Breaking News

Bukan Pertama Kali: Trump Gugat BBC Gegara Film Dokumenter

  • account_circle Nazula Destiyana
  • calendar_month Sel, 11 Nov 2025

menalar.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menuntut media BBC sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun. Hal ini terjadi karena film dokumenter yang dirilis BBC diangap merendahkannya.

Film dokumenter berjudul “Trump: A Second Chance?” menampilkan pidato politikus Partai Republik itu yang telah diedit setelah kekalahannya dalam pemilihan umum pada Januari 2021. Melalui pengacaranya Alejandro Brito, Trump mengirim surat tuntutan kepada media asal Inggris tersebut.

Dalam surat itu, Trump menuntut agar film dokumenter dicabut sepenuhnya, disertai permintaan maaf dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

“Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Presiden Trump tidak akan memiliki pilihan lain selain menegakkan hak-hak hukum dan keadilannya, yang seluruhnya dilindungi secara tegas dan tidak dapat diabaikan, termasuk dengan mengajukan gugatan hukum dengan ganti rugi tidak kurang dari US$1.000.000.000 (Satu Miliar Dolar),” isi surat tersebut, dikutip New York Times, Senin (10/11/2025).

Surat itu juga menyebut bahwa BBC telah menerima pemberitahuan resmi. Trump meminta agar mereka lebih berhati-hati dalam memproduksi konten.

Kuasa hukum Trump menegaskan jika tuntutan tidak dipenuhi hingga Jumat pukul 17.00, pihaknya akan mengambil langkah hukum. Dalam pernyataan di situs resminya, BBC mengonfirmasi telah menerima surat ancaman tindakan hukum.

Sebagai tindakan lanjut, BBC akan menanggapinya pada waktu yang tepat. Dalam surat terpisah yang dirilis BBC, proses penyuntingan klip pidato Trump sudah dibahas oleh komite standar pada Januari dan Mei, Senin (10/11/2025).

Isi Film Dokumenter BBC

Sebagai informasi, dilm dokumenter itu tayang tahun lalu. Hal ini bertepatan dengan masa kampanye pemilihan presiden AS.

Namun kini sudah tidak tersedia di layanan streaming. Ketua BBC Samir Shah, mengatakan bahwa poin-poin dari tinjauan tersebut telah disampaikan kepada tim produksi dokumenter.

“Jika dipertimbangkan kembali, seharusnya kami mengambil langkah yang lebih formal,” ujar Shah.

“Kami mengakui bahwa cara penyuntingan pidato tersebut memang tampak seperti seruan langsung untuk melakukan kekerasan. BBC ingin meminta maaf atas kesalahan penilaian itu,” sambungnya.

Akibat mendapat tekanan terkait penyuntingan dokumenter tersebut, Kepala BBC Tim Davie dan Kepala Eksekutif BBC News Deborah Turness, mengundurkan diri.

Bukan Pertama Kali

Ini bukan kali pertama Trump menuntut suatu media. Ia berulang kali menggunakan jalur hukum untuk menekan perusahaan media dan jurnalis yang tidak disukainya.

Pada Oktober 2024, Trump menggugat CBS News karena diduga mengedit wawancara “60 Minutes” dengan Kamala Harris. Saat itu Kamala yang menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, agar terlihat lebih cerdas dari yang sebenarnya.

Pemilik jaringan tersebut, Paramount Global, akhirnya sepakat membayar US$16 juta kepada Trump pada Juli untuk menyelesaikan kasus itu. Tahun ini, Trump juga menggugat The New York Times dan tiga reporternya dengan nilai US$15 miliar.

Menuduh mereka mempublikasikan berita palsu dan jahat tentang dirinya. Ia turut menggugat penerbit Penguin Random House, yang menerbitkan buku karya dua reporter The New York Times.

Hakim Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida Steven D. Merryday, sempat menolak pengaduan Trump karena dianggap terlalu panjang. Kemudian Steven menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan forum untuk makian atau cacian.

Trump kemudian mengajukan kembali kasus itu dengan mencabut satu terdakwa dan memperpendek isi pengaduannya.

Penulis

Sejak kecil tumbuh di antara koran dan buku, kini berkembang menjadi penulis yang mengeksplorasi jurnalistik, penelitian, dan media digital. Aktif dalam kompetisi menulis dan UI/UX, serta selalu penasaran dengan dunia politik dan sains teknologi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • PPP Kubu Agus Daftar Hasil Muktamar ke Kemenkum

    PPP Kubu Agus Daftar Hasil Muktamar ke Kemenkum

    • calendar_month Rab, 1 Okt 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Agus Suparmanto resmi mendaftarkan hasil Muktamar X ke Kementerian Hukum, Rabu (1/10/2025). Pendaftaran ini dilakukan sebagai syarat pengesahan kepengurusan baru periode 2025-2030. Sekjen PPP Taj Yasin Maimoen datang langsung ke kantor Kemenkum bersama Ketua Dewan Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy dan sejumlah kader. Mereka mengenakan jas hijau berlogo Ka’bah. […]

  • Pemkab Bogor Rencanakan Pembangunan Pusat Rehabilitasi Khusus PSK

    Pemkab Bogor Rencanakan Pembangunan Pusat Rehabilitasi Khusus PSK

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membangun tempat rehabilitasi khusus bagi pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Maruf, telah mengusulkan rencana tersebut kepada Bupati Bogor dengan target pembangunan selesai pada 2026. “Tahun depan (2026) kami pengennya sudah punya, karena kalau razia (sebelumnya) kami enggak punya fasilitas, kami kirim […]

  • Walkot Palembang Nyamar Jadi Ojol, Sidak Parkir Liar di Minimarket

    Walkot Palembang Nyamar Jadi Ojol, Sidak Parkir Liar di Minimarket

    • calendar_month Kam, 5 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, berpura-pura menjadi ojek online (1/6/2025).Pada postingan Instagramnya, Ratu Dewa mengenakan jaket ojek online dan menutupi wajahnya dengan helm dan masker, ia juga mengendarai motor. Ia, mengunjungi beberapa minimarket, untuk melihat keadaan langsung parkir liar yang mengganggu warga. Juru parkir liar meminta uang kepada Ratu Dewa, meskipun minimarket tersebut ada […]

  • CNN

    Reporter CNN Indonesia Tak Bisa Lagi Meliput Gegara Bahas MBG

    • calendar_month Ming, 28 Sep 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Seorang reporter asal CNN Indonesia telah dicabut kartu identitas liputan setelah dirinya melontarkan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis (MBG). Pertanyaan itu diajukan sesaat setelah Presiden kembali dari kunjungan luar negeri, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) . Menurut sejumlah sumber, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden […]

  • KLHK dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah Bermasalah

    KLHK dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah Bermasalah

    • calendar_month Sel, 29 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Sebanyak 21 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jawa Barat dikenai sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat. Penyebabnya, sejumlah TPA tersebut belum melengkapi dokumen lingkungan dan masih memakai sistem open dumping atau buang sampah secara terbuka, metode lama yang sebenarnya sudah dilarang. Kepala Bidang Pengendalian dan […]

  • Dedi Mulyadi Sebut Rakyat Sama Saja dengan Koruptor

    Dedi Mulyadi Sebut Rakyat Sama Saja dengan Koruptor

    • calendar_month Sen, 25 Agu 2025
    • account_circle Farrel Aditya
    • 0Komentar

    menalar.id.,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali viral di media sosial sebab pernyataannya dalam pidato yang menuai pro-kontra publik. Pidato yang disampaikan dalam acara Seminar dan Expo Hilirisasi Agrofestri Berbasis Sukun di Bale Sawala, Universitas Padjajaran (Unpad), Sumedang, pada Jumat (20/8/2025). Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa sifat koruptif bukan […]

expand_less