Prabowo Setujui Anggaran Renovasi Rumah Warga Terdampak Bencana
- account_circle Nisrina
- calendar_month Sen, 8 Des 2025
menalar.id – Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp60 juta per rumah untuk renovasi rumah warga terdampak bencana di Sumatera.
Persetujuan itu ia sampaikan setelah mendengarkan laporan Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan lembaga di Aceh, Ahad (7/12/2025).
Dalam laporannya, Suharyanto menyebut ada 37.546 rumah rusak mulai dari rusak berat, sedang, hingga ringan.
“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat, rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa data tersebut belum final karena BNPB dan Kementerian PUPR masih melakukan pendataan.
Terkait kebutuhan anggaran, Suharyanto menjelaskan bahwa Rp60 juta per rumah dinilai cukup untuk renovasi. Penerima bantuan pun dapat menambah dana pribadi.
“Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” kata dia.
Menanggapi laporan tersebut, Prabowo menyetujui usulan anggaran sambil mengingatkan perlunya penyesuaian harga. “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” ujarnya.
Selain renovasi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) oleh TNI dan Polri. Huntara tipe 36 itu dibangun dengan biaya sekitar Rp30 juta per unit dan ditargetkan selesai dalam enam bulan.
Suharyanto menjelaskan bahwa huntara dapat digunakan hingga satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap, meski durasi bisa bertambah jika lahan belum tersedia.
Namun, menurutnya, hambatan utama pembangunan huntara ialah penyediaan lahan dari pemerintah daerah. “Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” kata Suharyanto.
Prabowo menegaskan bahwa lahan semestinya dapat disediakan melalui koordinasi lintas pemerintah. “Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” ujarnya.
Ia bahkan menyatakan kesediaan untuk mencabut sementara HGU apabila diperlukan. “Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” kata Prabowo.
Sementara itu, geoportal data penanganan darurat banjir dan longsor BNPB mencatat korban jiwa mencapai 940 orang hingga Ahad sore.
Suharyanto menyebut Aceh menjadi wilayah dengan pengungsi terbanyak, yakni 914.202 orang, serta 366 korban meninggal dan 97 orang hilang.
- Penulis: Nisrina
