Breaking News

MUI Dukung Israel soal Membagi Wilayah Palestina

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Jum, 30 Mei 2025

menalar.id – Ketua Bidang Hubungan kerja Sama Internasional Majelis ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul hakim, mendukung usulan Presiden Prabowo subianto untuk mengakui keberadaan negara Israel. Sudartono mengatakan, dukungan ini bukan hanya sebagai gerakan pro-Israel. Melainkan sebagai bentuk perjuangan atas kemerdekaan palestina.

“MUI mendukung pemerintah karena pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel, karena Israel menjajah dan menghancurkan. Ini sejalan dengan hasil ijtimak ulama fatwa MUI,” ucap Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).

Sudarnoto berkata, untuk membela perjuangan Palestina perlu adanya kesepakatan dari pihak Israel untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Oleh karena itu, MUI mendukung Prabowo yang akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina diakui kedaulatannya.

“Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata Sudarnoto.

Di sisi lain, MUI menilai, apabila Prabowo ingin membangun hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia harus tetap berdiri menegakkan hukum internasional agar Israel dihukum atas kejahatan kemanusiaan kepada Palestina.

“Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ucapnya.

Respons Prabowo Subianto

Pada hari sebelumnya, Prabowo beri dukungannya untuk membagi wilayah Palestina kepada Israel. Ia sampaikan dalam joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

“Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ucap Prabowo.

Prabowo seringkali menyampaikan sikap Indonesia atas two states solutions di berbagai tempat dan forum. Menurut ia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

“Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar Prabowo.

Pernyataan Prabowo itu tak luput dari respon masyarakat Indonesia. Banyak yang mengatakan apabila two states solution bukanlah keputusan yang tepat, apabila mengakui kedaulatan Israel sebagai negara.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Khawatirkan Premanisme, Ormas Adat Tarakan Aksi Tolak GRIB Jaya

    Khawatirkan Premanisme, Ormas Adat Tarakan Aksi Tolak GRIB Jaya

    • calendar_month Rab, 14 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Organisasi masyarakat (Ormas) adat lokal Kota Tarakan, Kalimantan Utara, menolak keras kehadiran Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga membawa aroma premanisme. Aliansi ormas adat setempat akan menggelar aksi damai pada Sabtu (17/5/2025), untuk menyampaikan aspirasi mereka. Peserta aksi akan berkumpul di Balai Adat Keramat pukul 09.00 WITA, kemudian bergerak menuju […]

  • BPJS Kesehatan

    Final! Pemerintah Sepakat Tanggung Iuran BPJS Kes Selama 3 Bulan

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – DPR RI telah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah untuk membahas polemik penonaktifan peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang belakangan menuai sorotan publik, Senin (9/2/2026). Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi pemimpin. DPR turut menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menteri Keuangan […]

  • Instruksi Tegas Pramono Anung: Pecat Supir Mikrotrans Ugal-Ugalan

    Instruksi Tegas Pramono Anung: Pecat Supir Mikrotrans Ugal-Ugalan

    • calendar_month Sab, 15 Nov 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menginstruksikan agar memberhentikan sopir Mikrotrans yang mengemudi ugal-ugalan. Para sopir dapat menerima sanksi pemecatan apabila masih berkendara sembrangan meski sudah melalui proses evaluasi. Pramono telah meminta Dinas Perhubungan Jakarta menertibkan pengemudi Mikrotrans. Ia juga meminta agar para sopir mendapatkan pelatihan tambahan. “Untuk sopir JakLingko yang ugal-ugalan, saya sudah […]

  • Majelis hakim menolak nota perlawan atau eksepsi dari eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. 

    Hakim Tolak Eksepsi Nadiem, Kasusnya Akan Masuk Tahap Pembuktian

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Majelis hakim menolak nota perlawan atau eksepsi dari eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. “Mengadili, menyatakan perlawanan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan tim penasihat hukumnya tidak dapat diterima,” ucap Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah saat membacakan amar putusan sela dalam sidang di Pengadilan […]

  • Argentina Armenia Azerbaijan Bahrain Belarus Mesir Hungaria Indonesia Yordania Kazakhstan Kosovo Maroko Pakistan Qatar Arab Saudi Turki Uni Emirat Arab Uzbekistan Vietnam Sementara itu, negara-negara yang menolak bergabung untuk saat ini adalah: Prancis Norwegia Slovenia Swedia Adapun negara dan entitas yang telah diundang namun belum menyatakan komitmen antara lain: Inggris China Kroasia Jerman Italia Komisi Eksekutif Uni Eropa Paraguay Rusia Singapura Ukraina

    Trump Minta Rp16,7 Triliun untuk BoP, Menkeu: “Kemungkinan dari APBN”

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kemungkinan negara akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk iuran ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Adapun jumlah dana yang akan diberikan mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun. Meski demikian, hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum memberikan arahan resmi terkait […]

  • 3 wali kota

    Pemerintah Turki Tangkap Tiga Wali Kota Atas Tuduhan Korupsi

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Kontroversi politik di Turki kembali memanas setelah aparat menahan tiga wali kota besar dari partai oposisi, pada Sabtu (5/7/2025). Mengutip dari Reuters, aparat menindak para pemimpin daerah tersebut bagian dari perluasan penyelidikan hukum. Namun, para pengamat dan oposisi menilai penyelidikan dugaan korupsi ini bermuatan politis. Penahanan terbaru menimpa wali kota dari kota besar […]

expand_less