Fadli Zon Luncurkan Buku Sejarah Indonesia di Tengah Polemik
- account_circle Nisrina
- calendar_month 5 jam yang lalu
menalar.id – Menteri Kebudayaan Fadli Zon meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta (Ahad 14/12/2025).
Fadli mengakui proyek penulisan buku sejarah ini sempat menuai polemik. Sebagian pihak bahkan meminta penulisan ulang sejarah dihentikan. Ia menilai kritik tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
“Sempat ada polemik untuk menghentikan penulis sejarah. Tapi itu wajar,” kata Fadli saat memberikan sambutan melalui YouTube Kementerian Kebudayaan.
Diklaim Ditulis 123 Sejarawan
Fadli menegaskan buku tersebut disusun melalui proses yang ketat dan melibatkan banyak ahli. Kementerian Kebudayaan memfasilitasi 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.
“Jadi ini ditulis oleh ahlinya, sejawawan Indonesia. 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi Indonesia. Jadi ini bukan ditulis oleh saya,” ujarnya.
Buku Sejarah Indonesia terdiri dari 10 jilid yang menggambarkan perjalanan bangsa hingga tahun 2024. Jilid pertama hingga ketiga membahas awal peradaban Nusantara dan interaksinya dengan India, Tionghoa, Persia, serta Timur Tengah.
Isi Buku
Jilid keempat mengulas awal interaksi dengan Barat. Jilid kelima membahas terbentuknya masyarakat kolonial, sementara jilid keenam mengangkat pergerakan kebangsaan.
Jilid ketujuh memaparkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jilid kedelapan membahas konsolidasi negara bangsa, konflik, integrasi, dan kepemimpinan nasional.
“Jilid 9 membahas pembangunan dan stabilitas era Orde Baru. Jilid 10 dari Reformasi dan konsolidasi demokrasi 1998 sampai 2024,” kata Fadli.
Ia berharap buku tersebut menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam memahami sejarah Indonesia. Fadli juga mengklaim penyusunan buku telah melalui diskusi publik dan menerima masukan dari berbagai pihak.
“Kami undang sejarawan untuk beri masukan. Di luar tim, kami harapkan ada masukan lain,” ujarnya.
Kritik soal Label Sejarah Resmi
Sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil mengkritik proyek penulisan buku sejarah tersebut. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai penggunaan label “sejarah resmi” berisiko membatasi pandangan masyarakat terhadap sejarah.
Menurut Usman, jika negara menulis ulang sejarah, ada potensi sejarah hanya menampilkan sisi tertentu yang menguntungkan penguasa. Akibatnya, peristiwa atau tokoh yang dianggap tidak sejalan bisa dihilangkan dari catatan sejarah.
“Tindakan semacam ini adalah manipulasi sejarah. Betapapun gelapnya sejarah, ia harus tetap ditulis meski berdampak terhadap tragedi kemanusiaan dan mengungkapkan kesalahan kebijakan negara di masa lalu,” kata Usman dalam keterangan tertulis Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, Senin (19/5/2025).
Usman menegaskan sejarah seharusnya membantu generasi muda belajar dari masa lalu, bukan memaksakan satu versi cerita saja. Ia menilai pemberian label sejarah resmi bisa mengarah pada pembatasan kebebasan berpikir.
“Program ini harus segera dihentikan,” kata Usman.
- Penulis: Nisrina
