Breaking News

Frustasi Tak Ditanggapi Polisi, Korban KDRT di Bekasi Lari ke Damkar

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sel, 24 Jun 2025

menalar.id,. – Seorang ibu rumah tangga berinisial D (26) di Bekasi Selatan terpaksa melapor ke petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) setelah laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukannya ke kepolisian tidak kunjung mendapat tindak lanjut. Perempuan itu bahkan mengaku sempat berniat bunuh diri akibat frustasi menghadapi proses hukum yang berlarut-larut.

D menceritakan bahwa dia telah melaporkan suaminya, berinisial I, ke Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat (20/6/2025).

“Saya sudah buat laporan polisi, tapi belum ada tanggapan. Akhirnya saya lapor ke Damkar karena kepala saya sakit, saya depresi, dan mau bunuh diri,” ujar D saat ditemui di Bekasi Selatan, Selasa (24/6/2025).

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1397/VI/2025. D juga telah menjalani pemeriksaan visum di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dan menyerahkan hasilnya ke polisi. Namun, hingga beberapa hari kemudian, tidak ada perkembangan berarti dari pihak berwajib.

“Setelah visum, tidak ada respons. Kata polisi nanti akan dikabari lagi, bahkan sempat bilang akan dihubungi via WhatsApp,” keluh D.

Damkar Berikan Pendampingan Psikologis

D mengaku sedikit lega setelah mendapat bantuan dari petugas Damkar. Tim Rescue Damkar Kota Bekasi menerima laporannya melalui call center 112 pada Selasa pagi pukul 06.30 WIB.

Eko Budi, anggota Tim Rescue Damkar Kota Bekasi, menjelaskan bahwa timnya segera bergerak setelah menerima laporan bahwa D ingin bunuh diri.

“Kami dapat pengaduan dari warga inisial D melalui 112 tentang KDRT. Dia menyatakan ingin bunuh diri, jadi kami langsung verifikasi dan mendatangi alamatnya,” kata Eko.

Sesampai di lokasi, petugas menemukan bekas luka lebam di paha kiri dan telinga D yang mengeluarkan cairan. Mereka pun memberikan pendampingan psikologis untuk menenangkannya.

“Alhamdulillah, setelah dapat bantuan dari Damkar, saya merasa lebih tenang. Mereka juga membantu saya untuk pengobatan ke rumah sakit,” ucap D.

Polres Metro Bekasi Kota Belum Beri Tanggapan

Hingga berita ini diturunkan, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro belum merespons permintaan konfirmasi dari awak media terkait kelambanan penanganan kasus ini.

Kasus ini menyoroti pentingnya respons cepat dari aparat penegak hukum dalam menangani laporan KDRT. Sebagai institusi yang dibiayai oleh masyarakat, kepolisian seharusnya memberikan pelayanan yang efisien dan tidak berbelit-belit, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mengancam nyawa korban.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • perang

    Perang Saudara di Nigeria Memanas, 592 Militan Tewas Dibombardir Jet Tempur

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Perang saudara di Nigeria kian memanas. Militer negara itu mengumumkan telah menewaskan 592 anggota milisi bersenjata di Negara Bagian Borno, wilayah timur laut Nigeria, dalam kurun delapan bulan terakhir. Pengumuman ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara Hasan Abubakar, saat berkunjung ke Gubernur Borno, Babagana Zulum, Selasa (12/8/2025)  waktu setempat. Menurutnya, serangan udara berhasil […]

  • purbaya

    Purbaya Digugat Kembali ke PTUN, Apa Alasannya?

    • calendar_month Sab, 1 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Keuangan Purbaya kembali digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kali ini, Marina Shankar dan Sarodja yang melayangkan, pada Selasa (30/10/2025). Para penggugat  pun menunjuk Heri Suryadi sebagai kuasa hukum. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor: 329/G/2025/PTUN.JKT dan telah memasuki tahap persidangan. Sebelumnya,  sidang pembacaan gugatan para Penggugat telah berlangsung, (29/10). Kemudian, […]

  • DPR Susun UU Penyadapan, KUHAP Tak Lagi Atur Soal Itu

    DPR Susun UU Penyadapan, KUHAP Tak Lagi Atur Soal Itu

    • calendar_month Sab, 12 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, mengungkapkan bahwa DPR sedang menyiapkan undang-undang khusus untuk mengatur penyadapan. Rencana ini sejalan dengan keputusan panitia kerja revisi KUHAP yang menyepakati penghapusan aturan soal penyadapan dari rancangan undang-undang tersebut. “Bahkan, kami sudah melakukan beberapa kunjungan kerja, artinya sudah ada biaya negara yang dikeluarkan untuk membahas penyadapan ini,” kata Habiburokhman […]

  • 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi RSUD Terima 3,7 Miliar

    3 Tersangka Baru Kasus Korupsi RSUD Terima 3,7 Miliar

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • account_circle Azka Al Ath-Har
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. KPK memeriksa tiga tersangka baru kasus korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/11/2025). Tersangka tersebut terdiri dari dua orang pegawai negeri sipil berinisial YSN dan HP serta seorang arsitek berinisial AGF. Kasus tersebut melibatkan Hendrik […]

  • purbaya

    Purbaya Usul WA Khusus Aduan Oknum Bea Cukai yang Bermasalah

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana membuka layanan WhatsApp (WA) khusus agar masyarakat dapat melaporkan oknum petugas Pajak dan Bea Cukai yang berbuat nakal. Rencana tersebut ia sampaikan usai inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Purbaya menegaskan, saluran itu disiapkan sebagai jalur komunikasi langsung antara dirinya dan masyarakat. “Laporan […]

  • Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen

    Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Setelah menuai banyak penolakan dari warga, Bupati Pati Sudewo akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025). Ia menyampaikan bahwa keputusan ini diambil demi merespons aspirasi masyarakat yang berkembang. “Kami […]

expand_less