Breaking News

Dipanggil KPK, Khofifah Pilih Hadiri Wisuda Anak

  • account_circle Nisrina
  • calendar_month Jum, 20 Jun 2025

menalar.id- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak memenuhi panggilan penyidik KPK karena sedang cuti untuk menghadiri wisuda putranya, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, di Universitas Peking, China.

Khofifah dipanggil penyidik KPK sebagai saksi atas dugaan korupsi pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022, dijadwalkan hari ini (20/6/2025).

“Jadi Ibu Gubernur hari ini sampai Minggu (22/6) cuti untuk menghadiri wisuda putranya di China,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, Jumat (20/6).

Adhy Karyono menyampaikan, bahwa Khofifah telah berangkat ke China pada Jumat pagi. Sebelum pergi, Khofifah juga telah berkoordinasi dengan tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jawa Timur, untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

Menurut Adhy, cuti Khofifah sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri. Selama Khofifah cuti, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur. Untuk sekarang, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur.

“Seperti aturan yang ada, otomatis Plt Gubernur dari wakilnya yakni Pak Emil Elestianto Dardak,” jelasnya.

Pada 2023, Jalaluddin Mannagalli Parawansa, anak kedua Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mulai menempuh pendidikan S2 di Universitas Peking, Beijing, Tiongkok. Jalal, panggilannya, tercatat sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi ternama tersebut.

Khofifah sendiri mengantar langsung keberangkatan Jalal ke Tiongkok di Bandara Soekarno-Hatta. Jalal merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Pada tahun lalu, penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sebagai bagian pemeriksaan dari kasus tersebut.

Kemarin, mantan Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus eks Ketua DPD PDIP, Kusnadi, diperiksa KPK. Meski berstatus tersangka, ia dimintai keterangan sebagai saksi.

KPK telah menyita sejumlah aset yang diduga terkait kasus ini, termasuk rumah dan tanah. Selain itu, KPK juga mencegah 21 orang bepergian ke luar negeri.

Mereka terdiri dari anggota DPRD Jawa Timur berinisial KUS, AI, AS, dan MAH; anggota DPRD Kabupaten Sampang berinisial FA, serta anggota DPRD Kabupaten Probolinggo berinisial JJ.

Selain itu, ada 14 pihak swasta, yakni BW, JPP, HAS, SUK, AR, WK, AJ, MAS, AA, AH, AYM, RWS, MF, AM, dan MM.

  • Penulis: Nisrina

Rekomendasi Untuk Anda

  • Publik kembali dihebohkan dengan unggahan video kerusuhan dan aksi saling pukul antara sekelompok warga Aceh dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kota Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025).

    Kronologi TNI Pukul Warga Aceh Usai Kibarkan Bendera Bintang Bulan

    • calendar_month Jum, 26 Des 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id., – Publik kembali dihebohkan dengan unggahan video kerusuhan dan aksi saling pukul antara sekelompok warga Aceh dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kota Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025). Insiden ini terjadi saat warga menggelar konvoi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang. Seorang warga Aceh Tsani menjelaskan […]

  • Bapanas Resmi Naikkan HET Beras Medium Jadi Rp 13.500 per Kg

    Bapanas Resmi Naikkan HET Beras Medium Jadi Rp 13.500 per Kg

    • calendar_month Rab, 27 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) beras jenis medium. Kini, harga beras medium ditetapkan Rp 13.500 per kilogram (kg) di sebagian besar wilayah Indonesia. Aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak (22/8/2025). Kenaikan harga beras medium berbeda-beda di tiap daerah, […]

  • Jerome

    Jerome Polin Dapat Tawaran Jadi Buzzer, Bukti Bobroknya Pemerintah?

    • calendar_month Sab, 30 Agu 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Youtuber Edukasi Jerome Polin, tengah menjadi sorotan usai membagikan tangkapan layar pesan yang diduga berasal dari seorang admin buzzer. Dalam pesan tersebut, Jerome ditawari untuk mengunggah konten berisi ajakan perdamaian antara masyarakat dengan Pemerintah, Brimob, dan DPR. Ia membeberkan bahwa pesan tersebut dikirim ke salah satu nomor agensinya, padahal tak memiliki kaitan dengan […]

  • DPR Siapkan Revisi UU MK, Klaim Tak Berkaitan Pemisahan Pemilu

    MK Tolak Uji Materi Syarat Pendidikan Capres-Cawapres

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait syarat pendidikan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan oleh konsultan hukum Hanter Oriko Siregar dan mahasiswa Horison Sibarani. “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (15/7/2025). […]

  • indonesia open 2025

    Hasil Indonesia Open 2025: 12 Wakil Indonesia Lolos ke 16 Besar

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 12 wakil Indonesia turun berlaga di Hari pertama babak 32 besar pada Indonesia Open 2025 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Daftar Atlet Yang Lolos Pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menjadi wakil pertama yang memegang tiket ke babek 16 besar. Mereka sukses mengalahkan pasangan Malaysia Wong Tien […]

  • Daniel Limentara Angkat Suara, Telaah Kritis Gelar Pahlawan Soeharto

    Daniel Limantara Angkat Suara, Telaah Kritis Gelar Pahlawan Soeharto

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Founder Neohistoria Daniel Limantara menilai pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan bentuk kegagalan pemerintah. Pemerintah seharusnya dapat mengkaji secara lebih mendalam dan rasional penganugrahan gelar pahlawan nasional. Menurutnya, meskipun Soeharto memiliki peran dalam menciptakan stabilitas politik dan peningkatan ekonomi pada masa Orde Baru. Hal tersebut tidak dapat terlepaskan dari berbagai pelanggaran hak asasi […]

expand_less