Sabtu, 1 Nov 2025

Pemprov DKI Jakarta Pastikan Tatap Muka Akan Dibuka Kembali Jika Kondisi Normal

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Sel, 2 Sep 2025

menalar.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah akan segera dibuka kembali jika situasi di Ibu Kota sudah kondusif pasca demonstrasi beberapa waktu lalu. Saat ini, pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih diberlakukan di sejumlah sekolah.

“Kalau kondisi di Jakarta sudah memungkinkan normal, tentu pembelajaran tatap muka akan segera dimulai kembali. Kebijakan PJJ ini sifatnya fleksibel dan tidak diberi batas waktu, sehingga dapat dicabut kapan saja,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (2/9/2025).

Pramono menegaskan bahwa aturan PJJ bersifat sementara dan akan segera digantikan dengan pembelajaran tatap muka setelah situasi telah terkendali.

Wagub Rano Karno Harapkan PJJ Berakhir Selasa, Sekolah Bisa Kembali Normal Rabu

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, berharap kebijakan PJJ hanya berlangsung sampai Selasa (2/9/2025) dan sekolah sudah bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Rabu (3/9/2025).

Harapan ini disampaikan Rano usai mengikuti kerja bakti di Halte Transjakarta Senen, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025). Menurutnya, PJJ diterapkan khusus untuk sekolah yang berada di sekitar lokasi unjuk rasa.

“Kami mengarahkan sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan unjuk rasa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh,” jelasnya.

Dinas Pendidikan Izinkan Sekolah di Sekitar Lokasi Demo Terapkan PJJ

Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebelumnya mengizinkan sekolah-sekolah yang berada dekat lokasi demonstrasi untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh mulai Senin (1/9/2025). Kebijakan ini juga berlaku bagi sekolah yang mengalami kendala akses atau jika ada permohonan dari orang tua/wali murid.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa sekolah yang tidak terdampak langsung oleh demo dan tidak mengalami kendala tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa.

“Pelaksanaan pembelajaran, baik secara tatap muka maupun jarak jauh, harus dilakukan dengan komunikasi intensif bersama orang tua/wali murid dan komite sekolah,” kata Nahdiana.

Ia juga meminta kepala sekolah untuk memantau proses pembelajaran dan menyiapkan alternatif jika ada kendala, serta berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • BENDAHARA UMUM FOKUSMAKER DORONG DANANTARA TERBITKAN LAPORAN KEUANGAN DEMI KEPERCAYAAN PUBLIK

    Bendahara Umum Fokusmaker Dorong Danantara Terbitkan Laporan Keuangan Demi Kepercayaan Publik

    • calendar_month Kam, 24 Jul 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Bendahara Umum BAKORNAS Forum Komunikasi Studi Mahasiswa kekaryaan (Fokusmaker), Denny Arlando, menyampaikan dorongan tegas agar Danantara, lembaga pengelola kekayaan negara, segera menyusun dan menerbitkan laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, profesionalisme, dan tata kelola yang baik (good governance). Dalam keterangannya, Denny menegaskan bahwa penerbitan laporan keuangan, baik interim maupun tahunan, […]

  • DKBN

    Prabowo Segera Resmikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Dua Pekan Lagi

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera mengumumkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Secara sederhana, DKBN merupakan nomenklatur atau lembaga baru yang setara dengan kementerian. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, menyampaikan saat pertemuan dengan sejumlah organisasi serikat buruh, Prabowo turut membahas rencana membentukan Satgas Pencegahan PHK. “Menunggu Bapak Presiden […]

  • Gubernur DKI Jakarta Akan Larang Penggunaan Ondel-Ondel untuk Mengamen

    Gubernur DKI Jakarta Akan Larang Penggunaan Ondel-Ondel untuk Mengamen

    • calendar_month Ming, 15 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pemerintahannya sedang menyusun aturan terkait larangan penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen. Ia menegaskan bahwa ondel-ondel merupakan warisan budaya Betawi yang seharusnya hanya ditampilkan dalam acara-acara tertentu, bukan untuk kegiatan mengamen di jalanan. “Kami sedang menggodok untuk (aturan) itu. Saya akan mengeluarkan Pergub bahwa ondel-ondel sebagai salah […]

  • 5 Ribu Chef Bantu Benahi Kualitas MBG Seluruh SPPG

    5 Ribu Chef Bantu Benahi Kualitas MBG Seluruh SPPG

    • calendar_month Jum, 10 Okt 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.-Badan Gizi Nasional (BGN) menugaskan lima ribu chef ke seluruh cabang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Para chef tersebut akan membersamai dan mengajarkan cara memasak yang sesuai dengan standar profesionalitas ke dapur-dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Para chef yang terjun telah tergabung ke dalam Indonesian Chef Association (ICA) membuktikan bahwa chef  yang bertugas merupakan tenaga profesional dan terverifikasi. “Para chef […]

  • Jaksa Tolak Eksepsi Tom Lembong dalam Kasus Impor Gula

    Jaksa Tolak Eksepsi Tom Lembong dalam Kasus Impor Gula

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung meminta majelis hakim menolak seluruh argumen yang Tom Lembong ajukan dalam nota keberatan (eksepsi). Permintaan ini tersampaikan dalam sidang lanjutan kasus impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan, yang terlaksana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (11/3/2025). Agenda sidang kali ini adalah jaksa membacakan jawaban terhadap eksepsi […]

  • menteri ham

    Menkumham Pigai: Kasus Keracunan MBG Bukan Pelanggaran HAM

    • calendar_month Rab, 1 Okt 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai kasus keracunan massal dalam proyek makan bergizi gratis (MBG) tidak masuk kategori pelanggaran HAM. Menurut Pigai, unsur pelanggaran HAM adalah ketika negara lalai maupun dengan sengaja membiarkan keracunan terjadi. “Misalnya satu sekolah yang masaknya kurang terampil, (sehingga basi) makanannya itu kan tidak bisa dijadikan sebagai pelanggaran […]

expand_less