Breaking News

60 Ribu Warga Mengungsi Akibat Konflik Intan Jaya dan Puncak Jaya

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sab, 7 Jun 2025

menalar.id,. – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengadakan pertemuan darurat dengan Gubernur Papua Tengah beserta jajarannya untuk menangani eskalasi konflik di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak. Pigai mengungkapkan, sebanyak 60 ribu warga dari kedua wilayah tersebut terpaksa mengungsi akibat kekerasan bersenjata yang terus terjadi.

Menurut Pigai, para pengungsi kini menyebar ke daerah-daerah yang lebih aman seperti Timika dan Nabire. Ia menekankan bahwa dua distrik di Intan Jaya dan Puncak telah benar-benar kosong karena seluruh penduduknya mengungsi.

“Jadi dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” jelas Pigai dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, (7/6/2025).

Konflik Pilkada Picu Pengungsian Massal

Konflik di Puncak Jaya dipicu oleh persaingan antar-kubu pendukung calon bupati. Pigai menyarankan penyelesaian melalui rekonsiliasi dan restorative justice, termasuk penerapan denda adat serta percepatan pelantikan bupati definitif oleh pemerintah pusat.

“Menurut kami, agar konflik tidak terus berlanjut, pelantikan bupati definitif perlu segera dilakukan sambil mendorong upaya rekonsiliasi melalui penyelesaian adat yang efektif,” tegasnya.

Korban Jiwa dan Kerusakan Akibat Bentrokan

Bentrokan antara pendukung dua pasangan calon bupati Puncak Jaya pecah pada Kamis, (5/6/2025), menyusul perselisihan hasil Pemilu (PHPU). Insiden tersebut menewaskan dua orang dan melukai lebih dari 200 warga.

“Aksi saling serang antar massa pendukung telah memakan korban luka-luka sebanyak 215 orang, dan dua orang meninggal dunia,” jelas Kepala Polres Puncak Jaya, AKBP Achmad Fauzan, dalam keterangan tertulis.

Kedua korban tewas, Ilunik Wonda (40) dan Opfen Gire (50), merupakan petani dari kubu pasangan calon nomor urut 2, Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga. Jenazah keduanya telah dikremasi. Sementara itu, 106 pendukung paslon nomor urut 2 dan 109 pendukung paslon nomor urut 1 mengalami luka-luka.

Bentrokan juga memicu pembakaran sembilan rumah dan tiga honai (rumah tradisional Papua). Eskalasi kekerasan ini memperparah situasi kemanusiaan di wilayah tersebut, yang sudah dihadapkan pada krisis pengungsian massal.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tim SAR Ditpolairud Polda Metro Jaya Patroli ke Titik Banjir

    Tim SAR Ditpolairud Polda Metro Jaya Patroli ke Titik Banjir

    • calendar_month Sel, 8 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Tim SAR Ditpolairud Polda Metro Jaya melakukan patroli ke sejumlah titik banjir di wilayah Jabodetabek akibat hujan deras. Patroli ini menjadi bagian dari upaya pemantauan sekaligus bantuan kepada warga terdampak. “Melaksanakan patroli wilayah dalam rangka pemantauan wilayah terdampak banjir akibat hujan deras di sekitar Jabodetabek,” berdasarkan keterangan Joko Sadono, Selasa (8/7/2025). AKP Hamdanallah bertugas […]

  • 3 wali kota

    Pemerintah Turki Tangkap Tiga Wali Kota Atas Tuduhan Korupsi

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kontroversi politik di Turki kembali memanas setelah aparat menahan tiga wali kota besar dari partai oposisi, pada Sabtu (5/7/2025). Mengutip dari Reuters, aparat menindak para pemimpin daerah tersebut bagian dari perluasan penyelidikan hukum. Namun, para pengamat dan oposisi menilai penyelidikan dugaan korupsi ini bermuatan politis. Penahanan terbaru menimpa wali kota dari kota besar […]

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id,.- Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan tindakan tegas bagi seluruh SPPG di Indonesia yang kedapatan menolak pasokan bahan dari UMKM, peternak, nelayan, dan petani lokal untuk pemenuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, mengatakan bahwa setiap SPPG perlu merangkul UMKM, pertanian, peternakan, dan […]

  • Polri Beberkan Modus Oplosan Gas LPG di Tiga Kabupaten

    Polri Beberkan Modus Oplosan Gas LPG di Tiga Kabupaten

    • calendar_month Jum, 14 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus pengoplosan gas LPG 3 kilogram yang terjadi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tegal. Brigjen Nunung Syaifuddin, Dirtipidter Bareskrim Polri, menyatakan bahwa pihaknya telah menangkap lima tersangka dalam kasus ini. “Kami menetapkan tersangka dalam kasus penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) […]

  • Gubernur Aceh Ogah Kelola Bersama 4 Pulau yang Sumut Klaim

    Gubernur Aceh Ogah Kelola Bersama 4 Pulau yang Sumut Klaim

    • calendar_month Sen, 16 Jun 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Empat pulau yang dulunya berada pada wilayah Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (besar), dan Pulau Mangkir Ketek (kecil), kini berada pada administrasi Pemprov Sumut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun tak ingin berunding dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution soal empat pulau sengketa ingin dikelola bersama-sama. Muzakir sampaikan penegasan itu […]

  • 286 Ribu Kendaraan di Tangsel Menunggak Pajak, Pemutihan Jadi Solusi

    286 Ribu Kendaraan di Tangsel Menunggak Pajak, Pemutihan Jadi Solusi

    • calendar_month Sen, 14 Apr 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Sebanyak 286 ribu kendaraan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menunggak pajak. Samsat Ciputat mencatat angka tersebut berdasarkan data hingga akhir Desember 2024. Firdaus Akbar, Kasie Penerimaan dan Penagihan UPTDT Pendapatan Daerah Ciputat, menjelaskan jumlah tunggakan kendaraan. “Yang nunggak secara keseluruhan 286 ribu unit kendaraan. Data ini untuk masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 […]

expand_less