Breaking News

Pelatihan 110 Jam untuk 50.000 Kepala Sekolah, Solusi Peningkatan Mutu Pendidikan?

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sen, 23 Jun 2025

menalar.id,. – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah yang menetapkan standar baru bagi calon pemimpin pendidikan, mulai dari kepala sekolah, pengawas, hingga tenaga kependidikan.

Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti menjelaskan program ini merupakan implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

“Permen ini berkaitan dengan konsekuensi kepegawaian, pelatihan guru, dan berbagai kebijakan peningkatan kualitas guru,” tegas Mu’ti usai peluncuran program di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Program kepemimpinan sekolah dirancang untuk menyiapkan bakal calon kepala sekolah, bakal calon pengawas sekolah, serta menguatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala tenaga kependidikan. Mereka akan dilatih untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan.

Syarat Ketat untuk Calon Kepala Sekolah

Dirjen GTK Nunuk Suryani memaparkan mekanisme seleksi yang ketat. Calon kepala sekolah harus menyelesaikan pelatihan 110 jam yang mencakup praktik lapangan dan refleksi.

“Mereka akan mengikuti pelatihan 110 jam, kemudian on the job learning di sekolah, sebelum kembali untuk menyampaikan refleksi dan praktik baik,” jelas Nunuk.

Program ini mendesak mengingat kebutuhan kepala sekolah di Indonesia mencapai lebih dari 50.000 orang, termasuk untuk mengisi lowongan akibat pensiun 10.899 kepala sekolah tahun 2025. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan kebutuhan tertinggi.

Persyaratan Kompetensi

Calon kepala sekolah harus memenuhi kriteria ketat:

– Minimal bergelar S1/D-IV dari prodi terakreditasi

– Memiliki sertifikat pendidik

– Pengalaman mengajar minimal 8 tahun untuk PPPK

– Nilai kinerja dua tahun terakhir minimal “Baik”

– Pengalaman manajerial 2 tahun

– Berusia maksimal 56 tahun

– Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia

Program ini diharapkan dapat menjawab tantangan kualitas kepemimpinan sekolah sekaligus menyiapkan regenerasi kepala sekolah yang kompeten di seluruh Indonesia.

Peluncuran program ini menjadi angin segar bagi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, meski implementasinya perlu diawasi ketat untuk memastikan standar kompetensi benar-benar terpenuhi.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Daniel

    Aksi Kamisan ke-887, LBH Jakarta Soroti Transparasi RKUHAP

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Sejumlah organisasi warga sipil menggelar Aksi Kamisan yang ke-887 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Aksi kali ini menyoroti pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Selasa (18/11/2025) kemarin. Aksi Kamisan dimulai dengan mengheningkan cipta selama satu jam menghadap ke arah Istana Merdeka. Kemudian, peserta mengisi berbagai refleksi dan orasi, diantaranya dari […]

  • Program Makan Gratis Prabowo Tercoreng: Mitra Dapur Tak Dibayar Rp1 Miliar

    Program Makan Gratis Prabowo Tercoreng: Mitra Dapur Tak Dibayar Rp1 Miliar

    • calendar_month Kam, 17 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto menuai kontroversi setelah salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, terpaksa menghentikan operasinya. Padahal, program ini baru berjalan empat bulan sejak diluncurkan pada Januari 2025. Mitra Makan Bergizi Gratis Rugi Hampir Rp1 Miliar Danna Harly, penasihat hukum mitra dapur yang dirugikan, mengungkapkan kliennya, Ira, tidak […]

  • Blokade Gerbang Pancasila, Warga Sipil Tolak Pengesahan RUU TNI

    Blokade Gerbang Pancasila, Warga Sipil Tolak Pengesahan RUU TNI

    • calendar_month Kam, 20 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sejumlah masyarakat yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) melakukan aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila, pintu belakang Kompleks DPR/MPR RI. Mereka mulai menginap di area tersebut sejak pukul 00.00 WIB pada Kamis (20/3/2025). Salah seorang peserta aksi yang enggan menyebutkan namanya menjelaskan bahwa tujuan menginap di lokasi adalah untuk memblokade akses […]

  • MBG

    44 Juta Orang Terima MBG, Prabowo: “Masih Separuh Jalan”

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 44 juta orang. Hal tersebut ia sampaikan saat merilis program interactive flat panel (IFP) atau smartboard di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). “Alhamdulillah Makan Bergizi Gratis sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat, terbesar di dunia,” […]

  • Polri dan Otoritas Kamboja Perkuat Kerja Sama Tangani Judi Online

    Polri dan Otoritas Kamboja Perkuat Kerja Sama Tangani Judi Online

    • calendar_month Sen, 14 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Polri menggelar pertemuan dengan otoritas Kamboja untuk membahas penanganan kasus judi online (judol) dan scam yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk mencegah masuknya operator judol dan pelaku scam melalui pintu-pintu kedatangan di Kamboja. Pernyataan Resmi Polri Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, menjelaskan hasil kesepakatan untuk saling […]

  • DPR Siap Sahkan RUU KUHAP, Kritik Soal Proses Menguat

    DPR Siap Sahkan RUU KUHAP, Kritik Soal Proses Menguat

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id -, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (18/11/2025). Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan pengesahan itu sudah masuk agenda resmi dan akan diketok pada sidang pagi ini. Agenda paripurna ke-8 yang tertera di situs DPR mencantumkan pengambilan […]

expand_less