Mahasiswa Desak Janji DPR Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat
- account_circle Nazula Destiyana
- calendar_month 12 jam yang lalu
menalar.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Komunitas Koneksi UIN Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Selasa (9/9/2025). Adapun unjuk rasa itu menuntut pemerintah dan DPR seger memenuhi 17+8 tuntutan rakyat.
Sekitar pukul 14.34 WIB, massa tiba dengan menggunakan jas almamater berwarna biru dan kuning. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Menangkan Tuntutan Rakyat” sekaligus mengibarkan bendera besar masing-masing, dikutip detik.com.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI Diallo Hujanbiru, mengatakan aksi kali ini bertajuk “Rakyat Tagih Janji”. Menurutnya, tuntutan 17+8 yang sebelumnya telah diterima pemerintah maupun DPR bukan hanya aspirasi mahasiswa, melainkan suara kolektif masyarakat sipil, influencer, hingga akademisi.
“Terkait untuk aksi hari ini, memang tajuk yang kami bawa adalah rakyat tagih janji. Jadi kita datang untuk menagih janji, yang tuntutan 17+8, di mana sebenarnya sudah diterima ya oleh pemerintah dan anggota Dewan, yang mana itu juga tuntutan kolektif masyarakat, baik kali dari influencer, mahasiswa, masyarakat sipil. Seluruhnya itu tuntutan yang kita minta untuk segera dituntaskan, untuk segera dilunasi,” katanya di depan gedungDPR.
Dialo juga menyoroti keberadaan anggota DPR yang sempat melontarkan pernyataan kontroversial namun masih menduduki kursinya hingga kini. Selain itu, ia mendesak agar prajurit TNI tidak dilibatkan dalam urusan pengamanan sipil.
“Kami juga menuntut agar TNI tidak ikut campur dalam setiap tindakan pengamanan, tindakan yang berhubungan dengan sipil, kembalilah ke barak TNI,” sambungnya.
17+8 Tuntutan Rakyat
Perlu diingat isi 17+8 Tuntutan Rakyat untuk pemerintah. Tujuh belas tuntutan, deadline: 5/9/2025
-
Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lain pelanggaran HAM selama aksi 28–30 Agustus.
-
Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
-
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
-
Tangkap, adili, dan proses hukum aparat yang memerintahkan maupun melakukan kekerasan.
-
Hentikan kekerasan polisi, patuhi SOP pengendalian massa.
-
Batalkan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan fasilitas baru.
-
Publikasikan anggaran DPR secara transparan dan berkala.
-
Selidiki aset anggota DPR bermasalah oleh KPK.
-
Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
-
Partai beri sanksi tegas pada kader yang tidak etis.
-
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
-
Anggota DPR wajib hadir dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
-
Tegakkan disiplin agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
-
Tegaskan komitmen TNI untuk tidak masuk ke ranah sipil.
-
Pastikan upah layak untuk guru, nakes, buruh, hingga mitra ojol.
-
Cegah PHK massal dan lindungi pekerja kontrak.
-
Buka dialog dengan serikat buruh soal UMR dan outsourcing.
Isi tuntutan dalam satu tahun, deadline: 31/8/2026
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-besaran
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan
- Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
- Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.
Penulis Nazula Destiyana
Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.
