Breaking News

Bangun Ekonomi Desa, Pemerintah Siapkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sen, 7 Jul 2025

menalar.id,. – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Sabtu, 19 Juli 2025, di Klaten, Jawa Tengah. Sebagai persiapan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait pagi ini, Senin (7/7/2025), untuk mematangkan rencana peluncuran program tersebut.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa peluncuran Koperasi Desa Merah Putih akan melibatkan seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia.

“Kami bersyukur 80 ribu Kopdes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden, diagendakan Insyaallah tanggal 19 Juli. Sudah kami putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah,” ujar Zulkifli.

Dari total 80 ribu koperasi yang terbentuk, saat ini baru 500 unit yang telah berbadan hukum. Zulkifli mengakui hanya sekitar 100 koperasi yang benar-benar siap beroperasi sebagai proyek percontohan.

“Diperkirakan yang sudah jadi, sudah memenuhi persyaratan, sudah ada 100 lebih,” jelasnya.

Meski demikian, Zulkifli menekankan pentingnya setiap kabupaten memiliki minimal satu Koperasi Desa Merah Putih.

“Kalau bisa tiap kabupaten ada. Belum sempurna pun enggak apa-apa, karena sempurnanya nanti kita di akhir tahun, akan di-launching jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi 100 sekian,” tambahnya.

Rapat pagi ini juga membahas kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk memastikan kesuksesan peluncuran program. Zulkifli meminta Satgas Kopdes Merah Putih di tingkat kabupaten dan provinsi, kementerian/lembaga terkait, serta BUMN perbankan bersinergi mendukung agenda ini.

“Jadi, kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi melaporkan pembentukan 80.133 unit Koperasi Desa Merah Putih telah melebihi target awal pemerintah sebanyak 80 ribu unit.

“Selanjutnya ada dua fase lagi, pengoperasian dan perumusan pengembangan potensinya,” ujar Budi Arie di kantornya, Senin (23/6/2025).

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan koperasi di tingkat desa. Peluncuran di Klaten nanti akan menjadi titik tolak operasionalisasi koperasi-koperasi tersebut secara nasional.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jaksa Tolak Eksepsi Tom Lembong dalam Kasus Impor Gula

    Jaksa Tolak Eksepsi Tom Lembong dalam Kasus Impor Gula

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung meminta majelis hakim menolak seluruh argumen yang Tom Lembong ajukan dalam nota keberatan (eksepsi). Permintaan ini tersampaikan dalam sidang lanjutan kasus impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan, yang terlaksana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (11/3/2025). Agenda sidang kali ini adalah jaksa membacakan jawaban terhadap eksepsi […]

  • KPK Sebut Keterangan Ustaz Khalid Penting Soal Kuota Haji

    KPK Sebut Keterangan Ustaz Khalid Penting Soal Kuota Haji

    • calendar_month Rab, 25 Jun 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- KPK menyebut keterangan dari Ustaz Khalid Basalamah sangat membantu dalam proses klarifikasi soal kuota haji, Senin (23/6). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Ustaz Khalid bersikap kooperatif dan memberikan keterangan penting yang membantu tim penyelidik, Jakarta, Selasa (24/6/2025) malam. “Yang bersangkutan bersikap kooperatif, menyampaikan informasi-informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim sehingga ini tentu […]

  • UMKM dan Pemandu Wisata Jabar Terdampak Aturan Study Tour

    UMKM dan Pemandu Wisata Jabar Terdampak Aturan Study Tour

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Para pekerja di sektor pariwisata Jawa Barat mulai merasakan dampak dari larangan kegiatan study tour yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aturan ini berlaku sejak Mei 2025 dan membuat banyak pelaku wisata kesulitan karena orderan menjadi sepi. Larangan ini tertulis dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA. Salah satu poinnya menyebut bahwa sekolah […]

  • Tarif Parkir di Surabaya Cuma Rp 80, Berlaku hingga 17 Agustus

    Tarif Parkir di Surabaya Cuma Rp 80, Berlaku hingga 17 Agustus

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan promo tarif parkir cuma Rp 80 bagi pengguna yang membayar lewat QRIS di sejumlah titik. Program ini berlaku hingga Minggu (17/8/2025) sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dinas Perhubungan Surabaya Jeane Mariane Taroreh, menjelaskan tarif spesial […]

  • Mahasiswi ITB Ditangkap Bareskrim Usai Unggah Meme Prabowo-Jokowi Berciuman

    Mahasiswi ITB Ditangkap Bareskrim Usai Unggah Meme Prabowo-Jokowi Berciuman

    • calendar_month Sab, 10 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Bareskrim Polri menahan seorang mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB berinisial SSS setelah membuat dan mengunggah meme hasil manipulasi digital. Meme ini menampilkan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo dalam pose berciuman. Adapun penangkapan mahasiswi itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Dia menyebut […]

  • KPK Sampaikan 17 Poin RUU KUHAP ke Presiden dan DPR

    KPK Sampaikan 17 Poin RUU KUHAP ke Presiden dan DPR

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menyampaikan kajian internal yang menyoroti 17 poin bermasalah di Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kepada Presiden dan DPR (17/7/2025). “Ini tujuh belas poin masih terus kami diskusikan dan tentu nanti hasilnya juga akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan DPR,” ucap Juru Bicara KPK […]

expand_less