Breaking News

Menteri LH cabut Izin Perusahan Terduga Penyebab Banjir Sumatera

  • account_circle Azka Al Ath-Har
  • calendar_month Kam, 4 Des 2025

menalar.id,. – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mencabut perizinan lingkungan dari perusahaan yang beroperasi di lokasi banjir dan longsor di Sumatera, pada Rabu (3/12/2025). Menteri LH menetapkan kebijakan tersebut setelah analisis citra satelit menunjukkan aktivitas sejumlah perusahaan ikut memperparah bencana banjir di Sumatera.

Melansir Kompas, Hanif menyampaikan bahwa pemerintah mencabut seluruh persetujuan lingkungan kepada perusahaan-perusahaan di wilayah terdampak bencana. Ia menegaskan keputusan itu saat rapat bersama Komisi XII DPR di Gedung DPR, Rabu (3/12/2025).

“Saat ini, mulai hari ini kami mencabut semua persetujuan lingkungan yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan di daerah-daerah bencana,” ujar.

Lebih lanjut, Hanif menjelaskan bahwa pekan depan pihaknya akan memanggil sejumlah perusahaan yang terindikasi memperburuk bencana banjir. Ia menambahkan bahwa langkah itu menjadi bagian dari proses penelusuran tanggung jawab para pihak terkait.

“Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berkontribusi memperparah bencana banjir ini,” pungkasnya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa pemerintah juga akan menjatuhkan sanksi kepada pemerintah daerah yang memberikan izin di kawasan rawan bencana sebagai bentuk upaya menjaga keadilan atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan tersebut bertujuan menimbulkan efek jera dan mendorong kehati-hatian dalam pemberian izin ke depan.

“Untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian, kami juga akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang memberikan izin di wilayah yang rawan bencana,” tegasnya.

Melansir Antara, Hanif menjelaskan bahwa analisis citra satelit menunjukkan delapan perusahaan diduga ikut memperparah dampak hujan. Ia menambahkan bahwa dirinya telah meminta Deputi Gakkum segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk menindaklanjutinya.

“Ada delapan yang berdasarkan analisis citra satelit kami berkontribusi memperparah dampak hujan ini. Kami sedang mendalami dan saya sudah minta Deputi Gakkum melakukan langkah-langkah cepat dan terukur,” jelasnya, pada Senin (1/12/2025).

Mengutip cna, Hanif menyampaikan bahwa delapan perusahaan saat ini masuk dalam proses peninjauan ulang oleh pemerintah. Ia menambahkan bahwa telah menarik dokumen perizinan yang masih berada di daerah ke pusat untuk evaluasi ulang.

“Untuk saat ini ada 8 perusahaan direview, dokumen masih di daerah, ditarik review lagi di pusat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menyoroti bahwa kawasan Batang Toru berada di lereng curam yang mencakup wilayah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Ia menilai adanya berbagai aktivitas di area lereng tersebut meningkatkan kerentanan kawasan itu.

“Batang Toru ini kotanya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah berada di sisi lereng dan lembah. Kemudian dia curam, sementara di lerengnya ada aktivitas,” ujarnya.

Melansir CNN Indonesia, Ia menegaskan bahwa sejumlah perusahaan memicu kerusakan hutan di kawasan tersebut dan pihaknya membantah klaim Gubernur Sumatra Utara yang menyebut banjir terjadi hanya karena cuaca ekstrem. Ia menyatakan bahwa kerusakan hutan serta alih fungsi lahan dari kawasan hutan ke nonhutan menjadi faktor utama yang memperparah bencana itu.

“Perusakan hutan di sana dipicu oleh beberapa perusahaan. Kita menyangkal pernyataan Gubernur Sumatera Utara bahwa banjir tersebut karena cuaca ekstrem. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan,” tegasnya, pada Senin (1/12/2025).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memanggil seluruh perusahaan untuk menjelaskan aktivitas operasional mereka di kawasan daerah aliran sungai (DAS) sebagai terduga penyebab banjir bandang makin parah. Pemerintah juga berencana menilai ulang dokumen persetujuan lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera.

Penulis

Tumbuh di antara kegelisahan dan rasa ingin tahu, belajar melihat dunia lewat detail kecil yang sering luput dari perhatian. Tertarik pada isu sosial, budaya, dan kemanusiaan.

Rekomendasi Untuk Anda

  • polar

    Pelaku Bunuh Diri, Polri Jaksel Periksa Anggotanya pada Kasus Alvaro

    • calendar_month Sel, 25 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Jakarta Selatan memeriksa dua anggotanya setelah tersangka pembunuhan sekaligus ayah tiri bernama Alex Iskandar dari bocah Alvaro Kiano Nugroho (6) tewas di ruang konseling. Kasi Propam Polres Jakarta Selatan Kompol Bayu Agung Ariyanto menegaskan, kedua anggotanya merupakan petugas yang bertugas piket di ruangan tersebut. “Terkait bunuh diri ini, […]

  • Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Tangsel

    Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Tangsel

    • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan akan mendukung gagasan Sekolah Rakyat. Tujuan program pemerintah pusat ini untuk memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, menyebutkan bahwa saat ini Dinas Sosial sedang menyusun secara rinci pelaksanaan program tersebut. “Saya masih menunggu laporan lengkap mengenai implementasi dan lokasi pelaksanaan program ini,” […]

  • KPK Tak Istimewakan Khofifah soal Dana Hibah Jatim

    KPK Tak Istimewakan Khofifah soal Dana Hibah Jatim

    • calendar_month Kam, 10 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pastikan tak istimewakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat memeriksanya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Pemprov Jatim. “Pada prinsipnya tidak ada pengistimewaan dalam pemeriksaan terhadap saksi. Saat ini saksi sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Kamis (10/7/2025). […]

  • Hafiz Juliansyah Terpilih Sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan Periode 2025–2029

    Hafiz Juliansyah Terpilih Sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan Periode 2025–2029

    • calendar_month Sen, 10 Nov 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musyda) ke-V di Kampus ITB Ahmad Dahlan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah di tingkat daerah. Musyda V yang mengusung tema “Pemuda Unggul dan Berkemajuan Sebagai Pondasi Membangun Kota Tangerang Selatan” […]

  • Pemerintah Pusat Bakal Evaluasi Buntut Meninggalnya Siswa NTT

    Pemerintah Pusat Bakal Evaluasi Buntut Kasus Siswa Meninggal di NTT

    • calendar_month Jum, 6 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sosial media kembali gembar setelah kasus meninggalnya siswa SD di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial YBR (10). Tragedi ini pun mendorong pemerintah pusat hingga daerah memberikan perhatian khusus. YBR merupakan siswa kelas IV SD, ditemukan meninggal dunia setelah gantung diri. Menurut keterangan, penyebab peristiwa tersebut karena kekecewaan YBR kepada […]

  • Dedi Mulyadi Buat Aturan Baru: Sekolah Masuk Jam 6 Pagi Hingga Jam Malam

    Dedi Mulyadi: Idealnya Satu Rumah untuk Satu Keluarga

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa negara akan membatasi kepemilikan rumah. Menurutnya, banyaknya orang yang membeli rumah di berbagai daerah justru membuat tanah semakin habis. “Kenapa? Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana,” kata Dedi saat menghadiri Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan Murah dan Sosialisasi KUR Perumahan di […]

expand_less