Breaking News

Ketua PP Tangsel DPO Kasus Pungli Parkir RSUD

  • account_circle Sayida
  • calendar_month Sen, 26 Mei 2025

menalar.id,. – Kepolisian telah menetapkan Ketua Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Tangerang Selatan berinisial MR sebagai tersangka dalam kasus penguasaan lahan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan. Namun, hingga saat ini polisi belum menangkap MR karena belum menemukan keberadaannya. Pihak kepolisian telah memasukkan nama MR ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wira Satya Triputra, mengonfirmasi hal tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/5/2025).

“Kami sudah menetapkan tersangka terhadap Ketua PP Tangerang Selatan, dan saat ini yang bersangkutan masih dalam pengejaran. Kami tetapkan dia sebagai daftar pencarian orang,” ujar Wira.

Selain MR, polisi juga telah menetapkan sekitar 30 anggota PP sebagai tersangka. “Alhamdulillah, kami sudah melakukan proses hukum terhadap 30 orang saat ini,” tambahnya.

Pemungutan Liar Sejak 2017, Keuntungan Capai Rp7 Miliar

Menurut penyelidikan polisi, ormas PP telah menguasai lahan parkir RSUD Tangsel sejak 2017. Wira menyebutkan, total keuntungan yang diperoleh PP dari pemungutan biaya parkir liar diperkirakan mencapai lebih dari Rp7 miliar.

“Kalau kita hitung dari 2017 sampai sekarang, kurang lebih sudah dapat mungkin lebih dari Rp7 miliar. Itu hasil yang diperoleh dari mengelola parkir di RSUD Tangsel,” jelas Wira.

Dana tersebut diduga dibagi untuk berbagai keperluan, termasuk operasional kantor, iuran organisasi, dan jatah harian ketua setempat.

“Hasil parkir tersebut dibagi mulai dari anggota PP untuk biaya akomodasi kantor, kemudian iuran kepada organisasi, serta jatah harian untuk ketua PP,” ungkapnya.

Intimidasi terhadap Pemenang Tender

Wira juga mengungkapkan bahwa pada 2022, ketika PT BCI sebagai pemenang tender hendak mengelola lahan parkir tersebut, anggota melakukan intimidasi terhadap pekerja.

“Pada saat tim akan memasang mesin parkir, mereka mendapat ancaman dari ormas PP, termasuk ancaman akan dibacok dan mobil kerja dibakar,” tegas Wira.

Kasus ini kini masih dalam penyidikan lebih lanjut. Polisi berupaya menangkap MR dan mengusut tuntas aliran dana hasil pemungutan liar tersebut.

Penulis

Memimpin tim redaksi dengan fokus pada pemberitaan akurat, mendalam, dan memancing nalar pembaca. Fokus di rubrik nasional, ekonomi, dan hukum

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala BPN Jabar Khawatirkan Potensi Konflik Lahan dengan TNI-AU

    Kepala BPN Jabar Khawatirkan Potensi Konflik Lahan dengan TNI-AU

    • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, menyampaikan kekhawatirannya mengenai potensi konflik antara masyarakat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) terkait sengketa lahan. Dia mengadukan persoalan ini kepada Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (19/5/2025). Empat Wilayah Rawan […]

  • OJK Wajibkan Bayar Minimal 10 Persen untuk Klaim Asuransi Kesehatan

    OJK Wajibkan Bayar Minimal 10% untuk Klaim Asuransi Kesehatan

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan nasabah asuransi kesehatan untuk menanggung setidaknya 10 persen dari total klaim yang mereka ajukan mulai 1 Januari 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggara Produk Asuransi Kesehatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa aturan […]

  • Danantara Larang BUMN Lakukan Perombakan Direksi hingga Evaluasi Selesai

    Danantara Larang BUMN Lakukan Perombakan Direksi hingga Evaluasi Selesai

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Sayida
    • 0Komentar

    menalar.id,. – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara resmi melarang seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu perusahaan melakukan perubahan susunan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Larangan ini berlaku hingga Danantara atau PT Danantara Asset Management (Persero) menyelesaikan evaluasi menyeluruh. Surat bernomor S-049/DI-BP/VI/2025 tertanggal 23 Juni 2025 […]

  • Polisi Masih Selidiki Kematian Timothy Anugerah, Dugaan Sementara Jatuh dari Gedung

    Polisi Masih Selidiki Kematian Timothy Anugerah, Dugaan Sementara Jatuh dari Gedung

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • account_circle Nazula Destiyana
    • 0Komentar

    menalar.id – Polisi masih terus menyelidiki kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugerah (22) yang jatuh dari lantai empat gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisik), di Denpasar, Bali. Timothy ditemukan dalam keadaan kritis di area parker belakang gedung FISIP, Jumat (18/10/2025) pagi, Kemudian ia dilarikan ke RSUP Prof. Ngoerah. Namun meninggal dunia beberapa […]

  • Guru Madin Didenda Rp25 Juta Usai Diduga Tampar Murid

    Guru Madin Didenda Rp25 Juta Usai Diduga Tampar Murid

    • calendar_month Jum, 18 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- Seorang guru Madrasah Diniyah (Madin) di Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, didenda Rp 25 juta usai diduga menampar muridnya. Peristiwa ini menuai sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar di Instagram, tampak seorang pria lanjut usia, diduga sebagai guru Madin, menandatangani selembar surat di atas meja. […]

  • DPR Kawal Penulisan Ulang Sejarah Lewat Tim Gabungan Komisi

    DPR Kawal Penulisan Ulang Sejarah Lewat Tim Gabungan Komisi

    • calendar_month Ming, 6 Jul 2025
    • account_circle Nisrina
    • 0Komentar

    menalar.id- DPR RI memutuskan untuk ikut turun tangan dalam proses penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR, dan memastikan penulisan sejarah dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan pembentukan tim ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Ketua […]

expand_less