Menteri LH cabut Izin Perusahan Terduga Penyebab Banjir Sumatera

menalar.id,. – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mencabut perizinan lingkungan dari perusahaan yang beroperasi di lokasi banjir dan longsor di Sumatera, pada Rabu (3/12/2025). Menteri LH menetapkan kebijakan tersebut setelah analisis citra satelit menunjukkan aktivitas sejumlah perusahaan ikut memperparah bencana banjir di Sumatera.

Melansir Kompas, Hanif menyampaikan bahwa pemerintah mencabut seluruh persetujuan lingkungan kepada perusahaan-perusahaan di wilayah terdampak bencana. Ia menegaskan keputusan itu saat rapat bersama Komisi XII DPR di Gedung DPR, Rabu (3/12/2025).

“Saat ini, mulai hari ini kami mencabut semua persetujuan lingkungan yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan di daerah-daerah bencana,” ujar.

Lebih lanjut, Hanif menjelaskan bahwa pekan depan pihaknya akan memanggil sejumlah perusahaan yang terindikasi memperburuk bencana banjir. Ia menambahkan bahwa langkah itu menjadi bagian dari proses penelusuran tanggung jawab para pihak terkait.

“Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berkontribusi memperparah bencana banjir ini,” pungkasnya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa pemerintah juga akan menjatuhkan sanksi kepada pemerintah daerah yang memberikan izin di kawasan rawan bencana sebagai bentuk upaya menjaga keadilan atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan tersebut bertujuan menimbulkan efek jera dan mendorong kehati-hatian dalam pemberian izin ke depan.

“Untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian, kami juga akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang memberikan izin di wilayah yang rawan bencana,” tegasnya.

Melansir Antara, Hanif menjelaskan bahwa analisis citra satelit menunjukkan delapan perusahaan diduga ikut memperparah dampak hujan. Ia menambahkan bahwa dirinya telah meminta Deputi Gakkum segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk menindaklanjutinya.

“Ada delapan yang berdasarkan analisis citra satelit kami berkontribusi memperparah dampak hujan ini. Kami sedang mendalami dan saya sudah minta Deputi Gakkum melakukan langkah-langkah cepat dan terukur,” jelasnya, pada Senin (1/12/2025).

Mengutip cna, Hanif menyampaikan bahwa delapan perusahaan saat ini masuk dalam proses peninjauan ulang oleh pemerintah. Ia menambahkan bahwa telah menarik dokumen perizinan yang masih berada di daerah ke pusat untuk evaluasi ulang.

“Untuk saat ini ada 8 perusahaan direview, dokumen masih di daerah, ditarik review lagi di pusat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menyoroti bahwa kawasan Batang Toru berada di lereng curam yang mencakup wilayah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Ia menilai adanya berbagai aktivitas di area lereng tersebut meningkatkan kerentanan kawasan itu.

“Batang Toru ini kotanya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah berada di sisi lereng dan lembah. Kemudian dia curam, sementara di lerengnya ada aktivitas,” ujarnya.

Melansir CNN Indonesia, Ia menegaskan bahwa sejumlah perusahaan memicu kerusakan hutan di kawasan tersebut dan pihaknya membantah klaim Gubernur Sumatra Utara yang menyebut banjir terjadi hanya karena cuaca ekstrem. Ia menyatakan bahwa kerusakan hutan serta alih fungsi lahan dari kawasan hutan ke nonhutan menjadi faktor utama yang memperparah bencana itu.

“Perusakan hutan di sana dipicu oleh beberapa perusahaan. Kita menyangkal pernyataan Gubernur Sumatera Utara bahwa banjir tersebut karena cuaca ekstrem. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan,” tegasnya, pada Senin (1/12/2025).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memanggil seluruh perusahaan untuk menjelaskan aktivitas operasional mereka di kawasan daerah aliran sungai (DAS) sebagai terduga penyebab banjir bandang makin parah. Pemerintah juga berencana menilai ulang dokumen persetujuan lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera.