Ekonomi

Prabowo Kejar Kesepakatan Dagang dengan AS, Teken Akhir Januari

Nazula Destiyana
Rab, 7 Jan 2026

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menargetkan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bisa rampung pada akhir Januari 2026.

menalar.id., – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menargetkan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bisa rampung pada akhir Januari 2026. Ia menegaskan proses negosiasi masih berjalan dan akan memasuki tahapan pertemuan Tim teknis, pada (12/1/2026) sampai (19/1/2026).

Tujuan Kesepakatan Dagang

Prasetyo menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melaporkan tahapan tersebut. Tujuannya agar bisa segera menyusun legal drafting dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART).

“Sesuai dengan jadwal, tanggal 12 sampai tanggal 19 ini adalah penyusunan legal drafting. Nah, kita harapkan di dalam penyusunan legal drafting kesepakatan-kesepakatan tersebut sudah bisa dituangkan, dan harapannya di akhir bulan sudah bisa kita tanda tangani,” kata Pras di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2025).

Ia menambahkan pemerintah terus mendorong proses negosiasi. Hal ini guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam perundingan tersebut.

Prasetyo juga menyampaikan kepastian mengenai rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke AS. Prabowo akan menandatangani kesepakatan yang sangat bergantung pada hasil pertemuan teknis pertengahan Januari.

“Tergantung nanti hasil dari 12 sampai 19 Januari dari legal drafting-nya,” ucapnya.

Sebagai informasi, perundingan dagang Indonesia dan AS sendiri telah berlangsung cukup lama. Prabowo akan bertemu Presiden AS Donald Trump di AS pada akhir Januari 2026 untuk menandatangani kesepakatan tarif dagang kedua negara.

Respons Menteri Koordinator

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa produk ekspor Indonesia ke AS tetap ada tarif sebesar 19%. Kebijakan ini merujuk pada pengumuman Juli 2025, ketika Trump menurunkan tarif Indonesia dari sebelumnya 32 persen.

“Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, maka berharap sebelum akhir Januari (2026) akan siapkan dokumen untuk secara resmi dapat Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump tandatangani,” ucap Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan Perundingan Dagang Indonesia-AS via Zoom, Selasa (23/12/2025).

Penulis Nazula Destiyana

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

Politik

Isu Munaslub Golkar Mencuat, Bahlil Didorong Mundur karena Dinilai “Terlalu Jokowi”?
- Sen, 4 Agu 2025
- Nisrina
- 0Komentar
menalar.id – Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di internal Partai Golkar kembali jadi perhatian. Mengutip dari akun instagram @rmol.id, kabar yang beredar menyebut ada upaya mengganti Ketua Umum Bahlil Lahadalia, bahkan disebut-sebut sudah ada restu dari Istana (31/7/2025). Meski para elite partai memilih diam atau membantah, desas-desus ini semakin ramai dibahas terutama di media […]
Nasional

Pertamina Eco RunFest 2025 Hadir Kembali! Runner dan Pecinta Musik Siap-Siap
- Kam, 17 Jul 2025
- Nazula Destiyana
- 0Komentar
menalar.id – PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina Eco RunFest 2025, pada (23/11/2025) di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Ajang tahunan ini telah berlangsung sejak 2013, dan tahun ini menjadi penyelenggaraan yang ke-12. Adapun tema yang diangkat, yakni Energizing The Unity, Pertamina ingin menegaskan pentingnya kolaborasi, semangat gotong royong, dan persatuan dalam mewujudkan […]
Nasional

Pertamina Bawa Batik Difabel Tampil di World Expo 2025 Jepang
- Sab, 5 Jul 2025
- Nazula Destiyana
- 0Komentar
menalar.id – PT Pertamina (Persero) pamerkan batik pada ajang World Expo 2025 di Osaka, Jepang. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan batik sebagai warisan budaya sekaligus produk unggulan Indonesia ke pasar global. Dalam kesempatan tersebut, Pertamina tidak hanya menampilkan kualitas batik. Namun, mengangkat juga keterampilan para penyandang difabel dalam proses membatik. Pertamina turut hadirkan seorang penyandang […]
Politik

MK Tegaskan: Caleg DPR-DPRD Terpilih Dilarang Mundur untuk Maju di Pilkada
- Jum, 21 Mar 2025
- Redaksi
- 0Komentar
menalar.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan oleh Adam Imam Hamdana beserta tiga rekannya, yakni Wianda Julita Maharani, dan Adinia Ulva Maharani yang merupakan mahasiswa. Yang dikabulkan yakni terkait syarat anggota DPR dan DPRD terpilih mundur dari jabatannya. MK menyatakan, pengunduran diri caleg terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan […]
Nasional

Prabowo Tambah 65 Sekolah Rakyat, Sebut Jadi Prestasi Luar Biasa
- Sab, 23 Agu 2025
- Nazula Destiyana
- 0Komentar
menalar.id – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan akan ada penambahan 65 Sekolah Rakyat yang beroperasi di September 2025. Dengan tambahan itu, total ada 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi sepanjang tahun ini. Prabowo menyebut, pembangunan ratusan sekolah dalam kurun waktu singkat merupakan sebuah pencapaian besar. Hal itu ia sampaikan di hadapan sekitar dua ribu guru dan kepala […]
Regional

Abdul Mu’ti Pastikan Guru Tak Terlibat Dugaan Titip Kursi di Banten
- Kam, 3 Jul 2025
- Nisrina
- 0Komentar
menalar.id- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memastikan tak ada guru yang terlibat dalam dugaan praktik titip kursi di Banten. Hal itu disampaikan setelah tim Kementerian menuntaskan investigasi terkait kasus yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo, Kamis, (3/7/2025). “Tidak ditemukan adanya keterlibatan guru,” ujar Mu’ti. Mu’ti tak merinci hasil investigasi dugaan […]

Bus ALS Tabrak Truk BBM, Berikut Kronologinya

Kam, 7 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Bus Antar Lintas Sumatra (ALS) mengalami tabrakan dengan truk tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di jalan lintas Sumatra Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rabu (6/5/2026). Insiden tersebut menewaskan sopir bus dan belasan penumpang. Mengutip CNN Indonesia, Kapolres Muratara Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rendy Surya Aditama mengatakan terdapat 14 korban […]

Hukum

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

Sab, 9 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

MENALAR.ID,. JAKARTA — Baru-baru ini terdapat framing negatif yang beredar di media massa dan media sosial kepada Pemeriksa Fungsional Ahli Madya di Direktorat Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi, lari dari wawancara media. Peristiwa ini membangun framing seolah Ahmad Dedi terlibat di dalam kasus suap importasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kuasa Hukum Ahmad Dedi, T.S Hamonangan […]

Maka, peran Jubir sangat krusial. Apabila presiden terus menerus menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi, kontradiktif, atau bernada emosional, dampaknya bukan hanya sekadar polemik sesaat di media sosial. Dalam jangka panjang, hal itu dapat menciptakan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyatnya sendiri. Publik menjadi kesulitan membedakan mana pernyataan yang benar-benar merepresentasikan kebijakan negara dan mana yang sekadar respons spontan personal seorang presiden. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *agenda setting* dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan membentuk fokus perhatian publik terhadap suatu isu. Ketika pernyataan kontroversial presiden lebih dominan diberitakan dibanding substansi kebijakan, maka citra pemerintah di mata masyarakat perlahan akan dibangun dari kontroversi tersebut. Akibatnya, komunikasi politik negara berubah menjadi siklus klarifikasi tanpa akhir. Selain itu, pakar komunikasi politik Murray Edelman dalam *Constructing the Political Spectacle* juga menjelaskan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat penyampaian informasi, melainkan pembentuk persepsi publik terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin berbicara dapat menentukan apakah ia dipandang sebagai figur yang menenangkan atau justru memperuncing ketegangan sosial. Dalam konteks ini, diksi informal, nada defensif, hingga pernyataan yang saling bertentangan berpotensi membangun kesan bahwa pemerintah lebih reaktif terhadap kritik ketimbang terbuka terhadap evaluasi. Di sinilah Jubir seharusnya mengambil peran sentral. Jubir bukan sekadar “tameng” pemerintah, melainkan penyaring komunikasi politik agar pesan negara tetap konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir. Presiden tentu tetap memiliki hak berbicara langsung kepada publik, namun komunikasi kenegaraan yang terlalu spontan justru rentan menjadi bumerang politik. Apalagi di era digital, satu potongan pidato dapat tersebar dalam hitungan detik dan membentuk opini publik secara masif. Sekali kepercayaan publik menurun, pemerintah akan lebih sulit membangun legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena itu, memperkuat fungsi Jubir bukan hanya soal menjaga citra presiden, tetapi juga menjaga kualitas komunikasi demokrasi antara negara dan rakyatnya.

Perspektif

Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

Sen, 11 Mei 2026
Nazula Destiyana
1Komentar

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari mengumumkan telah bermitra dengan 40 media digital pada konferensi pers, di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Opini

Klarifikasi Homeless Media Hanya Untuk Lindungi Pemerintah

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id,. – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari mengumumkan telah bermitra dengan 40 media digital pada konferensi pers, di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Media digital ini juga disebut sebagai homeless media sebagai program Indonesia New Media Forum (INMF) “New Media Forum ini sebuah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan […]

Pramono Anung Wajibkan Warga Jakarta Pilah Sampah

Regional

Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah, Menteri LH: “Jadi Contoh Nih”

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id,. – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan gerakan pilah sampah yang dimulai dari tingkat warga di Jakarta dapat menjadi contoh pengelolaan sampah nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri deklarasi gerakan pilah sampah dan pencanangan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan H.R. Rasuna Said, Minggu (10/5/2026). Jumhur menilai Jakarta telah […]

Terbaru

Perspektif

Prabowo, Percayalah Pada Juru Bicara!

Sen, 11 Mei 2026
Nazula Destiyana
1Komentar

Regional

Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah, Menteri LH: “Jadi Contoh Nih”

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Opini

Klarifikasi Homeless Media Hanya Untuk Lindungi Pemerintah

Ming, 10 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

Hukum

Hormati Proses Hukum, Ahmad Dedi Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap

Sab, 9 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

Regional

Bus ALS Tabrak Truk BBM, Berikut Kronologinya

Kam, 7 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

Danantara Beli Saham Aplikator, Potongan Ojol Diturunkan Jadi 8 Perse

Nasional

Danantara Beli Saham Aplikator Ojol, Driver Angkat Jempol

Ming, 3 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id,. – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol). Adapun tujuan langkah ini untuk menurunkan potongan komisi bagi para pengemudi menjadi delapan persen. Pemerintah Hanya Akan Pangkas Delapan persen Dasco menjelaskan dengan kepemilikan […]

Hukum

93 Laporan Kekerasan Daycare Little Aresha Yogya, 17 Pengasuh Terlibat

Sab, 2 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Kasus kekerasan terhadap anak bertambah di fasilitas penitipan anak atau daycare Little Aresha, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Sabtu (2/5/2026). Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta mengungkapkan hal tersebut berdasarkan laporan dari orang tua korban. Mengutip Tempo, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Yogyakarta Komisaris Riski Adrian mengatakan laporan terakhir mengenai kasus kekerasan anak sebanyak […]

Pagi itu rakyat buruh Medan Merdeka berjoget riya menikmati alunan kicaw mania. Saat pulang, mereka terbahak-bahak sambil menenteng seenggok beras dan teh dari oligarki. Mirislah, di seberang jalan sana ribuan buruh malah menangis darah meminta hak upah layak mereka yang tertawa itu. 10 tuntutan buruh rasa-rasanya lebih berarti dan disuarakan saat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DKI Jakarta, Jumat (1/5/2026). Ribuan kalangan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), buruh tani, hingga sejumlah pers mahasiswa berbagai institut mendesak keadilan buruh secara langsung. Meski mungkin di dalam sana rezim pemerintah sedang menikmati segelas anggur merah. Salah satu tuntutan tersebut mendesak pemerintah untuk mengesahkan perjanjian internasional bernama ILO nomor 190. Peraturan tersebut berbunyi "Menetapkan hak setiap pekerja atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan berbasis gender". Kisah Si Adik Kecil Hal ini turut berimbas kepada Gilang, bocah 17 tahun yang telah bekerja sejak satu tahun lalu. Saat itu, ia memilih untuk putus sekolah dikarenakan tak ada biaya. Lalu Gilang pun berusaha mencari kerja dari toko ke toko, hingga manajer satu toko percetakan banner menjabat tangannya sebagai seremoni penerimaan dirinya sebagai karyawan. "Aku ke tempat kerjanya, jadi ketemu langsung sama bosnya. Dia ngelihat kondisi mata aku yang buta sebelah dan dia nggak masalah," ucap Gilang kepada redaksi menalar.id di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Lepas itu, tak terbendung hati Gilang amat riang. Setiap harinya ia memulai bekerja dengan menetapkan file, mencetak, hingga finishing. Besar pasak daripada tiang, Gilang hanya bisa menghasilkan Rp75.000 setiap harinya. "Sehari bisa Rp75.000 sih kak, itu udah bersih. Tapi kadang bisa kurang dari itu," ucapnya. Upah itu tak pernah benar-benar cukup bagi Gilang. Bayangkan dengan nilai uang tersebut hanya cukup untuk makan dan ongkos. Sementara kebutuhan lain terus menumpuk tanpa jeda. Di sela suara mesin cetak yang bising, ia kerap menghitung-hitung sendiri, berapa lama lagi ia harus bertahan dengan angka yang sama. Jawabannya selalu entah. Rasa dan pemikiran itu yang kemudian membawanya berdiri di antara ribuan orang pagi itu. Bukan sekadar ikut-ikutan, tapi membawa kegelisahan yang selama ini ia simpan sendiri. Di tengah riuh tuntutan buruh, Gilang ikut bersuara, meski suaranya mungkin tak sebesar orator di atas mobil komando. Peraturan Memperkerjakan Anak di Bawah Umur Lalu, muncul pertanyaan "Apakah anak di bawah umur sebelum 20 tahun dapat bekerja?" Tentu kisah seperti Gilang bukan tanpa payung hukum. Di atas kertas, negara telah menetapkan batas yang cukup jelas tentang siapa yang boleh bekerja, dan dalam kondisi seperti apa. Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebut, setiap orang di bawah usia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak. Pada prinsipnya, mereka tidak seharusnya bekerja. Namun realitas memberi ruang lain, ruang yang disebut “pengecualian”. Anak usia 13 hingga 15 tahun masih diperbolehkan bekerja, tetapi hanya untuk pekerjaan ringan. Itu pun dengan syarat, yaitu ada izin orang tua, waktu kerja terbatas, dan tidak mengganggu sekolah maupun tumbuh kembangnya. Sementara itu, Gilang tidak memenuhi syarat karena ia tidak bersekolah lagi. Di sisi lain, negara mencoba memastikan bahwa dunia kerja tidak menjadi ruang yang terlalu berat bagi usia yang masih belia. Kemudian, memasuki usia 15 hingga 18 tahun, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Anak boleh bekerja, selama tidak ditempatkan pada pekerjaan yang berbahaya, baik bagi tubuh, keselamatan, maupun moralnya. Batas-batas ini juga ditegaskan dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Di atas kertas, semuanya tampak teratur. Seolah ada garis yang jelas antara “boleh” dan “tidak boleh”. Namun untuk Gilang, di usia 17 tahun tidak benar-benar memilih untuk bekerja. Ia hanya tidak lagi punya pilihan untuk tetap bersekolah. Di titik itu, negara terasa belum hadir, ketika di usia Gilang sedang peningnya mengerjakan proyek lomba. Ia terpaksa bekerja karena pemerintah gagal memberikan hak sesederhana pendidikan. Maka, Gilang berharap pemerintah bisa bersikap adil dan setiap niat baik rakyat terkabulkan. "Aku berharap sih segalanya berjalan lancar ya, aku dan temen-temen bisa didengar keluhannya. Karena rasanya nggak adil aja," tutupnya.

Perspektif

Buruh Cilik: Putih Abu-Abu yang Tak Pernah Selesai

Jum, 1 Mei 2026
Nazula Destiyana
0Komentar

menalar.id., – Pagi itu rakyat buruh Medan Merdeka berjoget riya menikmati alunan kicaw mania. Saat pulang, mereka terbahak-bahak sambil menenteng seenggok beras dan teh dari oligarki. Mirislah, di seberang jalan sana ribuan buruh malah menangis darah meminta hak upah layak mereka yang tertawa itu. 10 tuntutan buruh rasa-rasanya lebih berarti dan disuarakan saat di Gedung […]

Nasional

Gebrak Lakukan Aksi di Gedung DPR, Berikan Lima Tuntutan

Jum, 1 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Ribuan massa buruh melakukan demo dalam memperingati hari buruh Internasional di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (1/5/2026). Sebanyak 4.000 peserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyampaikan tuntutannya kepada parlemen. Dalam aksi Gebrak tersebut, para buruh menyampaikan lima tuntutan utama kepada DPR mengenai hak-hak buruh termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) […]

Nasional

Aliansi Buruh Demo Saat May Day Tuntut Sahkan RUU Ketenagakerjaan

Jum, 1 Mei 2026
Redaksi
0Komentar

menalar.id., – Sejumlah aliansi buruh melakukan demo dalam memperingati hari buruh (May Day) di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026). Aliansi buruh dalam massa aksi tersebut menuntut beberapa poin diantaranya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Mengutip CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo. Ia berharap Prabowo menandatangani […]

Prabowo Kejar Kesepakatan Dagang dengan AS, Teken Akhir Januari

Tujuan Kesepakatan Dagang

Respons Menteri Koordinator

Penulis Nazula Destiyana

Artikel Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Terpopuler

Terbaru

menalar.id - Membangun Nalar Bangsa