Mitoisasi Sri Mulyani

menalar.id – Meskipun zaman sudah serba modern dan canggih, manusia Indonesia modern ternyata tidak bisa lepas dari mitos dan mitologi. Pun, kendati banyak orang Indonesia yang sekolah atau belajar di kampus-kampus luar negeri, terutama di Amerika, Eropa, dan Australia yang konon dianggap tempat mengajarkan rasionalitas dalam segala hal, toch ternyata tidak sedikit dari mereka yang senang dengan mitos. Mitos dalam hal apa? Mitos dalam masalah ekonomi, politik, agama, dan sebagainya.

Mitos adalah pengetahuan atau narasi yang didasarkan pada asumsi untuk menjelaskan (asal-usul) suatu kepercayaan, fenomena alam, adat istiadat, dan tardisi suatu masyarakat yang sering kali melibatkan hal-hal supranatural (Segal, R. A. (2015). Mitos juga dapat diartikan sebagai anggapan yang salah atau keyakinan populer yang tidak terbukti secara ilmiah.

Mitos yang hingga kini masih terngiang dalam memori bangsa Indonesia adalah tentang Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) tiga rezim: dari Presiden SBY, Joko Widodo, hingga Presiden Prabowo Subianto. Mengapa menkeu yang dikenal sebagai penganut ekonomi neoliberal (neolib) ini bisa “bertahan” selama hampir dua dasawarsa? Adakah kelebihan pada dirinya? Apakah karena ia pernah dinobatkan sebagai menkeu terbaik oleh Wordl Bank? Atau karena ia perempuan? Atau tidak ada ekonom hebat yang lebih dari dia?

Konon Sri Mulyani didapuk dan tetap dipertahankan oleh para rezim sebagai menkeu adalah karena ia dianggap cakap menjaga stabilitas fiskal, ekonomi makro, menjanjikan pertumbuhan ekonomi, dan ia dinilai prudent dalam pengelolaan keuangan negara.

Ada pula anggapan yang menyebutkan, bila bendahara negara itu tidak dikendalikan oleh Sri Mulyani, tingkat kepercayaan para investor turun, sehinga kemungkinan besar mereka akan kabur dan mengalihkan sahamnya ke luar negeri. dan masih terdapat seribu satu alasan lainnya demi Sri Mulyani.

Sebagian bangsa Indonesia juga terpukau dengan gelar Sri Mulyani sebagai menkeu terbaik di dunia, sehingga seolah bila bukan Sri Mulyani yang jadi menteri keuangan, maka ekonomi negara dan investor jadi kabur tunggang langgang. Lagi-lagi ini juga mitos belaka. Seolah mati-hidupnya ekonomi sebuah bangsa dikendalikan oleh mereka.

Hipotesa atau antitesa sebaliknya adalah apakah anggapan atau klaim tersebut benar? Jangan-kangan itu hanya mitos atau ilusi belaka. Sebagaimana kita saksikan bersama bahwa ekonomi Indonesia di bawah kendali Sri Mulyani menunjukkan fakta dan kondisi yang sebaliknya. Indikator mikro dan makro ekonomi dapat dijadikan tolok ukur.

Selama periode Sri Mulyani menjadi menkeu, hutang luar dan dalam negeri Indonesia terus meroket. Distribusi kekayaan negara pun mengalami disparitas yang tinggi antarkelompok sosial-ekonomi masyarakat. Padahal menurut Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33, kekayaan negara semestinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan semua masyarakat Indonesia. Namun yang terjadi adalah seperti lirik lagu Rhoma Irama, “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.”

Partisipasi ekonomi rakyat kecil dalam banyak hal pun kian berat. Mereka tidak punya akses untuk mendapatkan kesetaraan akses ekonomi, keuangan dan perbankan seperti halnya para konglomerat atau pengusaha kelas atas.

Sebagai bendahara negara, mestinya ia dapat menekan pertumbuhan dan pertambahan (calon) orang miskin. Tetapi faktanya, jumlah orang miskin dan pengangguran baru tiap tahun pun bertambah. Bukti riilmya hampir semua usaha-usaha kecil di pasar tradisonal, bahkan di swalayan dan mall, gulung tikar.

Demikian pula kebocoran di banyak kementerian dan lembaga tidak ada penegakan hukum. Bahkan, mafia dan praktik-praktik kotor di Dirjen Bea Cukai Kemenkeu dibiarkan. Atau dilindungi (?).

Sri Mulyani juga cenderung diam atas pelbagai proyek pembangunan infrastruktur yang nenelan triliunan rupiah dari hutang oleh Jokowi. Padahal sebagain besar proyek tersebut bukan menjadi kebutuhan riil masyarakat kebanyakan. Contoh pembangunan Bandara Kertajakti yang operasionalnya hingga sekarang harus tekor sekira 100 miliar tiap tahun. Proyek Kereta Api Indonesia China Whossh juga mengalami hal serupa. Dan masih banyak lagi. Proyek-proyek tersebut tidak hanya stuck tanpa kebermanfaatan untuk semua masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, tetapi juga mengganggu APBD dan APBN.

Kondisi riil ekonomi Indonesia itu ibarat rumah tangga yang income atau pengasilannya pas-pasan, namun nafsu konsumtifnya melebihi batas penghasilan. Pembangunan direncanakan berbasis keinginan politik pribadi, bukan hajat masyarakat. Bermacam proyek dibangun dengan maksud agar di kelak hari orang mengenangnya sebagai bapak pembangunan, bapak infrastruktur dan beragam gelar lainnya. Padahal endingnya nestapa panjang yang harus ditanggung oleh setiap bayi lahir di kemudian hari.

Ini semua terjadi karena rezim, elit politik, konglomerat dan sebagian besar kita teralu mengkultuskan dan memitoskan Sri Mulyani sebagai begawati ekonomi yang paling mumpuni. Padahal, ekonom senior almarhum Faisal Basri berkali-kali mewanti-wanti atas kebijakan dan tindakan Sri Mulyani yang mendukung kebijakan ekonomi liberal alias kepentingan konglomerat hitam.

Secara demografis, masyarakat Indonesia memang sudah banyak yang sekolah tinggi-tinggi. Bahkan, tak sedikit di antara mereka yang mendalami ilmu ekonomi moneter, fiskal dan sebagainya di kampus-kampus top luar negeri. Namun, kultur dan praktik mitoisasi belum lekang dari mindset masyarakat Indonesia.

Indonesia secara sosiokultural memang sulit lepas dari dunia mitologi. Sebab, bangsa ini tumbuh dan berkembang dari keyakinan agama-agama pagan. Agama-agama secara teologis doktrinal dekat dan lekat dengan mitologi.

Dalam hal politik, masyarakat Indonesia juga gemar dengan tokoh-tokoh mitos. Misalnya tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit. Dalam budaya Jawa, kepercayaan tersebut adalah kepercayaan mesianistik atas hadirnya figur atau seorang pemimpin visioner, adil, dan bijaksana yang akan menyelamatkan rakyat dari penderitaan, ketidakadilan, dan kemakmuran universal.

Inilah mengapa di saat terdapat kondisi sosial, ekonomi dan politik yang carut-marut, kemudian terdapat figur yang menjadi antitesa atas penguasa pada masa tersebut, maka tokoh tersebut akan dipuji, dipuja, dan didramalogi, seolah dialah juru selamatnya. Ihwal inilah yang terjadi pada Sri Mulyani. Ia dianggap lebih hebat dari pada Jusuf Anwar, sebelum Sri Mulyani. Figur lain yang mirip adalah Jokowi. Tokoh yang dinobatkan sebagai King of lip servive oleh BEM UIN ini, dianggap antitesa SBY. Sebelum jadi presiden, Jokowi dianggap pemimpin yang sederhana, merakyat dan jujur. Faktanya justru sebaliknya.

Di era neokapitalisme, antara mitos dan politik memang sulit dipisahkan. Bagi para politisi dan konglomerat hitam, mitos merupakan senjata ampuh untuk mengelabui dan menipu masyarakat awam yang mudah dijanjikan dengan pelbagai romantisme kesejahteraan materi dan kepalsuan kebijakan.

• Penulis adalah Saifudin Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Jakarta.
• Substansi tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis.