PPB Akan Pangkas 6.900 Karyawan Gegara Efisiensi Besar AS

menalar.id – Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antoni Guterres kan memangkas anggaran sebesar 20% atau sekitar US$ 3,7 miliar. Karena kebijakan tersebut, sekitar 6.900 karyawan berpotensi akan di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah tersebut tertuang dalam memo internal yang telah disampaikan kepada seluruh karyawan.

PBB telah memerintahkan setiap unit untuk menyerahkan rencana efisiensi paling lambat 13 Juni 2025. Nantinya, kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026, bersamaan dengan siklus anggaran baru.

Menurut data Reurers, pada Sabtu (31/5/2025), krisis keuangan yang berakibat pada PHK karyawan ini bersumber dari Amerika Serikat (AS). Donald Trump, Presiden AS telah memangkas bantuan luar negeri secara besar-besaran, sehingga masih ada tunggakan iuran tahunan senilai hampir US$ 1,5 miliar.

Pengawas Keuangan PBB, Chandramouli Ramanathan, berkata bahwa efisiensi ini merupakan bagian dari kajian bertajuk UN80, yang telah diterapkan sejak Maret. Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya ambisius untuk menjadikan PBB lebih relevan dalam menghadapi tantangan global abad ke-21.

“Kita harus bergerak cepat dan kompak. Saya mengandalkan kerja sama seluruh tim untuk menjalankan langkah-langkah ini,” ujar Ramanathan dalam memo tersebut.

Antonio Guterres, menegaskan rencana perombakan besar lembaga. Ia berencana menggabungkan sejumlah departemen, memindahkan staf ke kota dengan biaya operasional lebih rendah, memangkas birokrasi, serta mengalihkan sumber daya ke wilayah-wilayah prioritas.

“Situasi ini penuh tantangan, tapi juga membuka peluang besar. Namun, kita tidak boleh menunda keputusan sulit yang harus diambil sekarang,” tegas Guterres dalam pengarahan publik kepada diplomat, (12/5).

AS dan China Biang Kericuhan PHK

Kegagalan AS untuk membayar iurannya telah menekan likuiditas PBB. Selain itu, China yang rutin terlambat membayar juga memperparah kondisi. Kedua negara tersebut menjadi penyumbang lebih dari 40% dana operasional PBB.

Trump bahkan menarik ratusan juta dolar dari anggaran kebijakan. Akibatnya, puluhan program kemanusiaan mendadak terhenti dan memicu risiko kematian di berbagai wilayah terdampak.

Pada April lalu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengumumkan akan memotong 20% stafnya guna menutup defisit senilai US$ 58 juta. Kepala OCHA, Tom Fletcher, menyampaikan kabar ini langsung kepada para pegawai.

Sejumlah diplomat menilai, Guterres sengaja menunjukkan kesiapan untuk memangkas anggaran demi menekan pemerintahan AS agar tidak mencabut pendanaan secara total.

“Dia berharap pemangkasan ini bisa melembutkan sikap Washington,” kata Richard Gowan, analis urusan PBB.

“Tapi ada kemungkinan AS tetap tidak akan mengubah keputusan, bahkan setelah melihat upaya efisiensi tersebut,” tambahnya.