Rahayu Beberkan Prostitusi di IKN: ASN dan Pekerja Proyek Jadi Pelanggan
- account_circle Sayida
- calendar_month Kam, 31 Jul 2025
menalar.id,. – Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti banyaknya pekerja seks komersial (PSK) yang bermunculan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini ia sampaikan setelah mendengar laporan tentang menjamurnya rumah bordil atau lokasi prostitusi di kawasan tersebut.
Rahayu mengaku telah melaporkan temuan ini kepada Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, beberapa waktu lalu. Dalam diskusi publik Peringatan Hari Anti TPPO Sedunia 2025 di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025), Rahayu mengungkapkan kekhawatirannya.
“Kemarin saja baru saya bilang ke Pak Kabareskrim, IKN sudah terkenal dengan rumah bordil-bordilnya, yang melayani para tukang dan ASN yang kesepian,” kata Rahayu.
Menurutnya, para PSK terpaksa melayani aparat sipil negara (ASN) maupun pekerja proyek demi memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, banyak dari mereka yang rela menjadi korban perdagangan manusia hanya untuk menafkahi keluarga. Rahayu menilai fenomena ini terjadi akibat minimnya lapangan pekerjaan layak di Indonesia.
Tak hanya di IKN, politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan praktik serupa terjadi di Papua, di mana banyak PSK melayani pekerja tambang.
“Enggak ada lapangan pekerjaan. Mereka memilih lebih baik saya diperdagangkan lagi daripada enggak ada pendapatan untuk keluarga, apalagi kalau sudah punya anak,” ujarnya.
“Kalau ada pekerjaan yang layak, bakal enggak mereka kerja di situ? Mereka pasti malu untuk bilang keluarganya,” tambah Rahayu.
Berdasarkan penelusurannya, Rahayu menemukan kasus di mana seorang PSK harus membayar sejumlah besar uang kepada mucikari sebagai syarat keluar dari dunia prostitusi. Padahal, penghasilan mereka sehari-hari hanya cukup untuk bertahan hidup.
“Mohon maaf, mereka enggak bisa keluar. Kalau mau keluar dari tempat itu, harus bayar minimal waktu itu ya, 10 tahun yang lalu, Rp10 juta,” jelasnya.
Respons Pemerintah dan Otorita IKN
Menanggapi laporan maraknya prostitusi di IKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan pihaknya masih memverifikasi kebenaran informasi tersebut.
“Kami cek dulu ya,” kata Zudan dilansir Tirto, Kamis (31/7/2025).
Sementara itu, dilansir Tirto telah berupaya menghubungi Badan Otorita IKN untuk meminta konfirmasi. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak terkait.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, membantah bahwa prostitusi masih marak di IKN. Ia menyebut informasi tersebut sebagai berita lama yang dihidupkan kembali. Basuki memastikan bahwa masalah tersebut sudah ditangani.
“Bukan. Jadi ini itu informasi yang dulu. Jadi di-recycle informasinya itu. Itu sekarang sudah sama sekali tidak ada. Bukan sama sekali tidak ada, tapi sudah tidak ada,” kata Basuki di DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Basuki mengklaim bahwa OIKN bersama aparat penegak hukum telah membongkar delapan warung remang-remang di kawasan IKN saat Ramadhan lalu.
“Kami bersama APH sejak Ramadhan kemarin. Ramadhan kemarin masih ada (PSK). Kami temukan 8 warung remang-remang, itu sudah kami robohkan,” tegasnya.
Penulis Sayida
Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum
