetap berfungsi sebagai wilayah resapan air.

“Kami berharap arahan dari Bapak Presiden tersebut dilaksanakan dengan perencanaan dan analisa dampak likungan yang baik sehingga tata ruang terjaga,” kata Alex saat dihubungi, Rabu (17/12/2025).

Alex menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Ia tidak ingin banjir dan longsor di Sumatra pada akhir November lalu terulang.

Ia menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan.

“Iya, pertumbuhan ekonomi dengan menjaga ekologi,” katanya.

Alex menilai pemerintahan Prabowo harus mampu memanfaatkan hutan secara bijak. Pemanfaatan itu harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, pemerintah juga wajib mencegah dampak buruk terhadap lingkungan.

“Hutan harus bisa kita manfaatkan untuk kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi juga harus dipastikan tidak menjadi sumber malapetaka,” katanya.

Rencana Prabowo Menanam Sawit di Papua

Sebelumnya, Prabowo merencanakan penanaman kelapa sawit di Papua. Ia menilai sawit dapat bermanfaat untuk menghasilkan bahan bakar minyak.

Presiden juga mengusulkan penanaman tebu dan singkong. Tanaman tersebut berguna sebagai bahan baku etanol.

Prabowo menyampaikan gagasan itu kepada para kepala daerah se-Papua. Arahan tersebut ia sampaikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Ia menargetkan swasembada pangan dan swasembada energi tercapai dalam lima tahun kepemimpinannya.

“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo.

Sementara itu, banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatra. Bencana itu terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November lalu.

Sejumlah pihak menduga degradasi lingkungan menjadi salah satu penyebabnya. Penebangan hutan pun memperparah dampak bencana.

Alhasil, saat banjir bandang melanda tiga provinsi tersebut, ribuan kayu gelondongan ikut terbawa. Banyak masyarakat pun menduga Kayu-kayu itu berasal dari aktivitas penebangan.

Saat mengunjungi lokasi bencana di Aceh Tamiang, Prabowo pun menanggapi isu tersebut, Jumat (12/12/2025).

Prabowo Minta Pengelolaan Lingkungan Lebih Baik

Prabowo menyatakan pemerintah tengah melakukan penyelidikan. Ia menegaskan akan betindak jika ditemukan pelanggaran.

“Kita akan, justru saya mau tertibkan semua itu, ya, pembalakan liar akan kita tertibkan. Sudah kita mulai tertibkan, ya,” jawabnya mengutip dari situs presidenri.go.id.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bencana.  Ia menyoroti perlunya pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang lebih baik.

Prabowo secara khusus menugaskan pemerintah daerah sebagai pengawas atas aktivitas yang berpotensi merusak alam.

“Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awas. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya,” kata dia dikutip dari laman web presiden.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 memperkenalkan indikator pembangunan baru.

    APBN 2026: Penghasilan Warga Bisa Tembus Rp7,7 Juta

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 memperkenalkan indikator pembangunan baru. Alasan pemerintah memasukkan indikator ini untuk memastikan pengelolaan APBN berjalan lebih terukur dan berkualitas. Kemudian, pemerintah menetapkan gross national income (GNI) per kapita atau pendapatan nasional bruto per orang per tahun sebagai indikator […]

  • Satpolairut Situbondo Bantu Pencarian Korban KMP Tunu Jaya

    Satpolairut Situbondo Bantu Pencarian Korban KMP Tunu Jaya

    • calendar_month Kam, 3 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Satpolairut Polres Situbondo membantu pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama di Selat Bali. Tim melakukan penyisiran di wilayah perairan Selat Madura yang berbatasan dengan Situbondo dan Banyuwangi, Kamis (3/7/2025). Kasatpolairut Polres Situbondo, AKP Gede Sukardimayasa, mengatakan pihaknya menyisir area laut dari Perairan Panarukan hingga Banyuwangi. “Kami melakukan penyisiran dari Perairan Panarukan hingga Perairan […]

  • thailand

    Thailand-Kamboja Bahas Gencatan Senjata di Malaysia Usai Perang Perbatasan

    • calendar_month Sen, 28 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Para pemimpin Thailand dan Kamboja telah menjadwalkan pertemuan di Malaysia untuk memulai dialog gencatan senjata. Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai, akan memimpin delegasi dari Bangkok dalam pertemuan yang berlangsung, pada Senin (28/7/2025). Sementara itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, juga direncanakan hadir langsung dan memimpin tim perwakilan negaranya. Mengutip laporan Al Jazeera, dialog […]

  • KPK Miliki Bukti Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU

    KPK Miliki Bukti Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji ke Petinggi PBNU

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    menalar.id., – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki bukti aliran dana terkait kasus korupsi kuota haji 2024, pada Rabu (14/1/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hal tersebut untuk menanggapi sangkalan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Aizzudin terkait aliran dana tersebut. “Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengkonfirmasi terkait […]

  • KLHK dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah Bermasalah

    KLHK dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah Bermasalah

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 21 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jawa Barat dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat. Penyebabnya, sejumlah TPA tersebut belum melengkapi dokumen lingkungan dan masih memakai sistem open dumping atau buang sampah secara terbuka, metode lama yang sebenarnya sudah dilarang. Kepala Bidang Pengendalian dan […]

  • narkoba

    Ngeri! Warga Gaza Temukan Narkoba di Bantuan Israel-Amrik

    • calendar_month Ming, 29 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kantor Media Pemerintah jalur Gaza menuduh pusat distribusi bantuan kemanusiaan yang didukung Israel dan Amerika Serikat telah mencampurkan narkoba ke dalam kantong tepung yang dibagikan kepada warga Gaza. Tuduhan ini ditujukan kepada Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF) yang menjadi pusat distribusi bantuan tersebut. Media Gaza menyebut tindakan itu sebagai “kejahatan mengerikan terbaru” […]

expand_less