Breaking News

Prabowo Respons Kritik Penanganan Bencana Sumatera

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Kam, 1 Jan 2026

menalar.id – Presiden Prabowo Subianto menyatakan terbuka terhadap kritik masyarakat terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Ia mengatakan menerima berbagai kritik tersebut, meski menilai tidak semuanya sesuai fakta.

Prabowo menyampaikan hal itu saat memimpin rapat penanganan bencana di Aceh bersama sejumlah pejabat pada Kamis (01/01/2025). Dalam rapat tersebut, ia menyinggung kritik yang diarahkan kepada pemerintah terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Salah satu kritik yang disoroti Prabowo adalah anggapan bahwa kunjungan pejabat ke lokasi bencana tidak membawa manfaat. Menurut Prabowo, kehadiran pemerintah di lapangan merupakan bagian dari tanggung jawab.

“Saya kira inilah memang kewajiban kita. Saya berterima kasih kepada semua unsur yang turun langsung ke lapangan,” kata Prabowo, mengutip dari siaran Sekretariat Kepresidenan.

Ia menjelaskan, kementerian dan lembaga telah berbagi tugas untuk mengecek langsung lokasi terdampak bencana. Prabowo menegaskan para pejabat tidak hanya datang melihat kondisi, tetapi juga mencari dan mencatat persoalan yang ada di lapangan.

Meski demikian, Prabowo mengakui hal tersebut tetap menuai kritik. Ia menyebut sebagian pihak kerap memandang kerja pemerintah dari sisi negatif.

“Saya pernah dengar kritik, untuk apa menteri datang ke tempat bencana. Padahal, kalau tidak datang, dianggap tidak peduli,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pejabat publik harus siap menerima hujatan. Ia menilai kritik merupakan risiko yang harus dihadapi seorang pemimpin.

“Salah satu kewajiban pemimpin adalah siap untuk dihujat dan difitnah,” kata Prabowo.

Ia pun meminta para menteri, kepala badan, dan kepala daerah tetap bekerja dan tidak patah semangat meski menghadapi kritik.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.154 orang hingga Rabu (31/12/2025).

Korban meninggal terbanyak tercatat di Aceh sebanyak 527 orang, disusul Sumatera Utara 365 orang, dan Sumatera Barat 262 orang. BNPB juga mencatat total korban hilang mencapai 165 orang di tiga provinsi tersebut.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polemik Surat Pemberhentian: Gus Yahya Klarifikasi Isu Sabotase Digital

    Polemik Surat Pemberhentian: Gus Yahya Klarifikasi Isu Sabotase Digital

    • calendar_month Sab, 29 Nov 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id -,Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjelaskan dugaan sabotase digital yang disebut terkait penerbitan surat edaran pemberhentiannya. Tuduhan itu sebelumnya disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Nur Hidayat, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (27/11/ 2025). Nur Hidayat mengatakan ia menemukan kejanggalan saat memproses validasi stempel digital untuk surat pemberhentian Yahya. Ia tiba-tiba kehilangan […]

  • PPP Hadapi Dualisme Kepemimpinan Usai Muktamar ke-10

    PPP Hadapi Dualisme Kepemimpinan Usai Muktamar ke-10

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi dualisme kepemimpinan setelah muktamar ke-10 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025). Dua kubu, yakni pendukung Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto, saling mengklaim sebagai pemenang. Kubu Agus Suparmanto Klaim Menang Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menyebut Agus Suparmanto sah terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode […]

  • brimob

    Dipatsus 20 Hari, 7 Brimob yang Lindas Ojol Terbukti Langgar Etik

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memutuskan tujuh anggota Brimob sebagai pelanggar kode etik terkait insiden maut yang menewaskan driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Propam menjatuhi sanksi berupa penempatan khusus (patsus) selama 20 hari di Mako Propam Mabes Polri. Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim, menjelaskan masa pertahanan tersebut bisa diperpanjang […]

  • Jakarta Darurat Premanisme Ormas: 9 Tersangka Tertangkap

    Jakarta Darurat Premanisme Ormas, 9 Anggota GRIB Jaya Tertangkap

    • calendar_month Sel, 13 Mei 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Bali, Wayan Koster dengan tegas menolak segala bentuk premanisme yang berlindung dibalik nama Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Ia sampaikan saat peresmian Bale Paruman Adhayaksa dan Bale Restorative Justice di Bandung, Kamis (8/5/2025). Koster menyoroti kasus dugaan premanisme oleh anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali. Ia mengecam keras tindakan tersebut. “Bentuknya […]

  • Komnas HAM Papua Laporkan Warga Sipil Tewas dalam Operasi Militer di Intan Jaya

    Komnas HAM Papua Laporkan Warga Sipil Tewas dalam Operasi Militer di Intan Jaya

    • calendar_month Sen, 26 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sekretariat Komnas HAM Papua mengungkapkan satu warga sipil tewas selama operasi militer Satgas Habema TNI di Kampung Jaindapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Korban bernama Hetina Mirip, seorang perempuan yang menurut laporan tewas tertembak pada Rabu (14/5). Frits Ramandey, Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, menjelaskan bahwa mitra lapangan melaporkan jenazah korban baru ditemukan sembilan […]

  • Ketua Umum PW IPM Banten Apresiasi Ketegasan Kapolri: Polri Ideal Tetap di Bawah Presiden RI

    Ketua Umum PW IPM Banten Apresiasi Ketegasan Kapolri: Polri Ideal Tetap di Bawah Presiden RI

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Provinsi Banten Widhiashafiz menilai sikap tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian sebagai bentuk komitmen moral dan kenegarawanan dalam menjaga independensi serta profesionalisme institusi kepolisian di tengah dinamika demokrasi dan tuntutan pelayanan […]

expand_less