Khawatirkan Premanisme, Ormas Adat Tarakan Aksi Tolak GRIB Jaya
- account_circle Sayida
- calendar_month Rab, 14 Mei 2025
menalar.id,. – Organisasi masyarakat (Ormas) adat lokal Kota Tarakan, Kalimantan Utara, menolak keras kehadiran Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga membawa aroma premanisme. Aliansi ormas adat setempat akan menggelar aksi damai pada Sabtu (17/5/2025), untuk menyampaikan aspirasi mereka. Peserta aksi akan berkumpul di Balai Adat Keramat pukul 09.00 WITA, kemudian bergerak menuju Simpang Empat GTM.
Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Budaya Dayak Tidung Bersatu, Ricky Febriansyah, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah pertemuan aliansi ormas adat. Mereka berkomitmen menjaga Kota Tarakan dari segala bentuk premanisme.
“Kami sepakat bahwa di Kota Tarakan harus bebas dari yang berbau premanisme,” tegas Ricky, Selasa (13/5/2025).
Menurut Ricky, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Tarakan selama ini sudah terjamin baik. Namun, kehadiran ormas baru seperti GRIB Jaya berpotensi mengganggu kondusivitas kota.
“Jadi kita tidak ingin Kota Tarakan terganggu dengan masuknya ormas baru yang dikhawatirkan tidak bisa menjaga kondusivitas,” ujarnya.
Meski masih sebatas rumor, isu keberadaan GRIB Jaya di Tarakan mendorong aliansi bertindak cepat. Ricky menyatakan, mereka tidak bisa mengabaikan kabar yang beredar.
“Kami tidak bisa menepis adanya rumor yang beredar atas keberadaan organisasi GRIB Jaya. Karena itu, kami segera menggelar aksi, agar tidak terlambat menolak jika organisasi itu benar-benar terbentuk,” kata Ricky.
Ia menegaskan bahwa ormas adat lokal di Tarakan selalu taat hukum dan bersinergi dengan TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Ricky juga menyoroti kasus anarkis di wilayah lain, seperti pembakaran mobil polisi, yang dikaitkan dengan GRIB Jaya.
“Kami tidak ingin ormas anarkis lahir dan berkembang di bumi Paguntaka,” tegasnya.
Penulis Sayida
Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum
